Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Journal of Social And Economics Research Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Legalpreneur Journal journal of social and economic research
Dody Safnul
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
APPLICATION OF SANCTIONS FOR THE COMMUNITY FOR THE FORCED RETRIEVAL OF BODIES COVID-19 BASED ON THE POLICE CHIEF'S TELEGRAM NUMBER ST/1618/VI/OPS.2/2020 IN THE POLICE DEPARTMENT NORTH SUMATRA REGION Maysarah Maysarah; Fadhil Yazid; Dody Safnul
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 2, No 1 (2021): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v2i1.1060

Abstract

ABSTRACTIn North Sumatra, as of December 2020 there are ± 16,174 Covid-19 cases, with the number of deaths due to Covid-19 in North Sumatra reaching ± 632 people. In North Sumatra, cases of forced retrieval of Covid-19 bodies occurred in several hospitals, including Madani Hospital, Pirngadi, Murni Teguh and Royal Prima. In the case of the number of cases of forced retrieval of patient bodies under Covid-19 supervision by families in various regions in Indonesia prompted the Indonesian Police to issue a telegram letter of the Chief of Police Number ST/1618/VI/Ops.2/2020. The research method used in this research is to combine library research with field research. The result of this study is that if there is a party that performs forced retrieval of Covid-19 patients' bodies in accordance with applicable procedures, it may be subject to criminal sanctions. The legal basis is Article 5 of Law Number 4 Year 1984 concerning Infectious Disease Outbreaks with the threat of one year in prison or a fine of up to Rp. 100 million as stipulated in Article 93 of Law Number 6 Year 2018 concerning Health Quarantine. In addition, parties who take the bodies of Covid-19 patients by force can also be subject to layered Article 212 of the Criminal Code jo Article 214 of the Criminal Code jo Article 216 of the Criminal Code jo Article 335 of the Criminal Code jo Article 336 of the Criminal Code jo Article 93 of Law Number 6 of 2018, with the threat of punishment of up to 7 (seven) years.Keywords : Forced Retrieval , Covid 19 Corpse , The Police Chief's Telegram, North Sumatra
Obligations Of The Parties In The Settlement Of Construction Services Contract Disputes Through Arbitration In A Legal Protection Approach Dody Safnul
Legalpreneur Journal Volume 1, No. 2 April 2023
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lpj.v1i2.3132

Abstract

Business activities rife in Indonesia, one of which is the construction services business. The implementation of the construction services business is made by the parties with a construction services contract. In the implementation of construction service contracts, sometimes there are construction service disputes between the parties, both providers and users of construction services, which are decided through arbitration, but there are still many arbitration awards that are not in accordance with the principles of Justice, propriety and certainty so that the arbitration award is applied for cancellation of the decision to the court. Therefore, it needs to be studied in this study.
Analisis Hambatan Administratif Dalam Kebijakan Investasi Pengembangan Dan Pemanfaatan Panas Bumi Di Provinsi Sumatera Utara Syariful Azmi; Dody Safnul; Irvan Saputra
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 12 No. 2 (2024): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v12i2.15405

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan administratif dalam kebijakan investasi pengembangan dan pemanfaatan panas bumi di Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi kajian perundang-undangan dan studi pustaka dari berbagai literatur dari jurnal. Tehnik analisis data dilakukan dengan tahapan redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran tentang hambatan administratif pengelolaan dan pemanfaatan panas bumi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa kendala utama yang ditemukan termasuk hambatan administratif yaitu dari segi regulasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementerian yang mengindikasikan bahwa tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah. Selain itu, kurangnya investasi swasta dan insentif pemerintah menghambat pemanfaatan yang optimal. Dengan potensi panas bumi yang sangat besar di wilayah Sumatera Utara, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan administratif. Reformasi kebijakan, pendekatan sosial yang inklusif, serta penguatan kapasitas lokal merupakan kunci untuk mendukung pemanfaatan energi panas bumi secara berkelanjutan dan efisien di masa depan
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK (Studi di Kantor PPAT Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., SPN., M.Kn) Steffy Sabatini; Muhammad Syukran Yamin Lubis; Ikhsan Lubis; Dody Safnul
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1052

Abstract

Seiring berkembangnya zaman pendaftaran Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui media elektronik dan dilakukan secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan kepustakaan dari buku-buku, makalah, jurnal, artikel ilmiah dan internet yang ditulis oleh ahli serta data primer maupun data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1). Pengaturan hukum APHT elektronik di Indonesia telah memiliki dasar yang jelas melalui UU No. 4 Tahun 1996, PP No. 18 Tahun 2021, dan Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa APHT dapat dibuat dan didaftarkan secara elektronik dengan kekuatan hukum setara akta fisik; 2). Peran PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan secara elektronik yakni secara internal memastikan penyusunan APHT elektronik sesuai ketentuan, melengkapi dokumen, dan memastikan sistem kantor siap menjalankan proses. Secara ekternal berinteraksi dengan sistem HT-el dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan apabila terjadi kendala teknis atau sistem; 3). Kendala PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan secara elektronik di Kantor PPAT Dr. Ikhsan Lubis, S.H., SPN., M.Kn, yakni: gangguan teknis pada sistem HT-el, jaringan internet tidak stabil, pemahaman pengguna jasa dan aparatur yang belum merata, dan proses transisi dari manual ke elektronik yang membutuhkan waktu adaptasi. Solusi PPAT, yakni: pelatihan staf dan peningkatan literasi digital, koordinasi aktif dengan Kantor Pertanahan, edukasi kepada masyarakat, penguatan infrastruktur teknologi di kantor, dan penyesuaian prosedur internal sesuai sistem digital.
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK (Studi di Kantor PPAT Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., SPN., M.Kn) Steffy Sabatini; Muhammad Syukran Yamin Lubis; Ikhsan Lubis; Dody Safnul
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1052

Abstract

Seiring berkembangnya zaman pendaftaran Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui media elektronik dan dilakukan secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan kepustakaan dari buku-buku, makalah, jurnal, artikel ilmiah dan internet yang ditulis oleh ahli serta data primer maupun data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1). Pengaturan hukum APHT elektronik di Indonesia telah memiliki dasar yang jelas melalui UU No. 4 Tahun 1996, PP No. 18 Tahun 2021, dan Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa APHT dapat dibuat dan didaftarkan secara elektronik dengan kekuatan hukum setara akta fisik; 2). Peran PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan secara elektronik yakni secara internal memastikan penyusunan APHT elektronik sesuai ketentuan, melengkapi dokumen, dan memastikan sistem kantor siap menjalankan proses. Secara ekternal berinteraksi dengan sistem HT-el dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan apabila terjadi kendala teknis atau sistem; 3). Kendala PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan secara elektronik di Kantor PPAT Dr. Ikhsan Lubis, S.H., SPN., M.Kn, yakni: gangguan teknis pada sistem HT-el, jaringan internet tidak stabil, pemahaman pengguna jasa dan aparatur yang belum merata, dan proses transisi dari manual ke elektronik yang membutuhkan waktu adaptasi. Solusi PPAT, yakni: pelatihan staf dan peningkatan literasi digital, koordinasi aktif dengan Kantor Pertanahan, edukasi kepada masyarakat, penguatan infrastruktur teknologi di kantor, dan penyesuaian prosedur internal sesuai sistem digital.
Co-Authors Fadhil Yazid Ikhsan Lubis Irvan Saputra Maysarah Maysarah Muhammad Syukran Yamin Lubis Steffy Sabatini Syariful Azmi