Garuda - Garba Rujukan Digital

Rekonstruksi Teori Komunikasi Politik Dalam Membangun Persepsi Publik Zahrotunnimah Zahrotunnimah; Nur Rohim Yunus; Ida Susilowati
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v2i2.11186

Abstract:Presidential elections are part of the democratic party event. However, the presidential elections in 2014 and 2019 were unique elections and took a lot of public attention. In addition to only being followed by two candidates, they also formed two big camps of supporters who shared high fanatics with each candidate. In this study, the extent to which political communication theory was built by the two candidates was examined, so as to convince potential voters. In various ways carried out to attract public sympathy for the feasibility of each candidate to become the leader of the country. Some people provide positive perceptions by giving appreciation, but others provide negative perceptions and consider their acts of political communication to be limited to mere imaging. Therefore, this study wants to answer these problems.Keywords: Political Communication, Public Perception, Presidential Election Abstrak:Pemilihan umum presiden merupakan bagian dari ajang pesta demokrasi. Akan tetapi pemilihan umum presiden di tahun 2014 dan 2019 merupakan ajang pemilu yang unik dan menyita banyak perhatian publik. Selain hanya diikuti oleh dua kandidat, juga membentuk dua kubu besar pendukung yang sama-sama memiliki fanatik yang tinggi kepada masing-masing kandidat. Dalam penelitian ini, dikaji sejauhmana teori komunikasi politik dibangun oleh kedua kandidat, sehingga dapat meyakinkan calon pemilihnya. Dengan berbagai cara dilakukan guna menarik simpati publik akan kelayakan masing-masing kandidat untuk menjadi pemimpin negeri. Sebagian masyarakat memberikan persepsi positif dengan memberikan apresiasi, akan tetapi sebagian lain memberikan persepsi negatif dan menganggap tindakan komunikasi politiknya hanya sebatas pencitraan belaka. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjawab permasalahan tersebut.Kata Kunci: Komunikasi Politik, Persepsi public, Pemilu Presiden

Identity Politics' Issue In Indonesia Presidential Election 2019 Ida Susilowati; Zahrotunnimah Zahrotunnimah; Nur Rohim Yunus
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v1i5.14966

AbstractPresidential Election in 2019 has become the most interesting executive election throughout Indonesia's political history. People likely separated, either Jokowi’s or Prabowo’s stronghold. Then it can be assumed, when someone, not a Jokowi’s stronghold he or she certainly within Prabowo’s stronghold. The issue that was brought up in the presidential election campaign, sensitively related to religion, communist ideology, China’s employer, and any other issues. On the other side, politics identity also enlivened the presidential election’s campaign in 2019. Normative Yuridis method used in this research, which was supported by primary and secondary data sourced from either literature and social phenomenon sources as well. The research analysis concluded that political identity has become a part of the political campaign in Indonesia as well as in other countries. The differences came as the inevitability that should not be avoided but should be faced wisely. Finally, it must be distinguished between political identity with the politicization of identity clearly.Keywords. Identity Politics, 2019 Presidential Election

Komunikasi Politik Pemerintah Indonesia dan Rusia Dalam Meredam Politik Identitas Zahrotunnimah Zahrotunnimah
ADALAH Vol 2, No 9 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Sejarah mencatat adanya hubungan dekat antara Indonesia dan Uni soviet, bahkan Prof Guber menuliskan nama Indonesia dalam bukunya pada tahun 1933, sedang nama Indonesia pada saat itu masih terbatas digunakan pada kalangan pejuang Indonesia saja, akan tetapi Guber telah tuliskan dalam buku tersebut, walaupun saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda.

