Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Syntax Idea Jurnal Syntax Transformation jurnal syntax admiration Masyarakat Indonesia
Ermanto Fahamsyah
Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
SISTEM ISPO UNTUK MENJAWAB TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA YANG BERKELANJUTAN Ermanto Fahamsyah; Eusebius Pantja Pramudya
Masyarakat Indonesia Vol 43, No 1 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v43i1.718

Abstract

The implementation of ISPO certification system which has been running since 2011 in addition to having experienced various achievements and developments also encountered various obstacles, problems, challenges and demands. The formulation of the problems analyzed and answered in this study are: what aspects should be formulated in order to strengthen ISPO system? To analyze and answer the problem formulation is used framework  thinking about legal system theory or Legal System Theory developed by Lawrence M. Friedman. The research method used in this study is more focused on normative legal research. Based on the analysis, it can be concluded that the aspects that must be formulated in order to strengthen ISPO system include: First, related to the aspect of law substance, ISPO system arrangement must be increased from the level of Minister of Agriculture Regulation to the level of Presidential Regulation. Through this Presidential Regulation is expected to become a stronger legal umbrella in the implementation of ISPO system. Second, in relation to aspects of its legal apparatus, the institutional mechanisms of ISPO certification shall be enhanced and strengthened. Third, from the legal culture aspect, there must be a common understanding about the definition and concept of sustainability in the management and development of oil palm Indonesia.Keywords: ISPO, Development, Palm Oil, Sustainable, Indonesia ABSTRAKPenyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO yang berjalan sejak 2011, di samping telah mengalami berbagai pencapaian dan perkembangan, menemui berbagai hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aspek-aspek apa saja yang harus dirumuskan dalam rangka penguatan sistem ISPO? Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah tersebut, digunakan kerangka berpikir tentang teori sistem hukum atau legal system theory yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Metode penelitian yang digunakan  dalam kajian ini lebih dititikberatkan pada penelitian hukum normatif. Berdasarkan pada analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang harus dirumuskan dalam rangka penguatan sistem ISPO meliputi: pertama, terkait dengan aspek substansi hukum, pengaturan sistem ISPO harus ditingkatkan dari tingkat peraturan menteri pertanian menjadi tingkat peraturan presiden. Peraturan presiden ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan sistem ISPO. Kedua, terkait dengan aspek aparatur hukumnya,  mekanisme kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO harus disempurnakan dan dikuatkan. Ketiga, dari aspek budaya hukum, harus ada persamaan pemahaman mengenai definisi dan konsep sustainability dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit Indonesia.Kata kunci: ISPO, Pembangunan, Kelapa Sawit, Berkelanjutan, Indonesia
Prinsip Hukum Perseroan Terbatas pada Perusahaan Perseroan Daerah Yusticia Ardi Kandiyas; Ermanto Fahamsyah; Aan Efendi
Jurnal Syntax Admiration Vol. 4 No. 7 (2023): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v4i6.652

Abstract

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain untuk menemukan prinsip hukum Perseroan Terbatas dalam Perusahaan Perseroan Daerah, untuk menemukan implikasi hukum dari berlakunya prinsip hukum Perseroan Terbatas dalam Perusahaan Perseroan Daerah, dan untuk menemukan pembaruan Perusahaan Perseroan Terbatas berdasarkan prinsip hukum Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normative. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang- undangan (statue approach), pendekatan Konseptual (conceptual approach), dan pendekatan Historis (historical approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, prinsip Hukum Perseroan Terbatas yang melekat pada Perseroda yang secara substantif atas pengakuan yuridis berdasarkan ketentuan UUPT dan PP BUMD merupakan badan hukum mandiri berbentuk PT, yakni Prinsip PT sebagai Entitas Terpisah (separate legal entity) dan Prinsip Pertanggungjawaban terbatas (Limited Liability). Kedua, Sebagai implikasi hukum atas berlakunya prinsip hukum PT dalam BUMD berbentuk Perseroda, resiko bisnis yang terjadi pada Perseroda tidak serta merta dikategorikan sebagai kerugian keuangan daerah yang kemudian dapat dituntut menggunakan delik korupsi. Pelaksanaan business judgement rule menjadi batasan yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kewenangan direksi dalam mengelola Perseroda. Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban dengan alasan salah dalam memutuskan atau dengan alasan kerugian Perseroda sepanjang dapat membuktikan bahwa dalam pengambilan keputusannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah sesuai dengan maksud dan tujuan perseoran. Ketiga, Diperlukan perbaikan regulasi mengenai kepastian status kekayaan Perseroda sebagai badan hukum mandiri yang dilakukan dalam tingkat peraturan perundang- undangan yang mengatur khusus tentang BUMD yakni PP BUMD yang mengesampingkan ketentuan umum mengenai keuangan negara/ daerah pada UU Keuangan Negara. Perbaikan regulasi dilakukan dengan menambahkan rumusan pasal yang jelas mengenai kepastian hukum status keuangan daerah yang telah dipisahkan sebagai penyertaan modal pada Perseroda bukan merupakan bagian dari kekayaan daerah melainkan kekayaan perseroda itu sendiri sehingga terhadap pengelolaannya mengacu pada prinsip- prinsip hukum PT. Hal ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dan tegas berkenaan dengan terjadinya kerugian pada Perseroda agar tidak bertentangan dengan prinsip separate legal entity dan prinsip limited liability. Selain itu diperlukan pemberlakuan secara efektif ketentuan business judgement rules yang terdapat pada UUPT pada Perseroda sebagai perlindungan terhadap direksi yang berhati- hati dan beritikad baik dalam melaksanakan tugasnya agar tidak timbul kekhawatiran terjerat tindak pidana korupsi ketika dalam keputusan yang dibuatnya kemudian menimbulkan kerugian bagi Perseroda.
Prinsip Kepastian Hukum Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferensi Vela Ardian Ninda; Ermanto Fahamsyah; Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Syntax Transformation Vol 4 No 6 (2023): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v4i6.748

