Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia Social Review LamLaj
Neneng Oktarina
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEDIASI OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PARIAMAN Neli Gusmawati; Mashudi Mashudi; Neneng Oktarina
Ensiklopedia Social Review Vol 1, No 3 (2019): Volume 1 No 3 Oktober 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v1i3.369

Abstract

In the era of globalization the development of society in the economic and business sectors is growing very rapidly. These highly dynamic economic and business developments turned out to have quite fundamental implications for the shift in legal institutions and institutions in Indonesia. The implications for legal institutions are caused by inadequate norms to support economic and business activities that are developing so rapidly including developments in dispute resolution efforts that arise in the business world, one of which is about consumer disputes. The dynamism of economic and business development also needs to be balanced with regulations in the field of law. This research is an analytical descriptive research. From the research results it can be explained that: The implementation of mediation in the settlement of consumer disputes at the City Consumer Dispute Settlement Agency is carried out through the role of three mediators from the three assembly elements present at BPSK, namely government elements, business actors and consumer elements. The mediation carried out at the Padang City BPSK always exceeds the mandatory timeframe, so that the time is inadequate in the success of the mediation, the mediation seems to be forced upon the parties because the BPSK assembly believes the mediation decision can equalize the position of consumers who were previously in a weak position. The legal consequences of the implementation of mediation in the settlement of consumer disputes by BPSK Kota Pariaman can be in the form of agreement or disagreement of the parties as outlined in a determination, and the determination is also not infrequently deviated due to the absence of an executive power over the BPSK Kota Pariaman determination or decision.
ANALISIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA: STUDI AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TARATAK BANCAH SEJAHTERA Muthia Anggela Mawadhaty Putry; Elwi Danil; Neneng Oktarina
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v3i2.61

Abstract

Badan Usaha Milik Desa adalah badanusaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desamelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yangdipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuksebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu BUMDes di Kota Sawah Lunto yaitu BUMDes Taratak Bancah Sejahtera yang merupakan (1) satu dari (3) tiga BUMDes yang pertama kali berdiri di tahun 2016 selain pendiriannya dengan Peraturan Desa juga dituangkan ke dalam akta notaris, yang mana didalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan pendirian BUMDes dibuat dalam bentuk akta Notaril. Berdasarkan hal tersebut,maka penulis merumuskan permasalahan yaitu 1. Bagaimana Subtansi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penerlitian: 1. Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014, dinyatakan secara tegas bahwa BUMDes secara spesisifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, cv atau koperasi. Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera memuat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera; 2. Notaris tidak berwenang membuat akta pendirian BUMDes, namun berwenang membuat unit usaha berbadan bukum BUMDes. Tanggung Jawab Notaris berupa tanggung jawab secara perdata, pidana dan berdasarkan kode etik.
Co-Authors Elwi Danil Mashudi Mashudi Muthia Anggela Mawadhaty Putry Neli Gusmawati