Pola Operasionalisasi Politik Identitas di Indonesia Zahrotunnimah Zahrotunnimah
ADALAH Vol 2, No 11 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Politik Identitas merupakan pemanfaatan manusia secara politis yang mengutamakan kepentingan sebuah kelompok karena persamaan identitas yang mencakup ras, etnis, dan gender, atau agama tertentu. Politik ini kerap digunakan di masa lampau. Sebagai Contoh Adolf Hitler yang meyakinkan orang-orang Jerman bahwa sumber krisis ekonomi dan kekalahan perang dunia adalah karena pengaruh orang-orang Yahudi. Dengan janji-janji manis untuk membesarkan Jerman pada saat itu, Hitler bersama partainya berhasil memenangkan pemilu di tahun 1932. Solusi yang ia tawarkan adalah melenyapkan orang Yahudi dan janji itulah yang dijual dan dibeli sebagian besar Rakyat Jerman. Sehingga mengakibatkan tragedi yang terjadi di Jerman pada saat Nazi berkuasa. Enam juta orang Yahudi menjadi korban kekejaman politik identitas dan itu menjadi salah satu peristiwa genosida terburuk yang tercatat dalam sejarah dunia.Di Indonesia politik Identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing (Ma’arif, 2012: 55-100). Gerakan pemekaran daerah atau pergantian kekuasaan pemerintahan diantaranya menjadikan politik identitas sebagai salah satu alat politiknya. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik mereka, sehingga lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, yang hal ini merupakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan.Lalu bagaimana pola-pola operasionalisasi politik identitas ini terjadi? Hal tersebut dapat terlihat pada realitas yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, selain karenanya banyaknya benturan berbagai kepentingan dan fenomena ego sektoral masyarakat.Penulis mengurasi pola-pola operasionalisasi politik identitas ini ke dalam tiga komponen yaitu: Pertama, operasionalisasi politik identitas dimainkan peranannya secara optimal melalui roda pemerintahan. Hal ini sejalan dengan bergesernya pola sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan pengakuan politik dalam pemilihan kepala daerah oleh konstituen di daerah masing-masing. Disisi lain tentu memiliki nilai positif dalam hal ini bagaimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya, akan tetapi di lain pihak tentu bisa menimbulkan keresahan apabila identitas politik kedaerahannya diangkat dalam panggung politik.Kedua, dimana wilayah agama sebagai lahan beroperasinya politik identitas. Wilayah kedua inipun banyak dilakukan di berbagai belahan dunia manapun. Akan tetapi dalam konteks Indonesia, politik identitas terkadang dilakukan oleh kelompok mainstream, yaitu kelompok agama mayoritas dengan kaum minoritas. Hal ini bisa saja sama terjadi dimanapun. Kemudian disusul dengan munculnya gerakan-gerakan radikal atau semi radikal yang mengatasnamakan agama tersebut. Ketiga, politik identitas pada ranah wilayah hukum. Dalam Wilayah ini ibarat pisau bermata dua. Karena yang dimaksud dengan wilayah hukum disini adalah wilayah paduan antara wilayah negara dan agama, karena masing-masing memiliki aturannya sendiri. Disisi lain, politik identitas beroperasi dengan cara pembagian kekuasaan, di mana identitas kelompok akan memasukkan kepentingan identitasnya secara partikular. Akan tetapi hal ini, kemungkinan tidak akan terjadi, jika kepentingan dari politik identitas etnis yang bersifat minoritas tidak terjembatani melalui pengakuan hak-haknya untuk berpartisipasi di wilayah pembuatan keputusan hukum secara bersama.Tentu tidak dapat dibayangkan betapa nilai keragaman di Indonesia akan sangat dipertaruhkan, dan benturan-benturan akan terus berkembang di kalangan masyarakat. Kecenderungan politik identitas telah mendistorsi wawasan kebangsaan yang secara perlahan dibangun oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian Multikulturalisme dalam ikatan persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar tumbuhnya nasionalisme tidak pernah tuntas dalam proses pendefinisian tentang identitas ke-Indonesiaan.Semoga Tulisan ini memunculkan kesadaran bagi kita semua betapa mahal artinya sebuah perjuangan dalam menegakan pilar persatuan dan kesatuan Indonesia yang termaktub dalam sebuah ideologi Nasionalisme. Semoga cita-cita mulia para pemuda indonesia diawal perjuangannya dalam mendirikan bangsa ini tetap terpelihara dengan baik. Semoga tulisan ini bisa membawa kesadaran dan kedewasaan khususnya bagi penulis dan juga pembacanya. Wallahu’alamu bisshowaab. Kazan, 6 Oktober 2018.

