Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Sri Riski
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT SYNERGY AND BNN IN P4GN PROGRAM Sri Riski; Damanhuri WN
PRANATA HUKUM Vol 16 No 2 (2021): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v16i2.254

Abstract

The regulation regarding narcotics is currently regulated especially in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In the Narcotics Law, narcotics are divided into 3 groups which are further mentioned in the attachment to the law (Article 6 of the Narcotics Law). To eradicate the abuse of narcotics in Indonesia, a Badan Narkotika Nasional, or abbreviated as BNN, was established (Article 64 Paragraph (1) of the Narcotics Law). In carrying out their investigative duties, investigators of the National Narcotics Agency (BNN) have the authority, among other things; to search and conduct tests of urine, blood, hair, and other body parts (Article 75 letters e and 1 of the Narcotics Law).
Gerakan Sadar Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar dan Guru SMA Negeri 4 Bandar Lampung Dalam Upaya Preventif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas sri riski
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 02 (2020): VOL 01 NO.02 OKTOBER 2020
Publisher : Universsitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut pemantauan melalui Operasi Zebra Krakatau 2018, pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh pelajar. Banyak pelajar yang belum mengetahui secara jelas mengenai pengaturan berlalu lintas yang baik. Kegiatan gerakan sadar hukum ini dilakukan dengan metode ceramah dan metode diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang meningkatnya pelanggaran lalu lintas dan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam UU No.22 Tahun 2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan ini akan memberikan pengetahuan terhadap UU No 22 Tahun 2009 sehingga pelajar mampu melakukan perbaikan secara individu atau pun kolektif, meningkatkan ketaatan terhadap hukum serta mempunyai pengetahuan beracara di kepolisian.
Urgensi Pengetahuan Nelayan Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan Maya Shafira; Heni Siswanto; Diah Gustiniati Maulani; Sri Riski; Aisyah Muda Cemerlang; Afifah Maharani; Rochmat Mushowwir; Haya Anastasya Azra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2 No 6 (2022): JPMI - Desember 2022
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.817

Abstract

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaanya di bidang kelautan dan perikanan sebagai upaya penanggulangan Illegal Fishing sangat dibutuhkan, dalam hal ini Kantor Syahbandar Perikanan Pelabuhan Perikanan Lempasing (PP Lempasing). Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan pengawasan terhadap praktik Illegal Fishing di Pelabuhan Perikanan Lempasing. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui sosialisasi dan Focus Group Discussuin (FGD). Sasaran kegiatan ini ialah Kantor Syahbandar Perikanan Pelabuhan Perikanan Lempasing dan masyarakat nelayan sekitar Pelabuhan Perikanan Lempasing. Kegiatan ini berlokasi di gedung Kantor Syahbandar Perikanan Pelabuhan Perikanan Lempasing. Setelah pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa 85% dari 25 peserta yang hadir belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang illegal fishing berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian tes tertulis pertama, karena masing-masing tes peserta dengan jawaban benar tidak ada yang mencapai 50% dari 10 soal yang diberikan. Namun setelah mengikuti pengabdian terjadi perubahan yang signifikan terhadap tingkat pengetahuan peserta, yakni sebanyak 75% dari 25 peserta dengan jawaban benar mencapai 50% dari 10 soal tes tertulis yang telah diisi pada akhir kegiatan.
Gerakan Sadar Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar dan Guru SMA Negeri 4 Bandar Lampung Dalam Upaya Preventif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas sri riski
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut pemantauan melalui Operasi Zebra Krakatau 2018, pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh pelajar. Banyak pelajar yang belum mengetahui secara jelas mengenai pengaturan berlalu lintas yang baik. Kegiatan gerakan sadar hukum ini dilakukan dengan metode ceramah dan metode diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang meningkatnya pelanggaran lalu lintas dan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam UU No.22 Tahun 2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan ini akan memberikan pengetahuan terhadap UU No 22 Tahun 2009 sehingga pelajar mampu melakukan perbaikan secara individu atau pun kolektif, meningkatkan ketaatan terhadap hukum serta mempunyai pengetahuan beracara di kepolisian.
Penyuluhan Peran Advokat: dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana Kuhap 2025 pada Lembaga Bantuan Hukum Refi Meidiantama; Rinaldy Amrullah; Rini Fathonah; Budi Rizki; Sri Riski
Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol. 5 No. 3 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP 2025) marks a paradigm shift in Indonesia's criminal justice system, particularly regarding the role of advocates in criminal case assistance. This community service activity aims to disseminate an understanding of advocates' roles under KUHAP 2025 to legal aid institutions and law students in Bandar Lampung. The method employed combines interactive lectures, case study discussions, and question-and-answer sessions. The activity was attended by legal aid practitioners, advocates, and law students. The results indicate a significant increase in participants' understanding of advocates' new procedural rights, including mandatory accompaniment during investigation, the right to object to coercive questioning, access to examination records (BAP), strengthened pre-trial mechanisms, and the newly introduced plea bargaining procedure. This activity demonstrates that KUHAP 2025 repositions advocates from passive companions into active procedural actors and central pillars of balance of power in the criminal justice system, although effective implementation still requires structural strengthening and awareness among legal practitioners. Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) menandai pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya mengenai peran advokat dalam pendampingan hukum perkara pidana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menyebarluaskan pemahaman mengenai peran advokat berdasarkan KUHAP 2025 kepada lembaga bantuan hukum dan mahasiswa hukum di Bandar Lampung. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi studi kasus, dan sesi tanya jawab. Kegiatan dihadiri oleh praktisi bantuan hukum, advokat, dan mahasiswa hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan mengenai hak-hak prosedural advokat yang baru, meliputi pendampingan wajib sejak tahap penyidikan, hak menyatakan keberatan atas pertanyaan intimidatif, akses terhadap berita acara pemeriksaan (BAP), penguatan mekanisme praperadilan, serta prosedur pengakuan bersalah (plea bargaining) yang baru diperkenalkan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa KUHAP 2025 menempatkan kembali advokat dari pendamping pasif menjadi aktor prosedural aktif dan pilar utama keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana, meskipun implementasi efektifnya masih membutuhkan penguatan struktural dan kesadaran di kalangan praktisi hukum
Analisis Penegakan Hukum terhadap Tersangka Narkotika di Indonesia (Putusan PN Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI) Hanifah Puspa Hati; Budi Rizky Husin; Fristia Berdian Tamza; Muhammad Farid; Sri Riski
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/va05tk15

