Garuda - Garba Rujukan Digital

LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM MENGANTISIPASI ISU PERUBAHAN IKLIM Muhammad Dedy; Sapto Hermawan
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 19, No 2 (2021): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

This article discusses the issue of climate change that is happening in the world today. The government's focus in dealing with this is to develop a National Action Plan for Climate Change Mitigation and Adaptation. This strategy views climate change as a real thing and has an impact on Indonesia's financial and ecological changes. In its implementation, the RANMAPI promoted by the government still encounters various obstacles that make it difficult to achieve the targets that have been set. This article uses the method of induction and deduction with literature study techniques. The purpose of this article is to discuss the government's steps in anticipating the issue of climate change and evaluating the strategies that have been taken. The results and discussion in this article are reviewing government policies by conducting an appropriate evaluation system. The solution steps that can be taken by the government are: First, directing environmental and climate perceptions with the assistance of local organizations based on BMKG data support. Second, enacting a Government Regulation that regulates the Foundation for Implementation of Climate Change Adaptation. Third, changing monetary arrangements by highlighting financing assets for the implementation of climate change transformation programs. With thehelp of various existing components, the Indonesian people believe that the issue of climate change can be resolved through the execution of an ideal strategy program.

Implementasi Demokrasi Lingkungan Hidup sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lautan Indonesia Sapto Hermawan; Winarno Budyatmodjo
Undang: Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.5.1.181-206

As a contributor to marine pollution, the existence of marine plastic litter can potentially disrupt sustainable marine ecosystems in the long term. This article intends to offer the implementation of environmental democracy ideas to relieve marine plastic itter. Environmental democracy is a system of government with the highest sovereignty on the people and places human interests side by side and in harmony with environmental (sustainability) interests. Environmental democracy’s idea as an effort to reduce marine plastic litter in Indonesia can be implemented through, i.e. providing reliable, up-to-date, and accessible information about marine plastic litter; providing active public participation in policies or regulations formulation; the availability of access to justice; and strengthening society’s rights to reduce marine plastic litter. These four components, even though they are read as procedural, are essential in reducing marine plastic litter because the elements of environmental democracy have not been entirely appropriately implemented at the practical level. Abstrak Sebagai salah satu kontributor pencemaran lingkungan laut, keberadaan sampah plastik dalam jangka panjang berpotensi mengganggu ekosistem laut secara berkelanjutan. Dalam upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lautan Indonesia, artikel ini mendorong diadaptasi dan diimplementasikannya demokrasi lingkungan hidup. Demokrasi lingkungan hidup sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan dengan kedaulatan (sovereignty) tertinggi pada rakyat dan menempatkan kepentingan manusia bersanding dan selaras dengan kepentingan (kelestarian dan keberlanjutan) lingkungan hidup. Dalam upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lautan Indonesia, implementasi DLH dapat dilaksanakan dengan menempuh empat komponen, yaitu penyediaan akses atas informasi tentang sampah plastik lautan yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses; penyediaan ruang partisipasi publik secara aktif dalam perumusan kebijakan/regulasi dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik di lautan; tersedianya akses pada keadilan (access to justice); dan penguatan hak-hak masyarakat dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik di lautan. Keempat komponen ini, sekalipun terbaca sebagai prosedural, penting dalam upaya pengurangan sampah plastik di lautan, disebabkan pada tataran empiris elemen-elemen demokrasi lingkungan hidup tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik.

Strategi Kebijakan Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Perspektif Hukum Ekonomi Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 3 Issue 2 (2020) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

This article aims to examine the govermenent policies, including pandemi handling strategies as well as policies to revive national economic growth through a policy strategy that considers opportunities and threats aspects. This paper presents the result of legal researchusing secondary legal material. This article argues that the policy of restoring national economic growth caused by the COVID-19 pandemic can be pursued through several policies based on economic and legal perspective. Several strategies can be taken such as strengthening trade cooperation with the Chinese Government, generating tourism services, strengthening the rural economy, restructuring MSMEs with multiple layers of guarantees, optimizing the role of SOE responsibilities in national development, and strengthening the role of legal political in Indonesia.

