Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
18.115
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Pendidikan Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha BIOTROPIA - The Southeast Asian Journal of Tropical Biology Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Bina Hukum Lingkungan Udayana Journal of Law and Culture BILANCIA Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan CERMIN: Jurnal Penelitian Jurnal Sosial Humaniora Sigli Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma International Journal of Social Science and Religion (IJSSR) Indonesia Private Law Review International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review RIO LAW JURNAL International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Litigasi Amsir JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyaraka Mamangan Social Science Journal JURNAL DISCRETIE PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Primagraha Law Review Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Strata Law Review International Journal of Advance Social Sciences and Education (IJASSE) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Strata International Journal of Social Issues Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Indonesian Journal of Forestry Research J-CEKI Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Jurnal Jurisprudence
Rahayu Subekti
Universitas Sebelas Maret
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 141 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 141 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
LEGAL PROTECTION OF INDIGENOUS COMMUNITIES IN MINING LAW PERSPECTIVE IN INDONESIA Subekti, Rahayu
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23466

Abstract

Negara Indonesia ialah negara hukum, ketentuan ini dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Pasal 1 ayat (3). Sebagai negara hukum Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, termasuk mengatur kemanfaatan semua aspek kehidupan agar mampu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada penjelasan Pasal 33 ayat (4) disebutkan bahwa: “...Khusus tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci dan tanah milik masyarakat adat, sebelum dikeluarkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang perlu mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.” Ketentuan ini menganulir larangan penggunaan tanah masyarakat adat untuk usaha Migas dan Pertambangan. Dengan kata lain, kegiatan Migas dan Tambang dapat dilakukan di atas tanah masyarakat adat setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Persetujuan masyarakat adat tersebut dilakukan dalam bentuk penyelesaian secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan keputusan mengenai cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atas tanah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19 Maria Tavarez, Karenina; Subekti, Rahayu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34153

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan saat masa terjadinya pandemi wabah penyakit Corona Virus Desease (Covid-19) yang menyebar ke seluruh negara di dunia tanpa terkecuali di negara Indonesia termasuk ke berbagai daerah salah satunya yaitu di wilayah Kabupaten Blora,dimana pasien terutama pasien non Covid-19 membutuhkan lembaga fasilitas penyedia pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun di rumah sakit.Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif untuk meninjau mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sumber penelitian mengambil dari data primer berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari buku,jurnal hukum dan lain-lain.Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien non Covid 19 di Kabupaten Blora beberapa hal sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan serta perlindungan hukum yang didapatkan pasien berupa perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI MEDIATOR Tri Wijaya, Aditya; Subekti, Rahayu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34150

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh mediator di masa pandemi covid-19. Peredupan sektor ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dewasa ini. Perusahaan dihadapkan pada pengambilan keputusan guna menekan kerugian usahanya, salah satunya melakukan pemutusan hubungan kerja. Terlebih persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan bukan sekedar berfokus pada kelangsungan usaha semata, akan tetapi kelangsungan hidup seseorang juga dipertaruhkan. Maka dari itu, perselisihan hubungan kerja bukanlah sekedar masalah kewajaran yang terjadi dalam suatu hubungan kerja. Melainkan, suatu masalah yang perlu penanganan intensif dan profesional dari pihak ketiga, dalam hal ini mediator untuk membantu penyelesaian perkara secara solutif. Namun dalam melaksanakan tugasnya, mediator dihadapkan pada kendala dan tantangan dalam melaksanakan perannya di masa pandemi covid-19. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan mengkaji penelitian dari lapangan secara langsung. Sifat penelitian dan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dari sejumlah 73 kasus perselisihan hubungan industrial yang terdapat di Kabupaten Karanganyar, kasus pemutusan hubungan kerja mencapai sebanyak 53 perkara. Dari data tersebut kemudian diketahui bahwa peran mediator dapat dikatakan belum optimal. Hal ini berdasarkan jumlah perjanjian bersama yang dihasilkan mediator berbanding terbalik dengan anjuran tertulis yang dikeluarkannya dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi acuan tolok ukur yang sesuai dalam menilai peran mediator.
PERANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR DALAM MENANGANI MASALAH PHK MELALUI PELAKSANAAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN MEDIASI Putri Nursanti, Yunita; Subekti, Rahayu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38170

