Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Legalpreneur Journal
Jamillah Jamillah
Universitas Medan Area
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENANGGULANGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Jamillah Jamillah
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v5i1.1142

Abstract

Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau anak yang masih dalam lindungan Undang-Undang adalah suatu tindakan yang tidak terpuji, sikap jahat anak itu timbul atau datang dari abad ke abad tidak perna hilang atau lepas dari dari kehidupan anak itu sendiri. Kejahatan anak itu sendiri datang dari pergaulan dalam lingkuan rumah tempat tinggal atau adanya faktor-faktor yang datang dari luar seperti modernisasi. Penanggulangan terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan sedini mungkin melalui tindakan-tindakan yang bijaksana setelah mengetahui sebab-sebab terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang sebagian besar adalah kaum anak/remaja. Disamping itu perlu diungkapkan sebab-sebab munculnya para pelaku tindak pidana serta beberapa sebab yang ada kaitannya dengan bidang sosial, ekonomi kultural dan mental. Kemudian perlu dipahami akibat-akibat negatif yang membahayakan bagi pelakunya serta dampak yang pasti merugikan dan meresahkan kehidupan masyarakat. Secara global upaya penanggulangan terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan secara moralistik dan abolionistik.
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI INDONESIA Jamillah Jamillah
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v2i2.2069

Abstract

One labour disputes according to Law 2 of 2004 on industrial relations disputesettlement in lieu of Law 22 of 1957 on the settlement of labor disputes is the terminationof employment. birth of Law 2 of 2004 was originally expected to bring fresh air to lawenforcement, because of the existence of this law passing guarantee the existence of a ruleof law, especially in the resolution of labor disputes through this legislation in theoryenough within 110 days of the trial has been completed to the industrial relations to thesupreme Court. but in practice is not in accordance with the theory, and the fact that thislabor dispute could take 5 to 6 years, this means that there is no difference with the oldrules
Implementation of Heritage Distribution in the Community in Islamic Law Antropology Perspective (Study On Simalungun Tribe In Kuta Baru Village, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai Regency) Muhammad Zuhirsyan; Maswandi Maswandi; Jamillah Jamillah
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 2, No 4 (2019): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v2i4.593

Abstract

This study aims to discuss implementation of heritage distribution in the community in Islamic law antropology perspective (study on Simalungun tribe in Kuta Baru Village, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai Regency). As for the object of the same study of Simalungun tribe has not been found. One of the Muslim communities of the Simalungun tribe found in Kuta Baru Village, Tebing Tinggi Sub-District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra. The result shows that there are several forms of the implementation of the distribution of inheritance by the Simalungun Muslim population. Among them is to divide based on the provisions that have been made by their parents during his lifetime. There are also those who divide according to Islamic law through a division that only considers the male portion is twice as large as girls. It was also found that the distribution of the inheritance was not carried out and the management of the land according to the level of needs of each of them.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA Jamillah Jamillah
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v8i2.654

Abstract

Korupsi dapat merusak fondasi ekonomi di suatu negara. Hal ini disebabkan tindakan korupsi telah mengambil uang sebagai aset negara dengan jumlah yang tidak sedikit, sehingga memberi dampak salah satunya adalah negara akan merasa sulit untuk meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap pelaku tindakan korupsi harus bertanggung jawab untuk mengembalikan hasil korupsi sebagai aset negara ke negara itu sendiri. Negara khususnya Indonesia memiliki undang-undang yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengembalikan aset keuangan negara yang telah dikorupsi, sedangkan instrumen hukum yang digunakan adalah Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Di dalam Hukum Pidana, aset hasil korupsi dapat disita dilelang dan dijual. Menurut Hukum Perdata, negara dapat mengklaim kompensasi terhadap para pelaku korupsi (koruptor), sedangkan dari Hukum Administrasi Negara, pejabat yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk mengembalikan aset negara akibat perbuatan melawan hukum (korupsi) yang telah dilakukan oleh pejabat tersebut.
Advocate Immunity Is Active When Integrity In The Exercise Of The Profession Jamillah Jamillah; Maswandi Maswandi
Legalpreneur Journal Volume 2, No. 1 October 2023
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lpj.v2i1.3722

Abstract

n the practice of law enforcement, many advocates who abuse the right of immunity of this profession and similarly in contrast, many other law enforcers do not understand the rightof Advocate immunity. This right of immunity will be strong if an advocate carries out hisprofession in line with his integrity. The results concluded that the application of the rightof immunity is successful if between law enforcement agencies work in accordance with thedignity of the law and each legal actor maintains professionalism according to the code ofethics and adheres to the principle of good faith to uphold the law and justice to benefit thewider community and the right of immunityKeywords: Immunity, Law, Integrity
Co-Authors Maswandi Zuhirsyan, Muhammad