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan, sosial, dan ketertiban hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur kebijakan penegakan hukum yang bersifat ganda, yaitu pendekatan represif terhadap pengedar dan pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkotika. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan kebijakan rehabilitasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI, khususnya terkait pembuktian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika serta kesesuaian penjatuhan pidana dengan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah tepat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri berdasarkan alat bukti yang sah. Namun demikian, penjatuhan pidana penjara selama satu tahun menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan masih cenderung bersifat represif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip rehabilitasi dan restorative justice sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma rehabilitatif dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia agar lebih berorientasi pada pemulihan penyalahguna.
Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Aparat Dalam Penanganan Kasus Narkotika Salsabila Salsabila; Budi Rizky Husin; Fristia Berdian Tamza; Muhammad Farid; Sri Riski
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/s06j3b51

Abstract

Abuse of power by law enforcement officers in handling drug cases is a serious problem affecting the integrity of the criminal justice system in Indonesia. Actions such as fabricated cases, extortion, destruction of evidence, and negotiation of sentences frequently appear in various court reports and decisions, fueling public distrust in law enforcement agencies. This article aims to analyze various forms of abuse of power by officers in handling drug cases and the structural factors that trigger these violations, such as weak internal oversight, organizational culture, and regulatory deficiencies. The research method applied is a normative legal approach, encompassing an analysis of laws and regulations, court decisions, and relevant literature. The analysis shows that abuse of power occurs due to a lack of firmness in administrative and legal sanctions against officers, a dysfunctional external oversight mechanism, and the potential for conflicts of interest during the investigation process. This article recommends the need to strengthen accountability mechanisms, improve institutions, and implement stricter sanctions to reduce misconduct by officers in handling drug cases.
Co-Authors Afifah Maharani Aisyah Muda Cemerlang Budi Rizki Budi Rizky Husin Damanhuri WN Diah Gustiniati Maulani Fristia Berdian Tamza Hanifah Puspa Hati Haya Anastasya Azra Heni Siswanto Maya Shafira Muhammad Farid Refi Meidiantama Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rochmat Mushowwir Salsabila Salsabila