Keniscayaan Politik Identitas Dari Suatu Bangsa dan Agama Zahrotunnimah Zahrotunnimah
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The discussion of this simple article was inspired by a book entitled The Politics of Identity and the Future of Our Pluralism. The problem in this book is whether the identity politics in Indonesia will jeopardize the nationalist position and pluralism in Indonesia in the future? If dangerous in what form? How to handle it? The source of this book relies on the opinion of L. A Kauffman who first explained the nature of identity politics, and who first introduced the term political identity which is still unknown. However, in this book explained substantively, identity politics is associated with the interests of members of a social group who feel blackmailed and feel alienated by large currents in a nation or state.Keywords: Identity Politics, Nation, ReligionAbstrak:Pembahasan artikel sederhana ini terinspirasi dari buku berjudul Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Permasalahan dalam buku ini adalah apakah poitik identitas di Indonesia ini akan membahayakan posisi nasionalis dan pluralisme di Indonesia di masa yang akan datang? Jika berbahaya dalam bentuk apa? Bagaimana cara mengatasinya? Sumber buku ini bersandarkan pada pendapat L. A Kauffman yang pertama kali menjelaskan tentang hakekat politik identitas, dan siapa yang pertama kali memperkenalkan istilah politik identitas yang masih belum diketahui sampai saat ini. Tetapi, didalam buku ini dijelaskan secara substansif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan merasa tersingkir oleh arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Kata Kunci: Politik Identitas, Bangsa, Agama

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PROGRAM PANCA KARSA MELALUI KKN TERINTEGRITAS UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR TAHUN 2019 Oking Setia Priyatna; Zahrotunnimah .
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2020): MARET
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.252 KB)

KKN Tematik Terintegrasi merupakan KKN yang fokus berorientasi pada bidang program tertentu sesuai dengan permasalahan masyarakat dan arah kebijakan dan arah kebijakan pengembangan sumber daya yang diselenggarakan pemerintah pada wilayah tertentu (Kabupaten/Kota). KKN memiliki tujuan untuk mencapai ekselerasi dan efektifitas program pemberdayaan sumber daya manusia yang ditandai dengan semakin baiknya kualitas kehidupan masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Kegiatan KKN dibagi menjadi beberapa tahap yaitu survey dan observasi ke desa sasaran, workshop, penyuluhan, pendekatan sasaran program, realisasi program, monitoring dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan KKN dimulai dari 7 Agustus sampai dengan 5 September 2019 di Desa Cibeber II Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Program KKN kelompok 7 dan 8 di Des Cibeber II merupakan program yang lebih menekan kepada peningkatan kualitas sumber daya. Kegitan Fisik Kelompok 7 & 8 yaitu Pemberian dan pemasangan papan nama bangunan, renovasi masjid dan madrasah diniyah, pengadaan perlengkapan masjid dan Madrasah Diniyah, dan kegiatan non fisik kelompok 7 & 8 antara lain Penyuluhan kesehatan (PHBS, Seks Education, Tensi, Cek Gula darah, Asam urat, tinggi badan dan berat badan) Kegiatan baca tulis hitung (Calistung) Belajar megajar disekolah, pengembangan UKM, pelaksanaan kegiatan madrasah, Seminar Ekonomi dan Hukum, Workshop Pendidikan, Lomba 17 Agustus, dan acara perpisahan KKN.

