Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area

STUDI KASUS PENOLAKAN PUBLIK ATAS KEBIJAKAN PUBLIK Rosmala Dewi
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): PUBLIKAUMA: JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v5i1.1165

Abstract

Penolakan publik adalah suatu bentuk perlawanan oleh publik atau rakyat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan kebijakan publik secara umum adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang  aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah publik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah publik dapat menerima kebijakan publik. Berdasarkan penelitian, beberapa kasus penolakan publik terhadap kebijakan publik antara lain peristiwa MALARI (Malapetaka Limabelas Januari) tanggal 15 Januari 1974, yang menolak kebijakan Presiden Soeharto yang dianggap terlalu tergantung kepada modal asing dan mengabaikan nasib rakyat kecil. Peristiwa tahun 1998 yang dipelopori mahasiswa di berbagai daerah, yang menuntut agar Presiden Soeharto turun dari kursi Presiden RI yang dianggap publik tidak pro rakyat kecil. Selama beberapa tahun usia kemerdekaan RI, kesejahteraan cenderung milik segelintir golongan masyarakat terutama yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, atau segelintir masyarakat yang memiliki kolega di pemerintahan. Demikian juga dengan peradilan, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kebijakan pemerintah menyikapi persoalan sosial tersebut acap kali tidak pro rakyat kecil sehingga rakyat melakukan perlawanan. Keberanian rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah semakin lama terkesan semakin anarkis dan brutal. Pemerintah harus menyahuti suara rakyat kecil yang getol dijanjikan sewaktu kampanye politik pada saat Pilpres maupun Pileg. Apabila pemerintah tetap acuh dengan berbagai persoalan yang dihadapi publik atau rakyat, dikhawatirkan rakyat akan melakukan perlawanan yang lebih anarkis. Oleh karenanya, untuk membangun pemerintahan yang baik disarankan agar pemerintah lebih pro aktif mendengar dan menyahuti keinginan rakyat. 
Peran DPRK Aceh Selatan Dalam Pembuatan Qanun Kabupaten Muhammad Zamzami; Rosmala Dewi
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 3, No 1 (2015): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v3i1.1007

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui tentang Peranan DPRK Aceh Selatan dalam Pembuatan Qanun Kabupaten, hal ini dikarenakan DPRK Aceh Selatan juga mempunyai peran dalam pembuatan Qanun Kabupaten melalui Badan Legeslasi DPRK Aceh Selatan tersebut. Keseluruhannya ini peneliti rangkum dalam bentuk sebuah karya tulisan ilmiah yang peneliti beri judul “Peran DPRK dalam Pembuatan Qanun Kabupaten  (Study kasus kantor DPRK Aceh Selatan, Provinsi Aceh). Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan mengggunakan data-datanya yang di peroleh dari data, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya. Berdasarkan hasil riset peneliti yang peneliti lakukan di kantor DPRK Aceh Selatan, berdasarkan data sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah DPRK Aceh Selatan telah berupaya bekerja dangan penuh tanggung jawab dan telah bekerja dangan semaximal mungkin. Namun dalam konteks peranan DPRK itu sendiri dalam pembuatan Qanun Kabupaten masihlah jauh dari harapan.