Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Zakat vis to vis Pajak sebagai lembaga keuangan publik Kholid Hidayatullah; Siti Zulaikha
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.411 KB) | DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1039

Abstract

Pajak dan zakat merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan publik yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Dalam pergulatan pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia, baik sinergitas ataupun integrasi zakat dan pajak merupakan perbincangan baru yang selama beberapa tahun terakhir menjadi lebih sering di perbincangkan dan dibahas baik dalam kacamata hukum positif maupun hukum Islam. Dari sisi ekonomi, pajak dan zakat tidak jauh berbeda, tapi dari sisi teologis jelas tidak sama. Zakat merupakan satu bentuk ibadah yaitu bentuk peribadatan yang melibatkan harta benda (maliyah) didalamnya sedangakan pajak adalah murni bernilai ekonomis. Perbedaan yang paling krusial terletak pada dasar pengelolaan zakat yang dianggap memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan pajak. Dalam formulasi terkait relasi antara zakat dan pajak setidaknya ada tiga wacana yang tersedia, yaitu: a) zakat adalah pajak; yang dikemukakan oleh Fazlul Rahman; 2) pajak adalah zakat; yang diutarakan oleh Masdar F. Mas’udi ; dan 3) pajak bukan zakat dan begitu pula sebaliknya; yang disampaikan Yusuf Qaradhawi, kesemuanya memiliki alasan yang logis dan dapat diterima secara akademis.
Zakat vis to vis Pajak sebagai lembaga keuangan publik Kholid Hidayatullah; Siti Zulaikha
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.411 KB) | DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1039

Abstract

Pajak dan zakat merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan publik yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Dalam pergulatan pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia, baik sinergitas ataupun integrasi zakat dan pajak merupakan perbincangan baru yang selama beberapa tahun terakhir menjadi lebih sering di perbincangkan dan dibahas baik dalam kacamata hukum positif maupun hukum Islam. Dari sisi ekonomi, pajak dan zakat tidak jauh berbeda, tapi dari sisi teologis jelas tidak sama. Zakat merupakan satu bentuk ibadah yaitu bentuk peribadatan yang melibatkan harta benda (maliyah) didalamnya sedangakan pajak adalah murni bernilai ekonomis. Perbedaan yang paling krusial terletak pada dasar pengelolaan zakat yang dianggap memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan pajak. Dalam formulasi terkait relasi antara zakat dan pajak setidaknya ada tiga wacana yang tersedia, yaitu: a) zakat adalah pajak; yang dikemukakan oleh Fazlul Rahman; 2) pajak adalah zakat; yang diutarakan oleh Masdar F. Mas’udi ; dan 3) pajak bukan zakat dan begitu pula sebaliknya; yang disampaikan Yusuf Qaradhawi, kesemuanya memiliki alasan yang logis dan dapat diterima secara akademis.
DIGITALIZATION OF CREATIVE MARKETS: EFFORTS TO DEVELOP FAMILY ECONOMIC RESILIENCE IN LAMPUNG Siti Zulaikha; Enny Puji Lestari; Titut Sudiono; Maulana Husain S
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v8i2.5626

Abstract

 This study aims to analyze the digitalization of the creative market on the economic growth of the family and to see the role of the family in the economic resilience of the community. This research uses a qualitative method with a case study approach that is field research. Sources of data from creative markets in two districts, namely Metro City and East Lampung. The results of the study indicate that the creative market is able to encourage family economic growth towards a more established direction, and build family relationships in economic resilience. The digitalization of the creative market has also been proven to be able to improve the family’s economy, such as meeting secondary and tertiary needs, education savings and retirement savings, fulfilling education costs, and fulfilling kitchen utensils. Another indication of the progress of the family economy is also marked by the development of fundamental aspects that support the creative economy, such as creativity, innovation, and invention. These three aspects can then affect creative business opportunities that are more wide open, more diverse livelihoods, easier to find additional income, souvenirs typical of tourist areas, and the title of a tourist city.
KEPATUAHAN DAN RESPON CALON JAMAAH HAJI LAMPUNG TERHADAP PERATURAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 Siti Zulaikha
Multazam : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah Vol 2 No 2 (2022): Multazam : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.63 KB) | DOI: 10.32332/multazam.v2i2.5968

Abstract

The purpose of this study is to analyze the compliance and response of prospective pilgrims in Lampung province to the regulations for organizing the pilgrimage. This research is qualitative research with a field research approach. The results of the research show that the activities of organizing the hajj deal with various agencies in both Indonesia and Saudi Arabia. Therefore, carrying out the pilgrimage is required in addition to material and physical abilities (istito'ah), it also requires patience. Be patient with the decisions of Allah SWT, and be patient with the decisions of the Indonesian government which follow the decisions of the Saudi Arabian government.