Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Zakat vis to vis Pajak sebagai lembaga keuangan publik Kholid Hidayatullah; Siti Zulaikha
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.411 KB) | DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1039

Abstract

Pajak dan zakat merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan publik yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Dalam pergulatan pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia, baik sinergitas ataupun integrasi zakat dan pajak merupakan perbincangan baru yang selama beberapa tahun terakhir menjadi lebih sering di perbincangkan dan dibahas baik dalam kacamata hukum positif maupun hukum Islam. Dari sisi ekonomi, pajak dan zakat tidak jauh berbeda, tapi dari sisi teologis jelas tidak sama. Zakat merupakan satu bentuk ibadah yaitu bentuk peribadatan yang melibatkan harta benda (maliyah) didalamnya sedangakan pajak adalah murni bernilai ekonomis. Perbedaan yang paling krusial terletak pada dasar pengelolaan zakat yang dianggap memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan pajak. Dalam formulasi terkait relasi antara zakat dan pajak setidaknya ada tiga wacana yang tersedia, yaitu: a) zakat adalah pajak; yang dikemukakan oleh Fazlul Rahman; 2) pajak adalah zakat; yang diutarakan oleh Masdar F. Mas’udi ; dan 3) pajak bukan zakat dan begitu pula sebaliknya; yang disampaikan Yusuf Qaradhawi, kesemuanya memiliki alasan yang logis dan dapat diterima secara akademis.
Zakat vis to vis Pajak sebagai lembaga keuangan publik Kholid Hidayatullah; Siti Zulaikha
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.411 KB) | DOI: 10.32332/adzkiya.v5i2.1039

Abstract

Pajak dan zakat merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan publik yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Dalam pergulatan pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia, baik sinergitas ataupun integrasi zakat dan pajak merupakan perbincangan baru yang selama beberapa tahun terakhir menjadi lebih sering di perbincangkan dan dibahas baik dalam kacamata hukum positif maupun hukum Islam. Dari sisi ekonomi, pajak dan zakat tidak jauh berbeda, tapi dari sisi teologis jelas tidak sama. Zakat merupakan satu bentuk ibadah yaitu bentuk peribadatan yang melibatkan harta benda (maliyah) didalamnya sedangakan pajak adalah murni bernilai ekonomis. Perbedaan yang paling krusial terletak pada dasar pengelolaan zakat yang dianggap memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan pajak. Dalam formulasi terkait relasi antara zakat dan pajak setidaknya ada tiga wacana yang tersedia, yaitu: a) zakat adalah pajak; yang dikemukakan oleh Fazlul Rahman; 2) pajak adalah zakat; yang diutarakan oleh Masdar F. Mas’udi ; dan 3) pajak bukan zakat dan begitu pula sebaliknya; yang disampaikan Yusuf Qaradhawi, kesemuanya memiliki alasan yang logis dan dapat diterima secara akademis.
KEPATUAHAN DAN RESPON CALON JAMAAH HAJI LAMPUNG TERHADAP PERATURAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 Siti Zulaikha
Multazam : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah Vol 2 No 2 (2022): Multazam : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.63 KB) | DOI: 10.32332/multazam.v2i2.5968

Abstract

The purpose of this study is to analyze the compliance and response of prospective pilgrims in Lampung province to the regulations for organizing the pilgrimage. This research is qualitative research with a field research approach. The results of the research show that the activities of organizing the hajj deal with various agencies in both Indonesia and Saudi Arabia. Therefore, carrying out the pilgrimage is required in addition to material and physical abilities (istito'ah), it also requires patience. Be patient with the decisions of Allah SWT, and be patient with the decisions of the Indonesian government which follow the decisions of the Saudi Arabian government.