Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Indah Febriani
Universitas Sriwjaya
Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS MUATAN NILAI KEADILAN: UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Indah Febriani
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1577

Abstract

Hukum yang multi dimensi pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Masyarakat meupakan organisasi manusia yang memiliki tujuan. Dalam konteks Indonesia, tujuan masyarakat tersebut dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke empat dimana salah satu tujuannya adalah keadilan. Oleh karena itu, negara sebagai salah satu instrument yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuannya, wajib untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain negara, dalam pencapaian tujuannya, masyarakat juga menciptakan sarana atau instrument lain, salah satunya adalah hukum. Sehingga hukum sebagai instrumen yang digunakan masyarakat dalam mencapai tujuannya, harus diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut. Konsep hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan relasi hukum dan keadilan, karena hukum di satu pihak adalah alat masyarakat untuk mencapai tujuannya, sedangkan keadilan di lain pihak merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Dalam tulisan ini akan dikemukakan mengenai relasi dua variable ini. Keadilan sebagai variable bebas (sebab) sedangkan hukum sebagai variable terikatnya (akibat). Sehingga permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimanakah hukum dapat mencapai tujuan keadilan di dalam masyarakat.
Empowering Communities Through Old Oil Wells: Analyzing Legal Frameworks and Policy Gaps in Indonesia Indah Febriani; Rachmad Safa’at; Istislam Istislam; Indah Dwi Qurbani
Sriwijaya Law Review Volume 9 Issue 1, January 2025
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol9.Iss1.4261.pp95-113

Abstract

This article examines the relationship between the operation of old oil wells, as governed by Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 1 of 2008, and the improvement of community welfare, particularly for communities surrounding mining areas. The regulation aims to empower communities by enabling their participation in oil well operations through Village Unit Cooperatives (KUD) and Regionally Owned Business Entities (BUMD). Employing a socio-legal approach, this study conceptualizes law as a functional social institution and investigates its application in three sub-districts in Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province. The findings reveal that the regulation is ineffective due to its complex permit requirements, which are perceived as a significant obstacle by local communities, thereby impeding its objectives. Moreover, the regulation lacks explicit legal provisions to address community welfare by exploiting old oil wells. To address these shortcomings, the study recommends revising the regulation to simplify licensing procedures and include explicit provisions that promote community welfare. Additionally, it emphasizes the need for policy instruments, such as legal assistance, mentoring, technical and non-technical guidance, and continuous supervision, to support community-led mining activities. These measures are essential to ensure that the operation of old oil wells contributes meaningfully to the welfare of local communities, aligning with the regulation's intended goals.
ANALISIS MUATAN NILAI KEADILAN: UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Indah Febriani
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 2 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1577

Abstract

Hukum yang multi dimensi pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Masyarakat meupakan organisasi manusia yang memiliki tujuan. Dalam konteks Indonesia, tujuan masyarakat tersebut dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke empat dimana salah satu tujuannya adalah keadilan. Oleh karena itu, negara sebagai salah satu instrument yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuannya, wajib untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain negara, dalam pencapaian tujuannya, masyarakat juga menciptakan sarana atau instrument lain, salah satunya adalah hukum. Sehingga hukum sebagai instrumen yang digunakan masyarakat dalam mencapai tujuannya, harus diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut. Konsep hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan relasi hukum dan keadilan, karena hukum di satu pihak adalah alat masyarakat untuk mencapai tujuannya, sedangkan keadilan di lain pihak merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Dalam tulisan ini akan dikemukakan mengenai relasi dua variable ini. Keadilan sebagai variable bebas (sebab) sedangkan hukum sebagai variable terikatnya (akibat). Sehingga permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimanakah hukum dapat mencapai tujuan keadilan di dalam masyarakat.
Co-Authors Indah Dwi Qurbani Istislam Istislam Rachmad Safa’at