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembinaan hubungan industrial dan mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar untuk menangani masalah pemutusan hubungan kerja dan hambatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan mediasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar serta studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama mekanisme pelaksanaan pembinaan hubungan industrial oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar meliputi maping perusahaan, konfirmasi perusahaan, mengisi profil kondisi hubungan industrial perusahaan, pembinaan hubungan industrial yang berupa konsultasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Untuk mediasi, mekanisme pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap pra perundingan, tahap perundingan mediasi dan tahap pasca perundingan. Kedua terdapat beberapa hambatan yang dialami ketika dalam melakukan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan mediasi yaitu berupa masih terjadi kekosongan hukum dalam kegiatan pembinaan hubungan industrial, terbatasnya anggaran perjalanan dinas, belum disosialisakan secara utuh tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan belum tersedianya mediator di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.
Konsep Asas No Work No Pay Terhadap Pekerja Oleh Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19 Irfan, Muhammad; Subekti, Rahayu; Sungkowo Raharjo, Purwono
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37984

Abstract

This study aims to determine the concept of the no work no pay principle in laws and regulations by companies with the Covid- 19 Pandemic concept. Methods This research is a prescriptive normative legal research. The legal sources of this legal research use primary and secondary legal materials. The approach technique used is the method of applying the law and the conceptual approach. Data collection techniques used are literature study, document study and interviews. The technique of analyzing legal materials is descriptive using the deductive reasoning method. Results Based on research on the concept of wages according to the no work no pay principle by the Covid- 19 pandemic company, there are several concepts that can be used as guidelines. First, the basic concept refers to and is guided by the no work no pay principle contained in Article 93 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which reads "Wages are not paid if the worker/labourer does not do work" . The no work no pay principle applies if the Worker/Labourer does not work on the basis of the Worker/Labourer's own fault or intention. Because there is no work without wages, it does not apply if the condition of the Worker/Labourer experiences several conditions as regulated in Article 93 paragraph (2) of the Manpower Act. However, what is noted in the wage policy in the Covid-19 pandemic is that the provisions in Article 93 paragraph (2) letter f do not apply, because it cannot be fulfilled "the employer does not employ workers or laborers due to their own mistakes or because of obstacles that can be avoided by the entrepreneur" because the Covid-19 pandemic condition is an event that cannot be avoided and is not the fault of any party.
Aspek Hukum Pemanfaatan Hutan Lindung Untuk Tempat Wisata Budi, Fenny; Subekti, Rahayu
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37986

Abstract

The objective of research was to find out the suitability of the use of protected forests in Karanganyar Regency for tourist attractions with statutory and concerning the legality of retribution withdrawal by local governments which is legal because local governments have regional autonomy.With the legal issue, the author uses normative research methods with perspective research of used cases and regulatory approaches. Nature tourism is one form of protected forests utilization that falls into the group of environmental services utilization according to Article 1 number (6) Regulation of Minister of Forestry Number P.47/MENHUT-II/2013. The helding of tourism in protected forest areas is allowed with the provision not to reduce, change, or eliminate its main functions, change the landscape, and damage environmental elements. However, in the implementation, the parties that involved didn't apply it as it used to be, there were persons who violated the rules that have been made. In addition to violations in the use of protected forests as tourist attractions, other problems occurred was the withdrawal of the retribution, in interviews that the author did with the management of protected forests, it claimed that the withdrawal of retribution in tourist attractions that use protected forests is basically not the right of the local government because the manager of the protected forest doesn't come from the local government but Perum Perhutani instead.
Aspek Keadilan Pancasila dalam Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Fajar, Sukmajati; Subekti, Rahayu
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 7, No 2 (2021): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37987

Abstract

The purpose of writing this research is to find out about pancasila justice in the of industrial relations dispute mediation at the Departement of Industry and Manpower of Sukoharjo Regency. The writing of this research uses a normative juridicial legal research method by reviewing library materials or secondary data. The nature of the data research and the approach used are prescriptive and statute approach. Pancasila Justice has characteristic of humanizing humans in a fair and civilized manner according to their human rights and providing social justice for all Indonesian people. From the data dispute cases that have been analyzed, there are still procedures and recommendations that are not in accordance with Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Indutrial Relations Disputes, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Pancasila Justice. This legal fact causes dispute resolution through mediation to be unfair because it is not in accordance with Pancasila justice where Pancasila jutice has the characteristics of humanizing humans fairly and civilly according to their human rights and providing social justice for all Indonesian people.
PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL Marsyaf, Divya Aviva; Subekti, Rahayu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38543

