Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Analisis Kebijakan Investasi Pengelolaan Panas Bumi Dalam Konteks Otonomi Daerah di Sumatera Utara Syariful Azmi
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v8i2.4400

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan panas bumi dalam konteks otonomi daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Tehnik analisis yang dilakukan adalah analisis deksriptif kualitatif dengan langkah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan panas bumi di Sumatera Utara sebagai energi alternatif membutuhkan dukungan fisik yaitu ketersediaan lahan untuk pengembangannya.Selain itu, dalam hal kebijakan dalam pengelolaan panas bumi peraturan daerah yang telah diterbit belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, kewenangan pembangunan PLTP masih menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi. Namun demikian, apabila untuk kepentingan lokal, maka kegiatan pengembangan panas bumi dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan pada wilayahnya walaupun penguasaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung diserahkan kepada pemerintah pusat.Kata Kunci: Kebijakan, otonomi daerah, Panas Bumi
Analisis Hambatan Administratif Dalam Kebijakan Investasi Pengembangan Dan Pemanfaatan Panas Bumi Di Provinsi Sumatera Utara Syariful Azmi; Dody Safnul; Irvan Saputra
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 12 No. 2 (2024): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v12i2.15405

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan administratif dalam kebijakan investasi pengembangan dan pemanfaatan panas bumi di Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi kajian perundang-undangan dan studi pustaka dari berbagai literatur dari jurnal. Tehnik analisis data dilakukan dengan tahapan redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran tentang hambatan administratif pengelolaan dan pemanfaatan panas bumi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa kendala utama yang ditemukan termasuk hambatan administratif yaitu dari segi regulasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementerian yang mengindikasikan bahwa tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah. Selain itu, kurangnya investasi swasta dan insentif pemerintah menghambat pemanfaatan yang optimal. Dengan potensi panas bumi yang sangat besar di wilayah Sumatera Utara, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan administratif. Reformasi kebijakan, pendekatan sosial yang inklusif, serta penguatan kapasitas lokal merupakan kunci untuk mendukung pemanfaatan energi panas bumi secara berkelanjutan dan efisien di masa depan
PENCEGAHAN KEKERASAN TAWURAN PELAJAR/REMAJA DI KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN Kusbianto Kusbianto; Ariman Sitompul; Syariful Azmi; Rilawadi Sahputra; Ruslan Ruslan; Melky Suheri Simamora; Rina Melati Sitompul; Ahmad Ridho Arif; Edi Setiawan Sipayung
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 4 (2025): Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i4.4976

Abstract

Community service in bagan deli district is a district located in the city of medan which is a distance of 22.5 km for 32 minutes from Dharmawangsa University. Community service is a follow - up between the cooperation that has been done between the University of Dharmawangsa with KPPI in medan belawan district office. This activity was carried out by socializing the law with the theme “Prevention of teenage brawl violence in Bagan Deli Village”. This theme is a very important issue to be conveyed and known so that the public knows the legal consequences of violence among adolescents. The service team carried out this service as a form of concern for the people of bagan deli village by discussing the theme of Service and the service team did not provide restrictions to participants to provide questions with problems of preventing teenage brawls. This service was held on October 22, 2025 by meeting directly with the participants by conducting stages, namely preparation, implementation, and results. The results of the implementation of these activities were evaluated by the pengabdi team on community knowledge about brawl prevention after the pengabdi team socialized so that the information submitted to the community could be accepted as a whole.
Implementasi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 33/Kpts/M2025 Dalam Ketentuan Remunerasi Minimal Tenaga Kerja pada Jasa Konsultansi di Kota Medan Naga Raya Sinaga; Syariful Azmi; H. Ruslan H. Ruslan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2593

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Kualifikasi Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kota Medan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua DPP INKINDO Sumatera Utara, pimpinan perusahaan jasa konsultansi konstruksi, serta tenaga ahli bersertifikat kompetensi kerja (SKK). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja konstruksi. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan, teori keadilan, dan teori kepatuhan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 telah memberikan kepastian hukum mengenai standar remunerasi minimal tenaga ahli jasa konsultansi konstruksi. Namun, implementasinya di Kota Medan belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Hambatan utama meliputi persaingan harga antarpenyedia jasa konsultansi, kurangnya transparansi dalam pemberian remunerasi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta rendahnya posisi tawar tenaga ahli dalam hubungan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan remunerasi minimal tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta sinergi antara pemerintah, asosiasi profesi, dan badan usaha jasa konsultansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk mewujudkan sistem remunerasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2022) Besdy Besdy; Rilawadi Sahputra; Syariful Azmi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4639

