Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global JUDGE: Jurnal Hukum
Syariful Azmi
Universitas Dharmawangsa
Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Kebijakan Investasi Pengelolaan Panas Bumi Dalam Konteks Otonomi Daerah di Sumatera Utara Syariful Azmi
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 8, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v8i2.4400

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan panas bumi dalam konteks otonomi daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Tehnik analisis yang dilakukan adalah analisis deksriptif kualitatif dengan langkah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan panas bumi di Sumatera Utara sebagai energi alternatif membutuhkan dukungan fisik yaitu ketersediaan lahan untuk pengembangannya.Selain itu, dalam hal kebijakan dalam pengelolaan panas bumi peraturan daerah yang telah diterbit belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, kewenangan pembangunan PLTP masih menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi. Namun demikian, apabila untuk kepentingan lokal, maka kegiatan pengembangan panas bumi dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan pada wilayahnya walaupun penguasaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung diserahkan kepada pemerintah pusat.Kata Kunci: Kebijakan, otonomi daerah, Panas Bumi
Analisis Hambatan Administratif Dalam Kebijakan Investasi Pengembangan Dan Pemanfaatan Panas Bumi Di Provinsi Sumatera Utara Syariful Azmi; Dody Safnul; Irvan Saputra
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 12 No. 2 (2024): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v12i2.15405

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan administratif dalam kebijakan investasi pengembangan dan pemanfaatan panas bumi di Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi kajian perundang-undangan dan studi pustaka dari berbagai literatur dari jurnal. Tehnik analisis data dilakukan dengan tahapan redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran tentang hambatan administratif pengelolaan dan pemanfaatan panas bumi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa kendala utama yang ditemukan termasuk hambatan administratif yaitu dari segi regulasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementerian yang mengindikasikan bahwa tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah. Selain itu, kurangnya investasi swasta dan insentif pemerintah menghambat pemanfaatan yang optimal. Dengan potensi panas bumi yang sangat besar di wilayah Sumatera Utara, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan administratif. Reformasi kebijakan, pendekatan sosial yang inklusif, serta penguatan kapasitas lokal merupakan kunci untuk mendukung pemanfaatan energi panas bumi secara berkelanjutan dan efisien di masa depan
PENCEGAHAN KEKERASAN TAWURAN PELAJAR/REMAJA DI KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN Kusbianto Kusbianto; Ariman Sitompul; Syariful Azmi; Rilawadi Sahputra; Ruslan Ruslan; Melky Suheri Simamora; Rina Melati Sitompul; Ahmad Ridho Arif; Edi Setiawan Sipayung
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 4 (2025): Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i4.4976

Abstract

Community service in bagan deli district is a district located in the city of medan which is a distance of 22.5 km for 32 minutes from Dharmawangsa University. Community service is a follow - up between the cooperation that has been done between the University of Dharmawangsa with KPPI in medan belawan district office. This activity was carried out by socializing the law with the theme “Prevention of teenage brawl violence in Bagan Deli Village”. This theme is a very important issue to be conveyed and known so that the public knows the legal consequences of violence among adolescents. The service team carried out this service as a form of concern for the people of bagan deli village by discussing the theme of Service and the service team did not provide restrictions to participants to provide questions with problems of preventing teenage brawls. This service was held on October 22, 2025 by meeting directly with the participants by conducting stages, namely preparation, implementation, and results. The results of the implementation of these activities were evaluated by the pengabdi team on community knowledge about brawl prevention after the pengabdi team socialized so that the information submitted to the community could be accepted as a whole.
Implementasi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 33/Kpts/M2025 Dalam Ketentuan Remunerasi Minimal Tenaga Kerja pada Jasa Konsultansi di Kota Medan Naga Raya Sinaga; Syariful Azmi; H. Ruslan H. Ruslan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2593

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Kualifikasi Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kota Medan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua DPP INKINDO Sumatera Utara, pimpinan perusahaan jasa konsultansi konstruksi, serta tenaga ahli bersertifikat kompetensi kerja (SKK). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja konstruksi. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan, teori keadilan, dan teori kepatuhan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 telah memberikan kepastian hukum mengenai standar remunerasi minimal tenaga ahli jasa konsultansi konstruksi. Namun, implementasinya di Kota Medan belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Hambatan utama meliputi persaingan harga antarpenyedia jasa konsultansi, kurangnya transparansi dalam pemberian remunerasi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta rendahnya posisi tawar tenaga ahli dalam hubungan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan remunerasi minimal tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta sinergi antara pemerintah, asosiasi profesi, dan badan usaha jasa konsultansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk mewujudkan sistem remunerasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Co-Authors Ahmad Ridho Arif Ariman Sitompul Dody Safnul Edi Setiawan Sipayung H. Ruslan H. Ruslan Irvan Saputra Kusbianto Kusbianto Melky Suheri Simamora Naga Raya Sinaga Rilawadi Sahputra Rina Melati Sitompul Ruslan Ruslan