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan hukum kepada pekerja Migran Indonesia Ilegal dalam hal ini tetaplah Warga Negara Indonesia karena atas dasar kemanusiaan dan kendala yang dialami oleh Kementerian Luar Negeri serta solusi yang telah dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri guna menambah wawasan dan pembanding kecocokan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini melibatkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Luar Negeri khususnya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah undang-undang, penemuan hukum dan artikel yang terkait dan mengambil peran penting dalam penelitian ini dan pendekatan konseptual dengan mempelajari sudut pandang, doktrin- doktrin dalam ilmu hukum. Banyaknya warga negara Indonesia yang tidak taat hukum selalu mencari celah untuk bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan KJRI (Konsulat Jendral Republik Indonesia) memastikan perlindungan kepada WNI telah diberikan secara maksimal.
PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA SURAKARTA Lufiana Putri, Diva; Subekti, Rahayu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38544

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta dan faktor-faktor penghambat penerapan sanksi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan pengumpulan data dalam penulisan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 hingga April 2021, penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta hanya dilakukan sebanyak enam kali. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah tersebut berupa pidana denda sebanyak Rp150.000. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta antara lain: a) Faktor hukum, yaitu Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah yang mengalami kesalahan ketik pada bagian Ketentuan Pidana; b) Faktor Penegak Hukum, yaitu kurangnya personil Satpol PP Kota Surakarta; c) Faktor Sarana, kurangnya petugas kebersihan yang membuang tumpukan sampah di pinggir jalan besar; d) Faktor Masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan; dan e) Faktor Kebudayaan, yaitu adanya masyarakat yang masih memiliki kepercayaan yang merusak lingkungan hidup.
PENERAPAN ASAS TERBUKA DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SUKOHARJO Wibiningtyas, Rezhar Agustina; Subekti, Rahayu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38542

