Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Hirmayadi Saputra
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Tradisi Penentuan Mahar di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Hirmayadi Saputra
TAFAQQUH Vol. 1 No. 2 (2016): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/y5pkkn97

Abstract

Dalam setiap daerah banayak cara yang dilakukan masyarakat untuk melaksanakan institusi perkawinan, di lombok misalnya, perkawinan dianggap sakral yang penuh dengan muatan adat, sehingga ketika melakukan perkawinan masyarakat harus berusaha keras untuk melakukan serangkaian adat dalam perkawinan. Dalam perkawinan di lombok kecamatan pujut tempat penulis melakukan penelitian, ada prosesi adat yang dikenal dengan Nyelabar, nyelabar ini merupakan proses adat yang secara adat pihak laki-laki mengunjungi pihak mempelai perempuan yang didalamnya terdapat negosiasian penentuan mahar, akad perkawinan tidak akan terjadi sebelum ada kesepakatan dalam penegosiasian tersebut, sedangkan dalam penentuan mahar dalam pernikahan mereka masih melihat dari segi strata kasta yang kerap kali menimbulkan permasalahan pelaksanan akad nikah dalam rentang waktu yang sanagat lama. Setelah penulis membahas masalah yang sudah dianalisis penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ,Konsep penentuan mahar dalam tradisi nyelabar di kecamatan pujut ini dipengaruhi oleh adat masyarakat setempat yang pelaksanaanya mengunakan konsep musyawarah dalam penentuan mahar tersebut, yaitu musyawarah untuk menentukan mahar berapa yang harus diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan dan berapa yang dipinta oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki, yang dalam penentuannya masih melihat dari beberapa aspek seperti, strata sosial, ekonomi dan pendidikan, dalam praktek adat ini pihak keluarga laki-laki maupun pihak perempuan tidak diperkenankan untuk mengikuti tradisi melainkan diwakilkan oleh pihak-pihak yang telah ditentukan adat.Penentuan mahar di kecamatan pujut meruapakan adat kebiasaan yang sudah berlaku dan sudah dijalankan sejak dahulu, penentuan mahar dalam tradisi nyelabar ini tidak sesuai dengan syari’at Islam walaupun hasil dari kesepakatan musyawarah, paraktik adat ini lebih cendrung mengandung mafsadat meski pelaksaanya untuk mendapatkan kemashlahatan.
Partisispasi Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Supriyadi; Hirmayadi Saputra; Muzakkir S
TAFAQQUH Vol. 9 No. 1 (2024): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/varamw80

Abstract

This study aims to examine women's participation in election administration in Indonesia from the perspective of Islamic law, using a descriptive qualitative method that includes literature review. The results show that women's participation in election administration remains very limited, with the percentage of women in Bawaslu and KPU far below 30%. The main obstacles include patriarchal culture, restrictive interpretations of religious doctrines, and bureaucratic hurdles. Although Islamic law does not explicitly prohibit women's participation, conservative interpretations often limit their roles. This study contributes to the understanding of the dynamics of women's participation in election administration in Indonesia and provides insights for policymakers to design more effective affirmative strategies, highlighting the importance of a gender perspective in equitable election administration.
Co-Authors Muzakkir S Supriyadi