Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pendayagunaan Pegawai Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Kerja Aparatur Negeri Sipil Pada Kantor Camat Babalan Rusmawati Rusmawati; Nasrullah Hidayat
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 3, No 1 (2015): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v3i1.1013

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari efektivitas kerja pegawai negeri sipil di kantor kecamatan Babalan kabupaten Langkat. Lemahnya kinerja pegawai negeri sipil di Indonesia umumnya disebabkan konsep pembinaan dan pengembangan PNS hanya berorientasi  pada kebutuhan birokrasi pemerintah, sedangkan potensi PNS belum dikembangkan sepenuhnya. Pendekatan teori yang digunakan adalah meningkatkan efektivitas kinerja melalui pendayagunaan pegawai negeri sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah deksriptif kualitatif dengan melakukan survey, observasi lapangan, dokumentasi serta melakukan studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan pada kantor camat Babalan dipandang cukup responsif dan memiliki kinerja yang cukup baik. Pendayagunaan pegawai di kantor kecamatan Babalan untuk meningkatkan efektifitas kerja pegawai dilakukan melalui pembinaaan, pendidikan dan pelatihan serta memberikan motivasi terhadap pegawai.
Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan Fauziah Lubis; Nasrullah Hidayat
JURNAL MERCATORIA Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v14i2.5554

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Kota Medan. Masalah pencucian uang ini difokuskan kepada kajian yuridis tentang proses pembuktian terbalik di pengadilan. Guna menganalisis masalah ini peneliti mengacu pada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian empiris normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan wawancara, observasi dan kajian literatur. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum tentang pembuktian terbalik dalam tindak kejahatan pencucian uang sudah dijalankan sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78, dengan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Pembuktian harus dilakukan oleh terdakwa berupa penjelasan asal usul harta kekayaan yang tidak berasal dari hasil dari tindak pidana dan perbuatan haram seperti yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang penentuan pidana bagi terdakwa apabila didapati bukti kesalahan minimal ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, penerapan pembuktian terbalik merujuk kepada pada UU No. 8 tahun 2010 bersifat keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari kejahatan.
GENDER AND ECONOMIC ANALYSIS ISSUE IN INDONESIA Nasrullah Hidayat
Quantitative Economics Journal Vol 11, No 1 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/qej.v11i1.38425

Abstract

The purpose of this paper is to study gender and economic analysis issue in Indonesia. Gender analysis provides the basis for carrying out social transformation to realize a new, better life order, through new, more just social relations. The results of this study suggest that In order to support women's empowerment in the economic and labor fields, the following programs were developed: 1) Gender mainstreaming in economic development and employment, 2) Empowering women in the development of the people's economy. Bsides that the ability of women in the field of entrepreneurship, in order to develop productive economic enterprises, increasing women's access to information on natural resources, capital resources, credit and market information, strengthening business partnerships managed by women with the private sector, BUMN, and cooperatives and renewal and improvement of labor laws and regulations for gender equality and justice.Keywords : Gender, Economics, Women