Articles
<![CDATA[HAK ASUH ANAK YANG BELUM DEWASA SETELAH PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Maswandi, Maswandi]]>
<![CDATA[ JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (886.796 KB)
|
DOI: 10.31289/jppuma.v5i1.1143
<![CDATA[Jika rumah tangga memiliki kondisi yang tidak selaras lagi, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Perselisihan besar tidak bisa dipecahkan sehingga peluang kondisi rumah tangga menyebabkan perceraian. Hak anak di bawah umur setelah perceraian, Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dan pendidikan anak-anak yang diperlukan, bila ayah tersebut pada kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak yang dibutuhkan, kewajiban tetap berlaku meski orang tuanya telah bercerai.]]>
<![CDATA[Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata ]]>
<![CDATA[SH., MH, Maswandi]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (880.642 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v10i2.1153
<![CDATA[ Dalam proses persidangan di depan Pengadilan Negeri dikenal adanya putusan akhir sebagai putusan yang berfungsi untuk mengakhiri sengketa atau perkara. Putusan verstek sebagai putusan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah salah satu putusan yang masuk dalam golongan putusan akhir. Dalam hukum acara perdata Indonesia mengenai putusan verstek ini diatur dalam pasal 125 H.I.R/149R.Bg. ketidakhadiran para pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan adalah salah satu syarat untuk bisa dijatuhkannya putusan verstek oleh hakim Pergadilan Negeri yang memimpin sidang dalam perkara perdata.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Maswandi, Maswandi]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.647 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v9i1.353
<![CDATA[The application of the death penalty in Indonesia is the most severe punishments were applied to cases which are considered an extraordinary crime (extra-ordinary crime) as the case Terrorists, Drug, Makar and Corruption, the death penalty has a foundation as stipulated in Article 10 letter a figure 1e of the Code of Penal. In corruption cases are death penalty as stipulated in Article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 amended by Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. Despite the threat of the death penalty for criminals, but in fact until now none of the Decision of the Court of Corruption (Corruption) in Indonesia who dared break the criminals with death sentences, but quite clearly both national law or in the perspective of Islam to justify the enactment of punishment die for criminals who commit corruption under certain circumstances and the perpetration of crimes that can be destructive to the life of the nation.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Maswandi, Maswandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1474.784 KB)
|
DOI: 10.31289/jiph.v3i1.1892
<![CDATA[The genesis of law No. 2 of 2004 Concerning Industrial Relations DisputeSettlement can not be separated from the Indonesian government’s efforts to meet theaspirations of people who crave the industrial relations dispute settlement to avoidprotracted and can be completed as simple as possible and at a low cost. Aspirations ofthe people is of course not independent due during the industrial relations disputesettlement through Law No. 22 of 1957 on the Settlement of Labour Dispute take quitsome time until many years and involve many agencies and require no small cost, so thatthe judicial settlement of disputes with the principle of last, simple and low cost as desiredLaw 48 of 2009 instead of Law No. 4 of 2004 on Judicial Power has not done well.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ]]>
<![CDATA[Maswandi, Maswandi]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (159.63 KB)
|
DOI: 10.31289/publika.v5i1.1203
<![CDATA[Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Permasalahan adalah, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial. Perselisihan hubungan kerja terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan hubungan kerja pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI). Sebelum mencapai tahap atau tingkat Pengadilan PHI dapat menempuh tahap-tahap awal atau alternatife yang terdiri dari: 1. Lembaga Bipartit, 2. Mediasi, 3. Konsilsasi, dan 4. Arbitrase. Dengan cara tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum pengusaha (tergugat), untuk membayar uang pesangon, uang THR 2013 dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh penggugat, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[HAK ASUH ANAK YANG BELUM DEWASA SETELAH PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Maswandi Maswandi]]>
<![CDATA[ JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jppuma.v5i1.1143
<![CDATA[Jika rumah tangga memiliki kondisi yang tidak selaras lagi, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Perselisihan besar tidak bisa dipecahkan sehingga peluang kondisi rumah tangga menyebabkan perceraian. Hak anak di bawah umur setelah perceraian, Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dan pendidikan anak-anak yang diperlukan, bila ayah tersebut pada kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak yang dibutuhkan, kewajiban tetap berlaku meski orang tuanya telah bercerai.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ]]>
<![CDATA[Maswandi Maswandi]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v5i1.1203
<![CDATA[Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Permasalahan adalah, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial. Perselisihan hubungan kerja terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan hubungan kerja pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI). Sebelum mencapai tahap atau tingkat Pengadilan PHI dapat menempuh tahap-tahap awal atau alternatife yang terdiri dari: 1. Lembaga Bipartit, 2. Mediasi, 3. Konsilsasi, dan 4. Arbitrase. Dengan cara tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum pengusaha (tergugat), untuk membayar uang pesangon, uang THR 2013 dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh penggugat, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Maswandi Maswandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v3i1.1892
<![CDATA[The genesis of law No. 2 of 2004 Concerning Industrial Relations DisputeSettlement can not be separated from the Indonesian government’s efforts to meet theaspirations of people who crave the industrial relations dispute settlement to avoidprotracted and can be completed as simple as possible and at a low cost. Aspirations ofthe people is of course not independent due during the industrial relations disputesettlement through Law No. 22 of 1957 on the Settlement of Labour Dispute take quitsome time until many years and involve many agencies and require no small cost, so thatthe judicial settlement of disputes with the principle of last, simple and low cost as desiredLaw 48 of 2009 instead of Law No. 4 of 2004 on Judicial Power has not done well.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn) ]]>
<![CDATA[Tengku Fachreza Akhbar A]]>;
<![CDATA[Maswandi Maswandi]]>;
<![CDATA[Arie Kartika]]>
<![CDATA[ JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1, No 2 (2019): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/juncto.v1i2.203
<![CDATA[Protection of children as perpetrators of crime will never stop throughout the history of life, because children are the next generation of the nation and the next generation of development, that is, the generation prepared as subjects for implementing sustainable development and controlling the future of a country. This type of research is normative juridical and descriptive analyst. The legal arrangements for the theft of violence with the result that the death of a victim is regulated in Article 365 of the Criminal Law Act, linked to Law 35 of 2014 Amendment to Law No.23 of 2002 concerning Child Protection, and Law No. 11 of 2012 Amendment to Law No. 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. Legal protection that children get protection, accompanied by a Legal Counsel, Psychologist, the existence of peace efforts between the parties concerned. Sanctions and sentences in Decision No. 37 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN. Mdn because the perpetrators violated Article 365 paragraph (4) of the Criminal Code, considering Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, the offender was sentenced to a prison sentence of six years.]]>
<![CDATA[View Islamic Law against Mothers Who Interfere with Children's Households in Sena Village, Batangkuis ]]>
<![CDATA[Maswandi Maswandi]]>;
<![CDATA[Jamillah Jamillah]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v4i3.2481
<![CDATA[The aims of this study is to find out the view islamic law against mothers who interfere with children's households in sena village, batangkuis. This study use qualitative research. The result shows that In Sena Village, Batangkuis, marriage is a sign of the formation of a new house which will soon separate itself, both economically and in terms of housing, separated from the parent group and forming the basis for a new household. However, in reality, as happened in the surrounding community, the role of a mother towards her child who has a family still exists. This is evidenced by the existence of several interventions by a mother in a child's household which include material problems formed from the determination of housing and additional income. Likewise, problems in immaterial which include advice on children's family problems that have not been resolved and asking a mother to help solve them.]]>
