Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2021 - 2026

0.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Hasanuddin Law Review Jurnal Simbur Cahaya

Agus Ngadino

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia

Author-ID : 2549755

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Yoshua Alexander; Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh; Agus Ngadino; Abunawar Basyeban
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

The aims of this research are to investigate the status of Regional Judicial Commission in Indonesia’s Constitution case South Sumatra Regional Judicial Commission and its role to maintain and oversee judges. The method used in this research is normative legal research. As a result, in fact the status of Regional Judicial Commission is a supporting organ under the Judicial Commission of Republic of Indonesia. It can be found in the 1945 Constitution Article 24B which gives authority to Judicial Commission to establish regional office. In addition, according to the Law No. 18 of 2011 that Judicial Commission enables to establish regional office in a certain province as its need. It is also stipulated in the Judicial Commission Regulation No. 1 of 2012 that the establishment of regional office aims to the accecibility for regional people in the mater of their report, the efectivity of trial monitoring, and socialization of the regional office in terms of maintainging and upholding of honor and dignity of the judges.

Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Iza Rumesten; Helmanida Helmanida; Agus Ngadino
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Associated with the diversity of the region, not all matters relating to the diversity of the region are categorized in matters of choice, but it can also be considered obligatory, absolute government affairs public and government affairs. The problems discussed is how the criteria for the distribution of government affairs in the Law No. 23 Year 2014 on Regional Government. Based on the analysis, it can be concluded: first, more appropriately categorized cultural affairs affairs of choice, because it is a potential diversity of cultural affairs which is owned by the region. Second, the food matters more appropriately categorized as obligatory functions related to basic services.

Peran Stakeholders Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda di Provinsi Lampung Tahun 2018 Lusi Apriyani; Agus Ngadino; Fahmi Yoesmar
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang rawan terkena bencana gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Letak provinsi lampung yang berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah Selatan, Laut Jawa di sebelah Timur, dan Samudra Indonesia di sebelah Barat menjadikan daerah provinsi ini dapat terkena dampak bencana alam tsunami maupun gelombang air pasang. Tipe topografi Provinsi Lampung yang berbukit sampai bergunung sampai bergelombang juga menjadi salah satu faktor provinsi ini menjadi rawan bencana. Dalam bencana tsunami Selat Sunda pada akhir tahun 2018 yang lalu beberapa daerah di Provinsi Lampung yang berada di pesisir Selat Sunda juga tekena dampak yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Dampak tsunami terbesar dialami desa-desa yang berada di pesisir Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Keterbatasan alat, kurangnya keseriusan pemerintah dalam mitigasi bencana, serta informasi yang kurang menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara yuridis, penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007 dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pra-bencana; saat tanggap darurat, dan; tahap pasca bencana. Dengan metode yuridis empiris, penelitian ini mengkaji penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bencana Tsunami Selat Sunda tahun 2018 di Provinsi Lampung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan akar permasalahan sehingga menghasilkan sebuah solusi untuk perbaikan kebijakan penyelenggaraan penangulangan bencana di Indonesia.

Community Participation in Supervising Village Financial Management Hanifah, Nailah; RS, Iza Rumesten; Ngadino, Agus
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.2055

Formulasi hak masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat ditemukan dalam 2 (dua) pengaturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Hak masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 merupakan hak informasi publik. Oleh karena itu, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini ialah : 1.) Bagaimana formulasi hak masyarakat dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa ?, 2.) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika hak partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak dipenuhi oleh pemerintah desa ?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah : 1.) Formulasi hak masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi hak masyarakat dalam pengawasan : a.) APB Desa, b.) Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, c.) Realisasi APB Desa, d.) Realisasi kegiatan, e.) Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, dan f.) Sisa anggaran. 2.) Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat desa dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa terdapat 2 (dua) pengaturan yaitu : a.) Upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan b.) Upaya hukum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Co-Authors Abunawar Basyeban Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi Febrian Febrian Hanifah, Nailah Helmanida Helmanida Iza Rumesten Iza Rumesten RS Iza Rumesten, R.S. Lusi Apriyani Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh Yoshua Alexander

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Jurnal Simbur Cahaya

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Simbur Cahaya