Penerapan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk.03/2022 (Tinjauan Exchange Tokocrypto) Muhammad Zydan Al Jabbar; Sapto Hermawan; Fatma Ulfatun Najicha
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 5 No. 2 (2022): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v5i2.124

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi penerapan pajak penghasilan Penerapan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 yang ditinjau dari aplikasi exchange Tokocrypto. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian serta efisiensi dari peraturan tersebut terhadap penerapannya, khususnya pada aplikasi exchange Tokocrypto. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak penghasilan yang dipungut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 telah sesuai secara teori, namun secara praktek belum efisien sehingga perlu adanya tinjauan Kembali terhadap praktek ataupun penerapan yang secara implementasinya berpengaruh terhadap kepercayaan pengguna aplikasi, khususnya Tokocrypto. Perlu adanya sosialisasi dalam aplikasi exchange terkait dengan pemungutan pajak.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pacitan Desma Dwi Ayuningtiyas; Sapto Hermawan
Jurnal Discretie Vol 3, No 2 (2022): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v3i2.56363

Penulisan hukum ini menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam Mewujudkan Kebersihan Kota. Permasalahan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terjadi di Kabupaten Pacitan yaitu karena adanya pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang beragam sehingga perlu adanya pengelolaan sampah yang tepat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data-data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan bagian pengelolaan sampah dan data sekunder yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang ada, yang berhubungan dengan penelitian ini.

Membangun Regulasi Rekam Medis Yang Prudent di Indonesia Klaudius Fabian Pramana Putra; Sapto Hermawan; Rahayu Subekti
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 1 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29498

Perkembangan jaman yang terjadi sangat cepat berpengaruh pada dunia kesehatan termasuk sistem penyelenggaraan rekam medis. Sistem penyelenggaraan rekam medis yang berubah harus disertai dengan regulasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan regulasi rekam medis di Indonesia dan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka membentuk regulasi rekam medis yang memadai. Studi ini dilakukan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis berupa buku, artikel jurnal dan hasil penelitian sejenis yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi rekam medis di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan penyelenggaraan rekam medis khususnya berbasis elektronik tidak dapat maksimal. Kelemahan regulasi rekam medis yang paling terlihat ada dalam penyelenggaraan rekam medis berbasis elektronik yang masih baru dimulai di Indonesia. Sebaiknya regulasi rekam medis dibangun secara bertahap dan berkesinambungan seperti halnya yang dilakukan negara-negara yang telah lebih dahulu memiliki sistem penyelenggaran rekam medis yang lebih memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan rekam medis. Sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dapat menyusun regulasi yang dapat menjamin prinsip-prinsip penyelenggaraan rekam medis di Indonesia terpenuhi dan tetap sesuai dengan perkembangan sistem penyelenggaraan rekam medis secara umum serta menjamin kesiapan sumber daya dan sarana pra sarana. Penyedia layanan kesehatan sebagai pihak yang menjalankan regulasi juga harus taat terhadap regualasi yang ada serta menyiapkan sumber daya dan sarana pra sarana yang menunjang penyelenggaraan rekam medis secara baik.

Penerapan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk.03/2022 (Tinjauan Exchange Tokocrypto) Muhammad Zydan Al Jabbar; Sapto Hermawan; Fatma Ulfatun Najicha
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 5 No. 2 (2022): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v5i2.124

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi penerapan pajak penghasilan Penerapan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 yang ditinjau dari aplikasi exchange Tokocrypto. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian serta efisiensi dari peraturan tersebut terhadap penerapannya, khususnya pada aplikasi exchange Tokocrypto. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak penghasilan yang dipungut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 telah sesuai secara teori, namun secara praktek belum efisien sehingga perlu adanya tinjauan Kembali terhadap praktek ataupun penerapan yang secara implementasinya berpengaruh terhadap kepercayaan pengguna aplikasi, khususnya Tokocrypto. Perlu adanya sosialisasi dalam aplikasi exchange terkait dengan pemungutan pajak.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search