Ulya Kencana
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Simbur Cahaya

Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19 Ulya Kencana; Yuswalina Yuswalina; Eza Triyandhy
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.399 KB) | DOI: 10.28946/sc.v27i2.1039

Abstract

Maraknya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang sangat memprihatinkan di era Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi masalah sosial yang cukup serius. Apabila dibiarkan menimbulkan dampak yang berakibat pada kesenjangan sosial, dan berpengaruh pada tingkat kriminalitas. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur. Penelitian ini tentang efektivitas Peratura Daerah Kota Palembang tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkesejahteraan sosial. Jenis penelitian kualitatif untuk menganalisis efektifitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang, dan dampak Peraturan Daerahyang berkesejahteraan sosial. Tipe penelitian normatif-empirismenggunakan data sekunder dan data primer. Sumber dan jenis primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara tidak terstruktur dengan Dinas Sosial Kota Palembang, DPRD Kota Palembang, Anak jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, Sat Pol PP, Serta Masyarakat Kota Palembang. Teknik pengambilan data menggunakan Purposive Sample, yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Adapun hasil penelitian dalam riset ini adalah belum efektifnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang. Peraturan belum berjalan secara maksimal. Faktor kendala di lapangan di mana kinerja  aparat penegak hukum kurang maksimal dankesejahteraan aparat penegak hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan penjangkauan, dan kurangnya sumber Daya Manusia dalam melakukan pembinaan. Faktor masyarakat karena  minimnya kepedulian serta kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada. Faktor kebudayaan di mana kurangnya nilai ketertiban dannilai ketenteraman.Dampak Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang yang belum berkesejahteraan dan meningkatnya tindak kriminalitas, pergaulan bebas diantara mereka, dan menyebabkan banyak masyarakat Kota Palembanglain beralih profesi serupa untuk keberlangsungan hidupnya.
Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan Perspektif Siyasah Syar’iyyah Jauhari Jauhari; Muhammad Burhan; Ulya Kencana
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.005 KB) | DOI: 10.28946/sc.v26i2.414

Abstract

Legal politics of the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 concerning the status of children outside of marriage is that Article 43 of Law Number 1 of 1974 which reads "Children born out of wedlock only have a civil relationship with their mother and mother's family" contrary to the 1945 Constitution. The legal politics of the Constitutional Court is based on the principle of "equality before the Law", namely the principle of "equality before the law". This principle is contained in the 1945 Constitution Article 28B paragraph (1) and (2) and Article 28D paragraph (1). According to the Court naturally, it is not possible for a pregnant woman without meeting between the ovum and spermatozoa either through sexual contact or through other means based on technological developments that cause fertilization. Therefore, it is incorrect and unjust when the law stipulates that a child born from a pregnancy due to sexual relations outside of marriage has only a relationship with the woman as his mother. Thus, the civil rights of children outside of marriage meant by the Constitutional Court's ruling are only material rights. Siyasah Syar'iyyah, in this case, is a review of the maqasid shari'ah that the aim is to protect and maintain the child's nasab (hifzuu nasl). So the study of sharia maqasid on the decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 is interpreted as civil rights to biological fathers only limited to material rights to children not the rights of the people and inheritance.