Kecebong Versus Kampret; Slogan Negatif Dalam Komunikasi Politik Pada Pemilihan Presiden 2019 Nur Rohim Yunus; Ida Susilowati; Zahrotunnimah Zahrotunnimah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 4 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i4.13747

As the largest democratic party in any region, presidential elections are often followed by campaigns as a means of political socialization in general elections. Likewise what happened in the 2019 presidential election in Indonesia. Unfortunately, the campaign found some negative propaganda through the slogans of each of the supporters of the two candidate pairs. Ironically, this slogan seems to divide the Indonesian people into two big camps with the name of an animal that is not suitable for humans. The term "Kecebong" for supporters of the Joko Widodo-Ma'ruf Amien camp and the term "Kampret" for supporters of the Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno camp. The negative slogan "Kecebong Versus Kampret" was heard massively during the 2019 presidential election process. This study uses qualitative research methods with data collection based on some existing literature and mass media. The results show that this slogan is very familiar to the Indonesian public, especially on several social media such as Facebook, Instagram, Twitter and so on. This is clearly not in accordance with the norms of life of the Indonesian people when viewed from the perspective of Indonesian public ethics based on the Pancasila ideology.Keywords: Negative Slogan; The 2019 Presidential Election; Political Communication Abstrak:Sebagai pesta demokrasi terbesar di setiap Negara, pemilihan umum presiden senantiasa disertai kampanye sebagai bentuk sosialisasi politik dalam pemilihan umum. Begitu juga yang terjadi dalam pemilihan umum presiden 2019 di Indonesia. Sayangnya, dalam kampanye ditemukan beberapa propaganda negatif melalui slogan dari masing-masing pendukung kedua pasangan kandidat. Ironinya, slogan ini seakan membelah rakyat Indonesia menjadi dua kubu besar dengan nama hewan yang tak layak disematkan pada manusia. Sebutan “Kecebong” bagi pendukung kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amien dan sebutan “Kampret” bagi pendukung kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno. Slogan negative “Kecebong Versus Kampret” begitu massif didengar selama proses pemilihan umum presiden 2019 berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan pada beberapa literatur dan media massa yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa slogan ini sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia, khususnya pada beberapa media sosial seperti facebook, Instagram, twitter dan lain sebagainya. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat Indonesia jika ditinjau berdasarkan perspektif etika publik bangsa Indonesia yang berlandaskan Ideologi Pancasila.Kata Kunci: Slogan Negatif; Pilpres 2019; Komunikasi Politik

Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia Zahrotunnimah Zahrotunnimah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15103

Abstract Since the World Health Organization or WHO has declared the Corona Covid-19 virus a pandemic. Following up on this, the Indonesian government also stated that the Corona virus problem had become a non-natural national disaster. The President of the Republic of Indonesia and the Regional Government along with their staffs provided each other hand in hand to make some tactical steps as an effort to prevent the spread of Corona Covid-19 Virus in the community. From the ministerial level to the heads of the provinces, regencies and even the municipal government. This research uses content analysis method, where content analysis is limited to newspaper media that deliver information related to some tactical steps taken by each head of government, both in several regions and countries. The purpose of this study is to provide education to the public in facing global disasters and their prevention. The results showed that local governments have done a lot of communication strategies to their respective regional communities through coercive, informative, canalizing, educative, persuasive and redundancy techniques in packaging messages in the form of instructions, appeals to the public to prevent Covid-19 transmission in their respective regions. . However, there is still no coercive technique up to the stage of imposing sanctions for deterrent effects for offenders. The central government also has not yet maximized its role in using a comprehensive communication strategy for all local governments. This is because there is no national command from the central government which is known to be slow in preventing the transmission of Covid-19 which has become a global disaster.Keywords: Tactical Steps, Local Government, Corona Virus Abstrak:Sejak Badan kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa virus Corona Covid-19 sebagai pandemi. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia juga menyatakan masalah virus Corona sudah menjadi bencana nasional non alam. Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya memberikan untuk saling bahu membahu membuat beberapa langkah taktis sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona Covid-19 di masyarakat. Dari level menteri sampai kepala daerah Provinsi, Kabupaten bahkan Pemkot. Penelitian Ini menggunakan metode analisis isi, dimana content analisis dibatasi pada media surat kabar yang menyampaikan informasi terkait beberapa langkah taktis yang diambil oleh masing-masing kepala pemerintahan, baik di beberapa daerah maupun negara. Tujuan penelitian ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi bencana global dan pencegahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah banyak melakukan stategi komunikasi kepada masyarakat wilayahnya masing-masing melalui teknik koersif, informatif, canalizing, edukatif, persuasif dan redudancy dalam mengemas pesan berupa instruksi, himbauan kepada masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Akan tetapi masih belum melakukan teknik koersif sampai pada tahap memberikan sanksi untuk efek jera bagi pelanggarnya. Pemerintah pusat juga belum memaksimalkan perannya dalam menggunakan strategi komunikasi secara komprehensif bagi seluruh pemerintah daerah. Hal ini karena tidak adanya komando nasional dari pemerintah pusat yang dikenal lambat dalam mencegah penularan Covid-19 yang sudah menjadi bencana global.Kata Kunci: Langkah Taktis, Pemerintah Daerah, Virus Corona

