Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum
Agus Iskandar
Universitas Terbuka
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penerbitan Obligasi (Kajian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) Agus Iskandar
PRANATA HUKUM Vol 2 No 2 (2007): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v2i2.40

Abstract

Perubahan-perubahan yang terjadi atas Peraturan-Peraturan di Pasar Modal mengakibatkan ketidakjelasan informasi tentang perdagangan efek lainnya.Kejelasan dan kepastian hukum mengenai peraturan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam proses penerbitan obligasi sangat diperlukan, sangat bermanfaat untuk menyatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterprestasikan bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam literatur, dan bahan-bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan.Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hubungan hukum antara emiten dengan profesi penunjang, penjamin, wali amanat menimbulkan hak dan kewajiban antara lain, kewajiban emiten adalah memberikan informasi yang diperlukan oleh profesi penunjang; Membayar komisi kepada penjamin emisi sesuai dengan yang diperjanjikan; Membayar pelunasan hutang pokok dan bunga pada tanggal jatuh tempo, mendapat bantuan atas kebutuhan yang diperlukan oleh emiten, mendapat nasehat atau bantuan dari penjamin emisi dalam rangka emisi, mengajukan waliamanat ke pengadilan apabila waliamanat tidak melakukan kewajibannya.
Penerapan Prinsip 5 C's dalam Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Dasar Prinsip Kehati-hatian Agus Iskandar
PRANATA HUKUM Vol 3 No 2 (2008): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i2.54

Abstract

Kehati-hatian dalam manajemen bank menjadi kepedulian semua pihak, baik pihak pemilik (dewan komisaris), dan manajer (direksi), maupun Pembina dan pengawas perbankan (BI). Di mana kehati-hatian dalam manajemen bank tersebut bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat , atau selalu dalam keadaan likuid dan solvent. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip 5 C’s dalam perjanjian kredit perbankan sebagai dasar prinsip kehati-hatian.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara lebih jelas mengenai prinsip 5 C’s sebagai dasar dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian redit di lembaga keuangan perbankan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yag akan dibahas. Metode pengumpulan data yaitu berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannnya dengan masalah prinsip 5 C’s. Setelah data dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5 C’s serta adanya prinsip kehati-hatian maka bank selalu dalam keadaan sehat, sebab kepercayaan dari masyarakat diihat dari kondisi suatu bank itu sendiri maka bank dalam keadaan likuid dan solvent. Apabila bank tidak atau kurang menerpkan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5 C’s maka bank tersebut akan menjadi bermasalah, karena kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun.
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Agus Iskandar
PRANATA HUKUM Vol 4 No 2 (2009): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i2.69

Abstract

Perlindungan rahasia dagang pada dasarnya untuk mewujudkan dan mengembangkan etika bisnis dengan cara mencegah praktek dagang yang tidak wajar (pencurian atau penyadapan informasi atau pengingkaran terhadap kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan suatu rahasia dagang) yang dapat merugikan kepentingan orang lain.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penyelesaian rahasia dagang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan untuk menyelesaikan sengketa rahasia dagang para pihak dapat menempuh cara melalui peradilan (Ligitasi) dan di luar peradilan melalui arbitrase, negoisasi, dan mediasi. Apabila ditempuh cara mediasi para pihak mencari mediator (penengah) yang dapat memberikan analisis terhadap sengketa yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang dapat diterima dan saling menguntungkan para pihak yang bersengketa, sehingga seorang mediator tidak hanya melihat sengketa dari aspek hukum tetapi juga secara ekonomi. Penyelesaian sengketa langsung dapat diformulasikan ke dalam perjanjian antara kedua belah pihak.
Pembiayaan AI-Musyarakah dalam Praktik Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Agus Iskandar
PRANATA HUKUM Vol 5 No 1 (2010): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i1.85