Abstract

tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisa kekuatan pembuktian terhadap terhadap tanda tangan elektronik pada akta rapat umum pemegang saham yang dilakukan secara telekonferensi, mengkaji dan menganalisa akibat hukum terhadap tanda tangan elektronik pada rapat umum pemegang saham yang dilaukan secara telekonferensi, serta mengkaji dan menganalisa pedoman kedepan terkait tanda tangan elektronik pada rapat umum pemegang saham secara telekonferensi dari segi sarana dan prasarana. Metode penelitan yang digunakan yakni yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitan ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telekonferensi sudah dilegalkan dalam pasal 77 ayat (1) jo. penjelasan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan tanda tangan elektronik juga sudah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut kontras dengan aturan UUJN-P pasal 16 ayat (1) huruf m yang mengharuskan para pihak untuk bertatap langsung dengan Notaris. Beberapa pasal tersebut dapat disimpulan dinilai dari asas perundang-undangan lex specialis derogate legi generali dimana yang menjadi lex generali-nya adalah UUJN-P dan posisi lex specialis-nya adalah UUPT. Dari asas tersebut maka dapat disimpulkan jika hasil dari RUPS Telekonferensi adalah sah serta dapat dijadikan sebagai alat bukti karena sudah ada payung hukum yang mengatur.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMESANAN KRUNCHY BURGER KFC YANG TIDAK SESUAI DENGAN GAMBAR PADA APLIKASI GOFOOD Yusril Mochamad Rafi; Ermanto Fahamsyah; Pratiwi Puspitho Andini
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 22 No 2 (2023): Vol 22 No 2 (2023): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXII:2:2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v22i2.238

Abstract

Kajian ini membahas mengenai pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum akibat adanya hak konsumen yang dilanggar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen yang dilanggar adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Pada fakta hukum yang terjadi konsumen merasa dirugikan akibat barang yang diterima saat pemesanan krunchy burger KFC melalui aplikasi GoFood tidak sesuai apa yang disajikan pada gambar menu. Adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi konsumen penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi konsumen yang dirugikan, tanggung jawab dari pelaku usaha, serta upaya penyelesaian dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha.
Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Dewi Masitah; Ermanto Fahamsyah; R.A. Rini Anggraini
Syntax Idea 1059-1075
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i8.2471

Abstract

The concept of the Omnibus Law is not new for countries that adhere to the Common Law legal system, but it is new for Indonesian legislation. However, this is a new thing for legislation in Indonesia. This raises the Pros and Cons of Indonesian legal issues. The purpose of this article is to find out the juridical implications of establishing an individual company after the regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, to find out whether the establishment of an individual company without a notarial deed has provided legal protection for the legality of documents and the identity of the founder of an individual company as the sole shareholder. , and what are the legal remedies if there is a dispute over the permit certificate for an individual company if it was established without going through a notary. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. The data were obtained from three types of legal materials. The results of this study show that the legal status of an individual limited liability company in the legal system in Indonesia contradicts the regulations relating to limited liability companies that were already in effect before. The responsibility of the shareholders of an individual company suffers a loss, so the shareholder is responsible for the shares handed over to the individual company except for the shareholder. Government Regulation Number 8 of 2021 does not regulate what efforts the founders can take if there are risks or problems that occur in an Individual Limited Liability Company.
Co-Authors Aan Efendi Dewi Masitah Eusebius Pantja Pramudya Pratiwi Puspitho Andini R.A. Rini Anggraini Rahmadi Indra Tektona Vela Ardian Ninda Yusril Mochamad Rafi Yusticia Ardi Kandiyas