Abstract

Abstract: The digital economic transformation accelerated by the Covid-19 pandemic prompted the Indonesian government to implement tax policies on cross-border digital transactions. This study aims to evaluate the effectiveness of Value Added Tax (VAT) collection on intangible goods and/or taxable services from outside the customs area through Electronic-Based Trade (PMSE), and to assess its alignment with OECD guidelines. The research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, using literature review and interviews as data sources. The findings show a significant increase in the number of VAT collectors, from 51 entities in 2020 to 199 in 2024, with tax revenue rising from IDR 731.4 billion to IDR 8,440 billion. Supervision by the Directorate General of Taxes (DGT), supported by data from the Ministry of Communication and Information (Kominfo) and Bank Indonesia, is considered effective despite communication and transaction measurement challenges. The study confirms the effectiveness of the VAT collection policy for PMSE and its relevance in the digital economy context. Strengthening inter-agency coordination and developing more adaptive and comprehensive tax policies are recommended to enhance digital tax governance in Indonesia. Keyword: Digital Economy, Tax Compliance, Tax Supervision, VAT on E-Commerce Abstrak: Transformasi ekonomi digital yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan perpajakan atas transaksi digital lintas batas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta menilai kesesuaiannya dengan pedoman OECD. Kajian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa jumlah pemungut PPN PMSE meningkat dari 51 entitas pada 2020 menjadi 199 pada 2024, dengan penerimaan pajak naik dari Rp731,4 miliar menjadi Rp8.440 miliar. Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang didukung data dari Kominfo dan Bank Indonesia, dinilai cukup efektif meski masih menghadapi kendala komunikasi dan pengukuran transaksi digital. Penelitian ini mengonfirmasi efektivitas kebijakan penunjukan pemungut PPN PMSE dan relevansinya dalam konteks ekonomi digital. Diperlukan peningkatan koordinasi antarlembaga serta pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif untuk memperkuat tata kelola perpajakan digital di Indonesia. Kata kunci: Ekonomi Digital, Kepatuhan Perpajakan, Pengawasan Perpajakan, PPN PMSE
PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN Rudy Yohnwein; Ruslan Ruslan; Syariful Azmi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4640

