Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT SYNERGY AND BNN IN P4GN PROGRAM Sri Riski; Damanhuri WN
PRANATA HUKUM Vol 16 No 2 (2021): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v16i2.254

Abstract

The regulation regarding narcotics is currently regulated especially in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In the Narcotics Law, narcotics are divided into 3 groups which are further mentioned in the attachment to the law (Article 6 of the Narcotics Law). To eradicate the abuse of narcotics in Indonesia, a Badan Narkotika Nasional, or abbreviated as BNN, was established (Article 64 Paragraph (1) of the Narcotics Law). In carrying out their investigative duties, investigators of the National Narcotics Agency (BNN) have the authority, among other things; to search and conduct tests of urine, blood, hair, and other body parts (Article 75 letters e and 1 of the Narcotics Law).
Gerakan Sadar Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar dan Guru SMA Negeri 4 Bandar Lampung Dalam Upaya Preventif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas sri riski
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 02 (2020): VOL 01 NO.02 OKTOBER 2020
Publisher : Universsitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut pemantauan melalui Operasi Zebra Krakatau 2018, pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh pelajar. Banyak pelajar yang belum mengetahui secara jelas mengenai pengaturan berlalu lintas yang baik. Kegiatan gerakan sadar hukum ini dilakukan dengan metode ceramah dan metode diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang meningkatnya pelanggaran lalu lintas dan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam UU No.22 Tahun 2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan ini akan memberikan pengetahuan terhadap UU No 22 Tahun 2009 sehingga pelajar mampu melakukan perbaikan secara individu atau pun kolektif, meningkatkan ketaatan terhadap hukum serta mempunyai pengetahuan beracara di kepolisian.
Urgensi Pengetahuan Nelayan Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan Maya Shafira; Heni Siswanto; Diah Gustiniati Maulani; Sri Riski; Aisyah Muda Cemerlang; Afifah Maharani; Rochmat Mushowwir; Haya Anastasya Azra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2 No 6 (2022): JPMI - Desember 2022
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.817

Abstract

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaanya di bidang kelautan dan perikanan sebagai upaya penanggulangan Illegal Fishing sangat dibutuhkan, dalam hal ini Kantor Syahbandar Perikanan Pelabuhan Perikanan Lempasing (PP Lempasing). Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan pengawasan terhadap praktik Illegal Fishing di Pelabuhan Perikanan Lempasing. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui sosialisasi dan Focus Group Discussuin (FGD). Sasaran kegiatan ini ialah Kantor Syahbandar Perikanan Pelabuhan Perikanan Lempasing dan masyarakat nelayan sekitar Pelabuhan Perikanan Lempasing. Kegiatan ini berlokasi di gedung Kantor Syahbandar Perikanan Pelabuhan Perikanan Lempasing. Setelah pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa 85% dari 25 peserta yang hadir belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang illegal fishing berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian tes tertulis pertama, karena masing-masing tes peserta dengan jawaban benar tidak ada yang mencapai 50% dari 10 soal yang diberikan. Namun setelah mengikuti pengabdian terjadi perubahan yang signifikan terhadap tingkat pengetahuan peserta, yakni sebanyak 75% dari 25 peserta dengan jawaban benar mencapai 50% dari 10 soal tes tertulis yang telah diisi pada akhir kegiatan.
Gerakan Sadar Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar dan Guru SMA Negeri 4 Bandar Lampung Dalam Upaya Preventif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas sri riski
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut pemantauan melalui Operasi Zebra Krakatau 2018, pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh pelajar. Banyak pelajar yang belum mengetahui secara jelas mengenai pengaturan berlalu lintas yang baik. Kegiatan gerakan sadar hukum ini dilakukan dengan metode ceramah dan metode diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang meningkatnya pelanggaran lalu lintas dan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam UU No.22 Tahun 2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan ini akan memberikan pengetahuan terhadap UU No 22 Tahun 2009 sehingga pelajar mampu melakukan perbaikan secara individu atau pun kolektif, meningkatkan ketaatan terhadap hukum serta mempunyai pengetahuan beracara di kepolisian.