Widyarini I.W.
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Widyarini I.W.
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 4, No 2 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.154 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v4i2.367

Abstract

Diundangkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membawa paradigma baru dalam pemerintahan daerah. Pelaksanaan Pemerintahan daerah dengan sistem disentralisasi dan berasaskan otonomi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk mampu mengurus rumahtangganya sendiri berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang berbeda, namun tetap dalam satu kesatuan dan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum juga harus mengedepankan kesejahteraan rakyat. Dalam pengadaan tanah juga terdapat hak-hak atas kepemilikan tanah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan tanah tersebut masih menyimpan potensi masalah, yaitu pembatasan musyawarah untuk ganti rugi dengan jangka waktu 120 hari. Untuk itu perlu adanya pengkajian lagi, tanpa mengabaikan kepentingan bersama dan para pemegang hak atas tanah dan falsafah tanah berfungsi sosial.