Abstract

Abstract: Regional economic growth is an important indicator in assessing the success of development, where international trade and fiscal policy are two strategic factors that interact in influencing the dynamics of the regional economy. Medan city, as a center of trade and logistics in western Indonesia, has a strategic position on the map of international trade, particularly through export-import activities and the movement of goods at Belawan port. On the other hand, local government fiscal policy also determines the effectiveness of development financing through public spending and local tax management. This research aims to comprehensively analyze how international trade and fiscal policy influence economic growth in Medan city, as well as to identify legal and administrative challenges that hinder the optimization of these two factors. The research method used is a normative legal approach with descriptive-analytical methods, supported by secondary data in the form of legal documents, legislation, official statistical reports, and scientific literature. The results of the research show that international trade contributes positively to the economic growth of Medan City, particularly through increased export volume, logistics connectivity, and the role of ports as regional distribution centers. However, there are still various obstacles such as unclear export-import regulations, weak law enforcement, and low coordination among related agencies. Meanwhile, regional fiscal policies show a role in promoting infrastructure development and public services, but have not been optimal due to limited fiscal capacity and high dependence on transfer funds from the central government. In conclusion, although international trade and fiscal policy have a significant influence on the economic growth of the city of Medan, reforms in trade regulations and the strengthening of regional fiscal capacity are necessary to ensure that their contributions can be maximized sustainably. This study recommends the harmonization of cross-sectoral policies, improvement of fiscal institutional quality, and simplification of export-import regulations as strategic steps towards more inclusive and equitable economic growth. Keyword: International Trade, Fiscal Policy, Economic Growth, Economic Law, Medan City. Abstrak: Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan, di mana perdagangan internasional dan kebijakan fiskal menjadi dua faktor strategis yang saling berinteraksi dalam memengaruhi dinamika ekonomi regional. Kota Medan sebagai pusat perdagangan dan logistik di wilayah barat Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta perdagangan internasional, khususnya melalui aktivitas ekspor-impor dan pergerakan barang di pelabuhan Belawan. Di sisi lain, kebijakan fiskal pemerintah daerah juga turut menentukan efektivitas pembiayaan pembangunan melalui belanja publik dan pengelolaan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana pengaruh perdagangan internasional dan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, serta mengidentifikasi tantangan hukum dan administratif yang menghambat optimalisasi kedua faktor tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis, yang didukung oleh data sekunder berupa dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, laporan statistik resmi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan internasional memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan, terutama melalui peningkatan volume ekspor, konektivitas logistik, dan peran pelabuhan sebagai pusat distribusi regional. Namun, masih terdapat berbagai hambatan seperti ketidakjelasan regulasi ekspor-impor, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya koordinasi antarinstansi terkait. Sementara itu, kebijakan fiskal daerah menunjukkan peran dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi belum optimal akibat keterbatasan kapasitas fiskal serta ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kesimpulannya, meskipun perdagangan internasional dan kebijakan fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan, diperlukan reformasi regulasi perdagangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah agar kontribusinya dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kebijakan lintas sektor, peningkatan kualitas kelembagaan fiskal, serta penyederhanaan regulasi ekspor-impor sebagai langkah strategis menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.. Kata kunci: Perdagangan Internasional, Kebijakan Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Hukum Ekonomi, Kota Medan.
PENGARUH PENEGAKAN HUKUM, PELAYANAN FISKUS, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA MEDAN Pony Pony; Ruslan Ruslan; Syariful Azmi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4641

Abstract

Abstract: This study examines the role of law enforcement and tax socialization in improving taxpayer compliance and quality at the Medan Pratama Tax Service Office (KPP). Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with tax officers and taxpayers from various sectors, both individuals and business entities. The findings reveal that law enforcement—through audits, collections, and administrative or criminal sanctions—significantly influences taxpayer compliance by creating a deterrent effect. However, reliance solely on sanctions is insufficient to foster sustainable compliance, as its impact tends to be temporary. Conversely, tax socialization conducted by KPP Pratama and KPP Madya Medan, such as seminars, training, and “Tax Goes to Campus” programs, effectively enhances taxpayers’ knowledge, confidence, and moral awareness regarding tax obligations. Participants of these programs demonstrate greater understanding of tax procedures and recognize the broader importance of taxes for national development. These results are consistent with the Theory of Planned Behavior, which highlights the role of attitudes, social norms, and perceived control in shaping compliance. The study concludes that achieving a successful tax system requires more than enforcement, continuous education and socialization are essential to build long-term, voluntary compliance supported by taxpayers’ internalized awareness. Keyword: Law Enforcement, Tax Socialization, Taxpayer Compliance, Taxpayer Quality, Theory of Planned Behavior Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran penegakan hukum dan sosialisasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan serta kualitas wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas pajak serta wajib pajak dari berbagai sektor, baik individu maupun badan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui pemeriksaan, penagihan, serta penerapan sanksi administrasi dan pidana berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menciptakan efek jera. Namun, kepatuhan yang hanya bergantung pada sanksi bersifat sementara dan tidak cukup untuk membangun kepatuhan jangka panjang. Sebaliknya, sosialisasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama dan KPP Madya Medan, melalui seminar, pelatihan, serta program “Tax Goes to Campus,” terbukti efektif meningkatkan pemahaman, kepercayaan diri, dan kesadaran moral wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Peserta sosialisasi lebih memahami prosedur pajak serta menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menekankan peran sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol dalam membentuk kepatuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan edukasi berkelanjutan untuk membangun kepatuhan sukarela yang dilandasi kesadaran internal wajib pajak. Kata kunci: Penegakan Hukum, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Wajib Pajak, Theory of Planned Behavior