Pesan Politik Pemerintah Daerah Papua Dalam Merespon Pelarangan Lockdown Pemerintah Pusat Guna Pencegahan Penularan Coronavirus Covid-19 Zahrotunnimah Zahrotunnimah; Latifah Ratnawaty; Norunnajjah Ahmat
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i10.17373

AbstractCurrently, the spread of Covid-19 in Indonesia is very fast. However, until now the Government of Indonesia has not implemented a lockdown as has been done by other countries. For several reasons, including the imposition of a lockdown will disrupt the economy of the country and the people. Apart from that every state society has different characteristics and culture as well as different levels of discipline. In this case, the government is making efforts to prevent the transmission of Covid-19 by issuing Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and considering the proposed implementation of a civil emergency, so that the implementation of the PSBB can be carried out effectively. This study uses a qualitative descriptive research method with content analysis techniques. The results of the study indicate that the lockdown in all regions has not always been responded positively by the heads of regional governments. The Political Message of the Papua regional government has been conveyed firmly against the Central government not to carry out a lockdown, as an effort to protect Papuans from Covid-19 transmission. In a disaster condition, the government should provide flexibility to local governments through two-way communication and not always Top Down in the form of instructions or rules. In communication, openness, empathy, supportive behavior, positive behavior, and equality between central and regional governments are needed. So that it can achieve an effective communication in handling the prevention of Covid-19 transmission together.Keywords: Lockdown, Papua, Coronavirus AbstrakSaat ini penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat cepat, namun sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum memberlakukan Lockdown seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan beberapa alasan, diantaranya pemberlakuan lockdown akan mengganggu perekonomian negara dan rakyat. Selain bahwa setiap masyarakat negara memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda serta tingkat kedisiplinan yang berbeda. Dalam hal ini, pemerintah melakukan upaya dalam pencegahan penularan Covid-19 dengan mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mempertimbangkan usulan pemberlakuan darurat sipil, agar penerapan PSBB dapat dijalankan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi (Content Analysis). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Larangan pemberlakuan Lockdown di seluruh daerah ternyata tidak selalu direspon positif oleh kepala pemerintah Daerah. Pesan Politik Pemerintah daerah Papua telah disampaikan secara tegas menolak pemerintah Pusat untuk tidak melakukan Lockdown, sebagai Upaya melindungi warga masyarakat Papua dari penularan Covid-19. Dalam kondisi bencana, seharusnya pemerintah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah melalui komunikasi dua arah dan tidak selalu Top Down berupa instruksi atau aturan saja. Dalam komunikasi diperlukan sikap keterbukaan, empati, perilaku suportif, perilaku positif, dan kesamaan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga dapat mencapai suatu komunikasi yang efektif dalam menangani pencegahan penularan Covid-19 secara bersama-sama.Kata Kunci: Lockdown, Papua, Coronavirus

