Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law and Border Protection Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Cornelius Agatha Gea
Politeknik Imigrasi
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
LAW ENFORCEMENT OF ILLEGAL FISHING IN THE IMMIGRATION PERSPECTIVE IN THE WORKING AREA OF BELAWAN IMMIGRATION OFFICE Muhammad Alvi Syahrin; Tony Mirwanto; Cornelius Agatha Gea
Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 1 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v5i1.416

Abstract

The abundance of natural resources and the vast area of ​​the ocean in Indonesia are an attraction for the surrounding countries. This makes the case of Illegal fishing a case that is often found in Indonesian seas. One of the affected areas is Belawan seas. Based on the supervision carried out by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP), it is stated that illegal fishing violations often occur in EEZ (Exclusive Economic Zone) seas. One of the institutions authorized to enforce the law on illegal fishing is immigration. This study aims to see the implementation of law enforcement and immigration law strategies against foreigners who commit illegal fishing crimes in the work area of ​​the Belawan Immigration Office. This research is structured using a combination of normative and empirical research with qualitative methods using the basic theory of State Sovereignty and Effectiveness (Enforcement) of Law. The results of the study found that the Belawan Immigration Office carried out law enforcement in the form of Immigration Administration Actions namely deportation, some of the obstacles encountered in law enforcement were the lack of infrastructure in the form of ships and the limited detention room at the Medan Immigration Detention Center. The researchers also found that the legal strategy efforts carried out by the Belawan Immigration Office were preventive and repressive strategies. With Preventive Strategies in the form of coordination with Foreign Surveillance Team and Foreign Embassies, Repressive Strategies in the form of strengthening the intensity of Immigration Administrasion Action and Investigations.
Penanganan Pengungsi yang Bunuh Diri di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Keimigrasian Samuel Tunggul Jovano; Cornelius Agatha Gea
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15 No 3 (2021): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2021.V15.361-372

Abstract

Pengungsi merupakan individu atau sekelompok orang yang mencari bantuan berupa perlindungan dan suaka dari negara lain, tetapi banyak pengungsi melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Bunuh diri yang dilakukan oleh pengungsi juga terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus bunuh diri oleh pengungsi di Indonesia seperti kebijakan politik internasional, masalah perekonomian, perilaku dari masyarakat sekitar, dan depresi yang dialami oleh pengungsi. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif dan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penanganan pengungsi yang bunuh diri sama dengan penanganan pengungsi saat ditemukan pertama kali karena keadaan darurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan preventif merupakan langkah penting dalam mencegah pengungsi yang melakukan tindakan bunuh diri di Indonesa. Pihak Imigrasi sebagai salah satu fasilitator yang diharapkan melakukan pengawasan secara rutin terhadap pengungsi, baik pengawasan secara fisik maupun pengawasan secara psikis. Saran terhadap permasalahan tersebut adalah pihak RUDENIM menindak secara HAM apabila terdapat pengungsi berperilaku kurang baik, IOM dapat memberikan konseling kejiwaan, UNCHR harus mempercepat proses resettlement, dan beberapa lembaga masyarakat dapat berperan dalam memberikan bantuan.
Co-Authors Samuel Tunggul Jovano Syahrin, Muhammad Alvi Tony Mirwanto, Tony