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai Asas Terbuka pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mencapai kepastian hukum yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap itu sendiri adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kalinya bagi semua obyek pendaftaran tanah dalam satu wilayah di desa/kelurahan di Republik Indonesia. Dengan rumusan masalah: Apakah asas terbuka sudah diterapkan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mencapai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dan apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asas terbuka dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh yaitu dengan cara studi pustaka dan penelitian langsung dilapangan yaitu melalui wawancara, lalu diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menunjukan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sudah menerapkan asas terbuka, namun dalam proses pelaksanaannya masih tedapat beberapa hambatan salah satunya adalah munculnya sertifikat ganda, akan tetapi terdapat evaluasi dan tindakan didalamnya. Dari indikator tersebut penulis memberi kesimpulan bahwa asas terbuka dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum diterapkan dengan baik dan sempurna, sehingga masih kurang terpenuhinya kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari munculnya sertifikat ganda.
Co-Authors Abdul Kadir Abdul Kadir Jaelani Aditya Tri Wijaya Agatha Celia Disfirela Agatha, Thesalonika Vega Puspa Agus Hikmat Agus Priyono Kartono Ahmad Gufran Rosyidi Aji Bayu Prasetya Akbar Ardya Putra Amalina Ghaisani Putri Andy Wilmansyah Herman Annisa Fianni Sisma Annisa Fianni Sisma Annisa Fitira Anom Husodo, Jadmiko Arif Waskitha Aji Arif Waskitha Aji Aristawidya, Nabila Salma Arvin Asta Nugraha Asianto Nugroho Asianto Nugroho Asron Orsantinutsakul Attoillah, Muhammad Ibnu Ayu Setyo Damayanti Azizatur Rahmawati Benedicta, Salma Jane Benita Setya Putri Bimo, Muhammad Naufal Aryo Budi, Fenny Cania Prameswari Hadi Waluyo Dewa Gede Sudika Mangku Dias Rahmadanti Diva Lufiana Putri Divya Aviva Marsyaf Djoko Wahju Winarno Eistetika Sari Ekawati, Margareta Dany Elfira Damayanti Elias Yulio Kristiadi Elindia Munarwan, Alexandra Winona Elizabeth Devina Putri Eloi Turnip Endah Andriyani Fachry, Muhammad Rizqon Fairus Hasna Faisal Ary Justiawan Fajar Dwi Romadhon Fajar, Sukmajati Fanny Fernian Yahya Artikasari Favian Rajendra Ananta Putra Febriyanti, Nabila Fines Fatimah, Fines Firman Setiabudi Flora Camellia Hadhika Afghani Imansyah Hadhika Afghani Imansyah Hawina Romli Haya, Seruni Aqila Hermawan, Sapto Hidayati, Mutiara Resky Husna, Tsabbita Ahmilul Husodo, Jadmiko Anom I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Imansyah, Hadhika Afghani Indah Gultom, Cahaya Purnama Irawan, Armalia Berlinda Irfannul Ulum Irkham Bagus Prasetia Isharyanto Isharyanto Isharyanto ITOK DWI KURNIAWAN Jomastin Hegel Siringoringo Karenina Maria Tavarez Kenita Rizki Ayutama Khafida Nur Azizah Klaudius Fabian Pramana Putra Kristiadi, Elias Yulio Kurniawan, Ramadhan Laksono Trisnantoro Laksono, Farmasinta Setyaning Lamentira, Stephanie Larasati Dwina Kinanti Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Leni Sasmita Sari Lintang Rayi Lufiana Putri, Diva Lutfi Afifah Machfudz, Drifarrosa Aisy Aufanuha Mahendra Paksi Panji Tetuko Marchelyno Krishna Surya Putra Darma Maria Tavarez, Karenina Marsyaf, Divya Aviva Maulana, Farah Fauziah Ma’rufin, Muhammad Zainul Meine Van Noordwijk Milenia La Viola Signorita Monika Diah Maharani Kusumastuti Muhammad Faiz Muhammad Fikri Haikal Muhammad Irfan Muhammad Zaid Tsabit Mulyanto Mulyanto Munarwan, Alexandra Winona Elindia Mustika Wararatna Nadia Nurul Aini Nadia Sekarsari Nadya Priscilla Wibowo Nadya Puteri Nur Utomo Najicha, Fatma Ulfatun Nanda Putri Ariska Nela Khamrous Salwa Ni Putu Rai Yuliartini Nimas Ratu, Niosi Niosi Nimas Ratu Nugroho, Asianto Nuzula Firda Sa'adhati Parakleyto Majma Al-Bahrayn Pius Triwahyudi Priscila Putri Haneswara Puji Wulandari Kuncorowati Purwono SR Purwono Sungkowo Raharjo Purwono Sungkowo Raharjo Purwono Sungkowo Raharjo Purwono Sungkowo Raharjo Putranto, Muqtadir Ghani Putri Febrianawati, Nita Putri Nursanti, Yunita Putri, Amalina Ghaisani Putri, Benita Setya Raharjo, Purwono Sungkowo Ramadhan Kurniawan Ramadhan, Dandy Ramadhan, Riangga Ferbi Refiana Adista Riyanto Retna Nurhidayah Reza Octavia Kusumaningtyas Rezhar Agustina Wibiningtyas Robbani, Anila Romli, Hawina Rosita Candra Kirana Rosita Candrakirana Rosita Candrakirana Roslila Anggraeni Rosyda Saniyya Ishlaha S A Ningrat Dwi Putri K Salma Jane Benedicta Salsabila, Putri Balqis Sambas Basuni Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sari, Destya Permata Sava, Farrel Ridho Ian Septiningsih, Ismawati Setiabudi, Firman Shinta Dwi Destiana Shofi, Zalfa Dhea Fairuz Siallagan, Sahat Poltak Sisma, Annisa Fianni Siti Ashira Salvina Day Sobirov, Bobur Baxtishodovich Sonia Damayanti Sitompu Sudjudiman, Haikal Narendra Suryono, Arier Syainindita, Saraswati Asa Thesalonika Vega Puspa Agatha Thoriq Nurwahid Tinita Kesait Tri Wijaya, Aditya Ulfatun Najicha, Fatma Utkarsh K Mishra Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Warsito Warsito Warsito Wasis Sugandha Weningtyas, Annisa Wibiningtyas, Rezhar Agustina Wida Astuti Wida Astuti Wida Samsi Yudani Widyasari Rizki Ananda Rahmadewi Winarno Budyatmojo Winarno Budyatmojo Yarifa Nurul Huda Yoga Yuniadi Yosi Argenta, Aulia Yunita Putri Nursanti Yunitya Hilda Natasya Zalfa Dhea Fairuz Shofi