Проблемы пробуждения коммунизма и халифата как форма чёрной кампании на президентских выборах в Индонезии в 2019 году (Issues of the Awakening of Communism and Khilafah as a Form of a Black Campaign in the Presidential Election in Indonesia in 2019) Zahrotunnimah Zahrotunnimah; Ida Susilowati
Jurnal Cita Hukum Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v7i2.12139

AbstractThe 2019 presidential election has a different political nuance compared to previous elections in Indonesia. Increased political participation in society gave birth to militant political volunteers in each of the paslon camps. As political participation increases, it is undeniable that there are also indications of a black campaign in the 2019 presidential election contestation this year. The issue of communism and the issue of khilafah are examples of the existence of a black campaign that threatens the democratization of elections in Indonesia and even threatens the disintegration of the nation. The following article seeks to find out how black campaigns can develop in Indonesia and the efforts of the government and the community in counteracting black campaigns in elections in Indonesia. Actualization of Pancasila values in the form of legislation was made by the government as an effort to cope with the hoax news circulation. The internationalization of the values of Pancasila in people's lives has an important role as a solution to face the black campaign in the process of democratic political socialization. This is an effort to realize the creation of social justice for all the people of Indonesia, through the realization of a rigorous election.Keywords: Black campaign, communism, Islamic caliphate, political socialization, election democratizationAbstrak Pemilu presiden 2019 memiliki nuansa politik yang berbeda dibanding pemilu-pemilu yang pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Meningkatnya partisipasi politik di masyarakat melahirkan relawan politik yang militan di masing-masing kubu paslon. Seiring meningkatnya partisipasi politik tersebut, tidak dapat dipungkiri meningkat pula indikasi adanya black campaign dalam kontestasi pilpres 2019 tahun ini. Isu komunisme dan isu khilafah menjadi salah satu contoh wujud dari adanya black campaign yang mengancam demokratisasi pemilu di Indonesia bahkan mengancam dis-integrasi bangsa. Artikel berikut berusaha untuk mencari tahu bagaimana black campaign dapat berkembang di Indonesia dan upaya pemerintah serta masyarakat dalam menangkal black campaign pada pemilu di Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk perundang-undangan dibuat pemerintah sebagai upaya menanggulangi beredarnya berita hoax. Internasilasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan cukup penting sebagai solusi menghadapi black campaign dalam proses sosialisasi politik yang demokratis. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui realisasi pemilu yang luberjurdil. Kata kunci: Black campaign, komunisme, khilafah islam, sosialisasi politik, demokratisasi pemiluAннотация Президентские выборы 2019 года имеют свои политические особенности по сравнению с предыдущими выборами в Индонезии. Увеличение политического участия в обществe привело к появлению воинствующих политических добровольцев в каждом из оплотов кандидатов. Поскольку участие в политической сфере возрастает, нельзя отрицать, что возрастает также количество приёмов черной кампании в президентских выборах в этом году. Проблемы коммунизма и халифата являются примерами существования черной кампании, которая угрожает не только демократизации выборов в Индонезии, но и национальной интеграции в целом. В статье рассматриваются пути использования чёрной кампании в Индонезии и существующие государственные и общественные меры по противодействию черной кампании на выборах в Индонезии. Принятие ценностей Панчасилы (пять принципов, лежащих в основе индонезийской модели построения общества “справедливости и процветания”) в форме законодательства было осуществлено правительством для борьбы с распространением ложных новостей. Интернализация ценностей Панчасилы в жизни общества играет важную роль в качестве решения противостоять черной кампании в процессе демократической политической социализации. Это попытка реализовать создание социальной справедливости для всех жителей Индонезии путем осуществления выборов “Luberjurdil” (прямых, публичных, свободных, конфиденциальных, честных и справедливых). Ключевые слова: чёрная кампания, коммунизм, исламский халифат, политическая социализация, демократизация выборов

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search