Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Penerapan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja yang Belum Mendaftarkan Pekerjanya Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) ELSY ELVARISHA; Ridwan Ridwan; Zulkarnain Ibrahim
Lex LATA Volume 2 Nomor 2, Juli 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i2.682

Abstract

Rakyat Indonesia. sebagian besar adalah .pekerja. Sebagai pekerja. kita harus dijamin jaminan kesehatannya .oleh pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 .Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011.. tentang Badan Penyelenggara. . Jaminan Sosial. Setiap pemberi kerja wajib .mendaftarkan. pekerjanya .sebagai anggota BPJS Kesehatan. Apabila pemberi kerja. tidak mendaftarkan.. pekerjanya maka diatur dalam. . Peraturan Pemerintah Nomor 86. Tahun 2013. tentang Tata .Cara.Pengenaan Sanksi Administratif .kepada Pemberi Kerja selain. .Penyelenggara dan Setiap orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan. Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaran Jaminan Sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi pemberi. kerja yang belum mendaftarkan. pekerjanya menjadi peserta. program JKN KIS? 2. Bagaimana upaya. peningkatan kesadaran pemberi .kerja agar mendaftarkan. pekerjanya menjadi peserta program JKN KIS? 3. Bagaimana upaya peningkatan kepatuhan .pemberi kerja untuk memenuhi kewajibannya membayar iuran / premi .peserta program JKN KIS?. Penelitian ini menggunakan .metode penelitian .normatif. Upaya peningkatan kesadaran. pemberi kerja agar mendaftarkan .pekerjanya menjadi .peserta program JKN KIS melalui kerjasama strategis .dengan instansi pemerintah, misal.Pelayanan .Terpadu Satu. Pintu, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja. dan Transmigrasi, dan Kejaksaan dan melakukan sosialisasi. dengan pemberi kerja. dan pekerja. Melalui kerjasam. dengan instansi pemerintah .tersebut juga dapat meningkatkan kepatuhan pemberi kerja. untuk memenuhi kewajibannya .membayar iuran premi .JKN KIS. Harapannya pemerintah .agar dapat mengkaji kembali .peraturan yang telah berjalan terkait .dengan tata cara pengenaan sanksi administratif kepada .pemberi kerja.Kata Kunci : Sanksi Administratif, .Program JKN KIS, .Pemberi Kerja, .Pekerja
EKSISTENSI HUKUM PENGUPAHAN YANG LAYAK BERDASARKAN KEADILAN SUBSTANTIF Zulkarnain Ibrahim
Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No 3 (2013)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2013.13.3.255

Abstract

Appropriate wage Law must base on labour regulation and labour acts, fulfil substantive justice criteria related with continuous work relationship, peaceful and harmony with business owner, and also had rights and proper wage. The idea to formulate regulation in wage sector transparently by wage method, survey mechanism, structured, and scaled as well as surveillance/supervision. Besides that, encourage Labour Organization/Worker Association to implement their obligation to protect and to defence the rights and interest of their members. Result of wage law reformulation hopefully could foster Indonesia’s labour legal system which had equal values universally. Keywords: System, undertaking, worker, substantive justice. 
HUKUM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN SUBSTANTIF (Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan) Zulkarnain Ibrahim
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3889.519 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.292-301

Abstract

Abstract Social Happiness that we called”justice”, we can find it from society. Justice means in the pay theory , we know that justice isn’t happen in the real life. Because payment salary depend on unilateral from the keeper without bargain with the employment that in fact could’nt covering for they worthy life. At the same time, the keeper still life with extra excessive. In the real life, the others theories such us theory of moral pay, theory of social pay, and theory of figure pay, must be applied in our system government about payment and labour. Right now, The theory of Figure Pay in the relationship with labour its very complete each other between employee and their undertaking, because this theory based on humanism. Keywords : Undertaking, labour, figure pay.   Abstrak Kebagiaan sosial yang kita sebut sebagai keadilan dapat kita temukan di dalam masyarakat. Keadilan berarti dalam teori pengupahan, kita tahu bahwa keadilan tidak terjadi dalam dunia nyata. Karena pengupahan tergantung secara sepihak oleh pengusaha tanpa tawar-menawar dengan pekerja yang mana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kecukupan hidup mereka. Pada saat yang bersamaan, pengusaha hidup berlebihan. Di dalam kehidupan nyata, teori-teori lainnya seperti teori upah etika, teori upah sosial, dan teori upah teladan harus diimplementasikan dalam sistem pemerintahan mengenai pengupahan dan tenaga kerja. Saat ini, teori upah teladan dalam hubungannya dengan tenaga kerja sangat melengkapi setiap pihak antara pekerja dan perusahaan mereka, karena teori ini didasarkan atas kemanusiaan. Kata Kunci : pengusaha, tenaga kerja, upah teladan.
THE ESSENCE OF REMUNERATION FEASIBILITY IN AN EFFORT FOR THE WELFARE OF THE WORKER Zulkarnain Ibrahim
Jurnal Dinamika Hukum Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2016.16.1.520

Abstract

The Remuneration feasibility is one of workers’ fundamental principle, must be implemented in national development program on employment by setting policy of composing planning labor, employment information, and job training. Professional workers will increase the productivity and company profit. Positive impact to workers, will receive their right for reasonable wages, so that reached welfare for them and their family, and live honorably and dignified in society.Key words: law, workers,reasonable wages
IMPLEMENTASI TRANPARANSI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI IZIN BERLAYAR PADA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN MEDAN Muhammad Agus Salim; Kariaman Sinaga; Zulkarnain Ibrahim
Jurnal Publik Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/jpr.v9i2.2687

Abstract

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KEC. MEDAN DELI Ade Sanjaya; Zulkarnain Ibrahim; Tomi Jaffisa
Jurnal Publik Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/jpr.v10i1.3449

Abstract

Kolaborasi Antar Teman Sejawat untuk Menciptakan Pembelajaran yang Mendidik bagi Guru PAI di SMA Negeri 1 Kabila Zulkarnain Ibrahim; Buhari Luneto; Habibie Yusuf
Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 2 (2025): Juni: Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/hikmah.v2i2.895

Abstract

This study discusses the importance of collaboration among Islamic Religious Education (PAI) teachers at SMA Negeri 1 Kabila to improve the quality of educational teaching. This collaboration includes collaboration in designing and implementing student-oriented learning. Through this collaboration, PAI teachers exchange experiences, practices, and teaching innovations that are in accordance with the needs of students and the development of the times. The main objective of this study is to determine the implementation, supporting elements, and barriers to collaboration. The method used in this study is qualitative with interview, observation, and documentation techniques. The results of this study indicate that collaboration is carried out from the planning stage to implementation, including the creation of modules, media used, and teaching methods, as well as providing feedback to each other in the classroom. This collaboration not only improves the effectiveness of the teaching and learning process, but also helps teachers hone their competencies.