Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.161
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA JURNAL LITIGASI (e-Journal) SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Sriwijaya Law Review Journal of Indonesian Legal Studies Hasanuddin Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Ius Constituendum Undang: Jurnal Hukum Nagari Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Iuris Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Ex Aequo Et Bono Journal of Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Law and Legal Reform JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Nelson, Febby Mutiara
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

 1 
Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Permohonan Pemberian Izin Poligami Emilka Nuradanta; Febby Mutiara Nelson
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.235 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i6.8034

Abstract

Prinsip audi et alteram partem merupakan prinsip dalam Hukum acara perdata yang hakikatnya bermakna hakim harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara di dalam persidangan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Isu hukum yang diangkat dalam tulisan ini adalah penerapan asas audi et alteram partem dalam perkara perdata terkait permohonan pemberian izin poligami. Berjenis penelitian hukum Normatif, dan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukan bahwa dalam praktiknya penerapan asas audi et alteram partem ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih ditemukan dalam peradilan perkara perdata tidak berimbangnya pertimbangan hakim terkait pernyataan yang diberikan oleh kedua belah pihak dalam memutus suatu perkara. Adanya putusan yang tidak menerapkan atau mengesampingkan asas audi et alteram partem ini antara lain, keterangan salah satu pihak tidak dipertimbangkan dalam putusan bahkan dikesampingkan (tidak didengar) dan hal ini merupakan kewenangan hakim.
Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia Rizky Adi Nugraha; Febby Mutiara Nelson
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.412 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i6.8039

Abstract

Notaris sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat bukti berupa perbuatan otentik, dengan berlakunya UU Administrasi Kependudukan, Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan sertifikat warisan. Peran notaris dalam distribusi hak waris memiliki peran penting dalam menentukan kehendak khusus, di mana orang yang mewariskan kepada satu atau lebih orang memberikan beberapa barangnya dari jenis tertentu. Warisan Islam tidak diberikan kepada notaris. Notaris memiliki kewenangan dalam pembagian warisan Islam tetapi yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan pengakuan dan pemutusan hukum adalah pengadilan. Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Warisan dan Sertifikat Warisan. Dalam hal terjadi perselisihan, Notaris dapat membuat akta perdamaian dan/atau perjanjian untuk membebaskan klaim tersebut.
Co-Authors Aini, Abni Nur Andini, Priska Putri Anisa, Tasya Annisa Maudi Arsela Ari, Fransiska Athika Salsabilla Harahap Ayuningsih, Irma Reisalinda Azalia Delicia Dumanauw Basry, Arianisti Zulhanita Putri Choky Risda Ramadhan, Choky Risda Danusubroto, Alexia Sonia Edwin Ligasetiawan Emilka Nuradanta Fatmawati Parenrengi Intan Hendrawati Laras Adysti Nariswari Leonardus Agung Putra Utama Murni, Hidayati Nadya Farras Indriati Novian, Muhammad Panji Purnama Pardede, Sonora Gokma Pasaribu, Juwita Patty Pricilla Amelinda Jacob Prosperiani, Maria Dianita Rafiqa Qurrata A’yun Riska Ruth Verarussy Rizky Adi Nugraha Saputra, Rakha Naufal Simanjuntak, Melva Retta Ruby Sondang, Esther Melinia Tasya Anisa Topo Santoso