Muzakkir S
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KAJIAN HADITS PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Muzakkir S
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 5 No. 2 (2020): Desember
Publisher : LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semua hasil usaha yang dikelola dalam Lembaga Keuangan Syariah sudah seharusnya menggunakan sistem yang tidak merugikan salah satu pihak yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi mana yang dipakai oleh suatu organisasi tertentu, tergantung pada kebijakan dan kondisi yang ada. Terlepas dari basis akuntansi mana yang dipakai, tulisan ini akan menjelaskan kedua basis akuntansi ini yang ada dalam praktek, baik pada sektor privat maupun sektor publik termasuk pemerintahan, guna mengkaji Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-DSN/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan studi hadits terhadap dasar hukum yang termuat dalam Fatwa DSN tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Pendekatan ini diharapkan bisa mendeskripsikan kerangka konseptual terkait dasar pijakan hukum dalam menetapkan fatwa
Akad Pada Goggle Adsense Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Muammar Arafat; Muzakkir S
TAFAQQUH Vol. 2 No. 1 (2017): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/t23vwh57

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme akad Google Adsense dipandang dari aspek hukum Ekonomi Syariah. Mekanisme Google Adsense berbeda dengan mekanisme bisnis pada umumnya, perbedaan tersebut terlihat dari keterlibatan beberapa variabel (oknum) yang terikat dalam sebuah sistem kontrak secara online. Fokus penelitian ini setidaknya menjawab dua persoalan, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme akad pada Google Adsense? 2) bagaimana pandangan hukum ekonomi Syariah terkait dengan mekanisme yang diberlakukan pada Google Adsense? Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pola pendekatan hukum Ekonomi Syariah. Ada dua teori yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu teori akad dan teori Hukum Ekonomi Syariah untuk menganalisis sisi hukum. Teori akad yang digunakan fokus pada teori akad perspektif hukum ekonomi Islam yang kemudian dipakai untuk menganalisis transaksi dalam Google Adsense, kemudian dari analisis tersebut akan diketahui dasar hukum dari akad pada bisnis Google Adsense. Keseluruhan temuan penelitian diperoleh melalui pengumpulan data dengan melakukan: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang terjadi di Google Adsense mencerminkan nilai-nilai dasar akad yang sudah sesuai dengan aturan hukum akad. Pemberlakuan akad secara baku bertujuan menghindari ketimpangan moral serta untuk melindungi pihak yang terkait dalam bisnis online demi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.
Partisispasi Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Supriyadi; Hirmayadi Saputra; Muzakkir S
TAFAQQUH Vol. 9 No. 1 (2024): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/varamw80

Abstract

This study aims to examine women's participation in election administration in Indonesia from the perspective of Islamic law, using a descriptive qualitative method that includes literature review. The results show that women's participation in election administration remains very limited, with the percentage of women in Bawaslu and KPU far below 30%. The main obstacles include patriarchal culture, restrictive interpretations of religious doctrines, and bureaucratic hurdles. Although Islamic law does not explicitly prohibit women's participation, conservative interpretations often limit their roles. This study contributes to the understanding of the dynamics of women's participation in election administration in Indonesia and provides insights for policymakers to design more effective affirmative strategies, highlighting the importance of a gender perspective in equitable election administration.