Abstract

Kegiatan usaha perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, keberadaannya mcndapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat Indonesia. Hal ini karma mayoritas penduduk Indonesia muslim yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem ribawi. Salah sate jenis penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil yang dilakukan bank syariah adalah AI-Musyarakah. Al-Musyarakah adalah perjanjian kerjasama patungan antara nasabah pengelola dana clan bank syariah yang keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil (shirkah) sesuai besarnya porsi modal penyertaan dari masing-masing pihak. Tujuan pemilisan ini untuk mengetahui, memahami, clan menganalisis aspek hokum dalam pembiayaan Al-Musyarakah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah kaidah-kaidah atau norms-norms clan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah. Dapat disimpulkan bahwa syarat clan prosedur pembiayan Al-Musyarakah berdasarkan prinsip syariah umumnya baik, tidak mengenyampingkan asas Prudential Principle Banking. Mengenai hak dan kewajiban pars pihak dalam perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah berada dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain atau sebaliknya. Keduanya Baling berhadapan clan diakui dalam Hokum Islam. Perjanjian pembiayaan pads umumnya mulai berlaku yaitu pads saat ditandatanganinya akad perjanjian pembiayaan oleh kedua belah pihak, maka sejak saat itu pula akan tinibul suatu akibat hokum bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Berakhirnya perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah berakhir apabila jangka waktu telah berakhir, Mudharib (pengelola usaha/nasabah) telah melaksanakan semua kewajibannya terhadap Shahibul Maal (pemilik dana/bank) dengan baik dan benar. Dengan demikian Shahibul Maal membebaskan Mudharib dari segala tuntutan yang diakibatkan oleh perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah.
Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah Berdasarkan Prinsip Syariah Agus Iskandar
PRANATA HUKUM Vol 5 No 2 (2010): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i2.91

Abstract

Perbankan dengan prinsip syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis-bisnis terkait. Dengan demikian, perbankan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya, bank-bank yang mendasari produk-produknya dan pelaksanaannya kepada Hukum Islam. Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian Al-Mudharabah yang dilaksanakan pada dasarnya terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah atau debitur dalam mengelola usahanya sehingga disimpulkan layak (fisible), dapat menghasilkan hasil usaha, yang bertujuan untuk membayar kewajibannya. Dalam hal perjanjian Al-Mudharabah, ia mengacu pada prinsip pokok syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata serta Mukallaf yaitu orang yang mampu bertindak secara hukum, seperti baliq dan berakal sehat, dengan tidak mengesampingkan asas Prudential Banking Principle terhadap proteksi pengamanan dana bank.
Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Agus Iskandar
PRANATA HUKUM Vol 7 No 1 (2012): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v7i1.114

Abstract

The title of this research is the study of the Authority of the Commercial Court in Business Disputes Settlement. The main issues of this research are as follows: (1) What is the authority of the Commercial Court in the settlement of business disputes, due to unclear object of commercial case which can be handled by the Commercial Court? The results of this research are as follows: First, the authority of the Commercial Court under the bankruptcy law is to examine and adjudicate bankruptcy and other commercial cases. In addition to bankruptcy cases, the cases which are currently examined cover intellectual Property Right cases such as Industrial Design, Integrated Circuits Layout Design, Patent, brand and Copyright cases, whereas business disputes filed to the Commercial Court not provided under the Law are cases related to banking, trade agreements, consumer protection, insurance, corporation, transportation and capital markets.
Analisis Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Melalui Operasionalisasi Bus Rapid Transit (Studi Di Kota Bandar Lampung) Agus Iskandar
PRANATA HUKUM Vol 9 No 1 (2014): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v9i1.149

Abstract

Policy in traffic congestion by Government of Bandar Lampung directed to create good traffic order for the present and for the future. Problems of this research are: (1) What is the Department of Transportation policy of Bandar Lampung in addressing traffic congestion through the operationalization of Bus Rapid Transit? (2) What are the factors supporting and inhibiting Policy Bandar Lampung Transportation Agency in addressing traffic congestion through the operationalization of Bus Rapid Transit? This research approach is normative and empirical jurisdiction. Data was collected through library research and field study. The data was then analyzed to obtain qualitative researchconclusions. The results and discussion indicate: (1) Bandar Lampung city government policy in addressing traffic congestion through operationalization Bus Rapid Transit (BRT) is a policy that is both urgent and requires settlement in a short time , because congestion has become a problem that needs to be as soon as possible addressed. (2) The factors that support the policy of Bandar Lampung transportation agencies in addressing traffic congestion through the operationalization of Bus Rapid Transit is a legal umbrella operation of BRT, the BRT implementation and operationalization of the expectations of the people in town that mass transportation
Co-Authors