Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Rino Ardhian Nugroho
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Inovasi Pelayanan melalui Aplikasi “Dukcapil Dalam Genggaman” oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Anisa Cahyaningrum; Rino Ardhian Nugroho
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 2 (2019): PUBLIKAUMA DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v7i2.2999

Abstract

Kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan di Surakarta masih rendah di tahun 2017, dengan angka kepemilikan terendah yakni kartu identitas anak sekitar 62.38%, sehingga menjadi tugas dari Dispendukcapil Kota Surakarta untuk meningkatkan pelayanannya, salah satunya melalui inovasi dengan memanfaatkan teknologi, sehingga memunculkan aplikasi android yang dinamakan “dukcapil dalam genggaman”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan inovasi pelayanan kartu identitas anak melalui aplikasi “dukcapil dalam genggaman” oleh Dispendukcapil Kota Surakarta berdasarkan tipologi inovasi menurut Perry yaitu produk (keluaran), layanan (opersional), proses (organisasional), konseptual, kebijakan, dan sistemik. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi, pemilihan informan pelaksana menggunakan snowball sampling, sedangkan pengguna menggunakan purposive sampling. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi pelayanan kartu identitas anak melalui aplikasi “dukcapil dalam genggaman” dari 6 tipologi inovasi, hanya dimensi organisasional pada tipologi proses (organisasional) sistemik yang tidak memenuhi. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya perubahan pada struktur organisasi dari dinas. Pada inovasi sitemik, masih adanya kendala jaringan yang ditemukan pada penggunaan layanan. Adanya inovasi tersebut dapat mengatasi permasalahan sebelum inovasi ini diciptakan.
IMPLEMENTATION OF DIGITAL TRANSFORMATION TO IMPROVE THE QUALITY OF LAND SERVICES Lulus Yuswardono Prasetyanto; Sudarmo; Rino Ardhian Nugroho
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 2 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i2.3777

Abstract

Digital transformation at the National Land Agency (BPN) is a strategic response to demands for faster, more transparent, and accountable public services. This study aims to identify the forms of digital transformation that have been implemented and the challenges faced in their implementation. The method used was a literature review of ten relevant recent scientific journals. The results show that the BPN's digital transformation includes electronic land certificates, electronic mortgages, the Touch My Land public service application, land archive digitization, strengthening the digital competence of civil servants (ASN), an electronic queuing system, and service integration with Land Deed Officials (PPAT). Despite significant progress, challenges such as infrastructure, digital literacy, and inter-agency coordination remain obstacles. This study concludes that the success of the BPN's digital transformation requires a holistic approach encompassing technology, human resources, and supporting regulations.
Implementasi Kebijakan E – Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (Studi kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana) Muh. Amirsyah; Rino Ardhian Nugroho; Rahmat Hidayat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2448

Abstract

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah menyebabkan perubahan penting. Transfer wewenang dari pusat ke daerah telah berperan dalam mempercepat perbaikan sistem birokrasi, seperti yang terlihat dari penggunaan kebijakan e-kinerja di Kabupaten Jembrana. Kebijakan e-kinerja diinisiasi sebagai respons terhadap masalah pegawai yang tidak memenuhi tugas pokok dan fungsi mereka dengan baik, menyebabkan kurangnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam hasil kerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang penerapan kebijakan e-kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana dengan pendekatan kualitatif. Data akan diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan pengambilan sampel yang dilakukan secara purposif. Analisis informasi dilakukan melalui tahap pengumpulan informasi, reduksi informasi, penyajian informasi, dan pada tahap akhir penelitian, disimpulkan bahwa implementasi awal kebijakan e-kinerja mengalami hambatan pada beberapa proses, baik dari segi sumber daya manusia yang terbatas dalam penguasaan teknologi berbasis elektronik, maupun dari segi fasilitas non-human factors seperti kekurangan komputer dan akses internet. Respons pegawai terhadap kebijakan ini juga beragam, ada yang mendukung karena dianggap adil dalam pemberian tunjangan kerja dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat, Sementara beberapa menolak karena merasa kebijakan ini memberatkan, faktor-faktor penghambat dalam penerapan kebijakan e-kinerja termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, perlu terus meningkatkan baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor non-manusia, seperti melalui sosialisasi, pelatihan, serta peningkatan fasilitas komputer dan internet, agar kebijakan e-kinerja dapat berjalan secara optimal.
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Elektronik di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali I Ketut Sumantara; Rino Ardhian Nugroho; Rahmat Hidayat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2465

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengukur, serta mengevaluasi efektifitas penerapan aplikasi SIPPeDE pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 59 responden. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang masih aktif yang telah menggunakan aplikasi SIPPeDE. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan sofware Smart PLS yang digunakan dalam pengujian uji validitas dan uji reliabilitas serta dalam pengujian hipotesis. Dari hasil uji hipotesis membuktikan bahwa efektifitas akan cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan kepuasan pengguna, dengan cara meningkatkan kepercayaan, kualitas informasi, kualitas layanan serta kualitas sistem pada aplikasi.
Analisis Pelayanan Publik di KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Buleleng Lilis Sugiharti Handoyo; Rino Ardhian Nugroho; Rahmat Hidayat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2635

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pelayanan publik di KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) kabupaten buleleng. Jenis penelitian ini adalah Mixed Method. Intrumen pengumpulan data menggunakan Kuesioner dan Wawancara. populasi pada penelitian ini merupakan Partai Politik. Teknik Sampeling yang digunakan adalah Nonprobability Sampling. Hasil penelitian adalah Pengawasan internal yang ketat oleh KPU adalah sebagai berikut: (1) Pengawasan eksternal oleh lembaga pengawas independen diperlukan untuk menjaga transparansi dalam proses pemilihan umum 84% Sangat Setuju dan 16% Setuju. (2) KPU perlu melibatkan lembaga pengawas independen dalam pengawasan proses pemilihan umum 52% Sangat Setuju dan 48% Setuju. (3) Forum publik yang diselenggarakan oleh KPU Buleleng memberikan kesempatan yang memadai bagi partai politik untuk menyampaikan pandangan dan masukan mereka terkait dengan pemilihan umum 100% Sangat Baik. (4) Jumlah SDM pelayanan di KPU Buleleng cukup untuk menangani permintaan masyarakat dan partai politik dengan efisien 92% Sangat Setuju dan 8% Setuju. (5) KPU Buleleng secara aktif menanyakan kepada masyarakat tentang keinginan dan harapan mereka terkait pemilihan umum 92% Sangat Setuju dan 8% Setuju. (6) KPU Buleleng mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh masyarakat dan berusaha memahami perspektif mereka 96% Sangat Setuju dan 4% Setuju. (7) Kualitas informasi yang disediakan oleh KPU Buleleng melalu layanan digital terlihat bahwa 92% Sangat Baik dan 8% Baik. (8) Kemampuan staf KPU Buleleng dalam memberikan informasi dengan jelas dan memahami kebutuhan saat berinteraksi secara langsung 40% Sangat Setuju dan 60% Setuju. Dan (9) keberadaan lembaga pengawas independen seperti KPU Buleleng dapat memberikan kepercayaan tambahan terhadap proses-proses yang dilakukan oleh KPU.
Co-Authors Anisa Cahyaningrum I Ketut Sumantara Lilis Sugiharti Handoyo Lulus Yuswardono Prasetyanto Muh. Amirsyah Rahmat Hidayat Rahmat Hidayat Sudarmo