Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sangia : Jurnal Penelitian Arkeologi (Journal of Archaeology Research) Mulawarman Law Review Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV)
Ahmad Firman Tarta
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
SURVEI POTENSI KEPURBAKALAAN GUA – GUA DI KECAMATAN WIWIRANO, KABUPATEN KONAWE UTARA MELALUI PENDEKATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) sandy suseno; Adha Mashur Sajiah; Ahmad Firman Tarta; Danial Danial; Wahab Wahab
SANGIA JOURNAL OF ARCHAEOLOGY RESEARCH Vol. 3 No. 2: December 2019
Publisher : Laboratorium Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/sangia.v3i2.734

Abstract

This study aims to determine the distribution of caves / niches that are potentially archaeological in the District of Wiwirano, North Konawe as well as identifying archaeological remains found at these sites. Next, the locational cave / niche aspect is examined with a Geographic Information System (GIS) approach. Through the GIS approach, the data summarized will be visualized in the form of a thematic map containing the distribution of caves / niches in the District of Wiwirano, North Konawe including archaeological information contained in these caves / niches.Data collection was carried out by direct observation in the Wiwirano District area, North Konawe. At the time of the observation, the astronomical coordinates of the cave / niche were recorded and also the archaeological remains at that location were recorded. The next step, classifying the collected data is followed by digitizing the data for mapping through the GIS approach. The expected results of this study are to become the main reference about the distribution of caves / niches in the District of Wiwirano, North Konawe. In addition, the results of this study can reveal the potential of archaeological remains in the region. This is in accordance with UHO's strategic objectives namely the provision of quality, relevant and competitive education services as well as the achievement of improved quality of research and service that has competitiveness, and community development rural-oriented. This research is also in line with UHO's strategic goal of producing a database that can be a reference for UHO archeology students in conducting their final project research.
Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Fitriah Faisal; Fitriani Jamaluddin; Rahman Hasima; Ahmad Firman Tarta
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 1 JUNE 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i1.466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskresi dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum pidana serta menganalisa apa penyebab kriminalisasi kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif dalam penelitian ini yang menjadi alat utama pengumpulan data, berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada perbedaan sudut pandang antara hukum administrasi negara dan hukum pidana mengenai diskresi. Di dalam hukum administrasi negara, diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana, diskresi dianggap sebagai sebuah sudut yang menggoda atau disebut sebagai power seduction, bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaaannya. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreatifitas pejabat tersebut. Kemudian Diskresi dapat menjadi sebuah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat terjadi Ketika diskresi tersebut mengakibatkan kerugian negara, sekalipun sebenarnya niat awal dari dilakukannya diskresi tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan aturan dan menyelesaikan permasalahan yang ada Ketika menjabat, bukan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kemudian dari penelitan diketahui bahwa kriminalisasi kebijakan, atau diskresi yang gagal kemudian menjadi tindak pidana korupsi, disebabkan oleh adanya kekeliruan pemahaman dalam memaknai unsur melawan hukum sebagai genuus delict dan menyalahgunakan kewenangan sebagai species delict, Kurang cermatnya para penegak hukum dalam memahami dan membedakan antara ruang lingkup hukum administratif dan hukum pidana inilah yang menurut penulis menyebabkan hal ini terjadi.
KEBIJAKAN FORMULASI GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA Handrawan Handrawan; Deity Yuningsih; Ahmad Firman Tarta
Lakidende Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.792 KB) | DOI: 10.47353/delarev.v1i1.1

Abstract

Sexual gratification in Indonesia can be punished because the practice of sexual gratification can be equated with the practice of corruption because it is classified as a latent crime even though it is difficult to prove but as long as the elements of the perpetrator are people who give bribes to officials and their sexual servants as well as during transactions and services. If the sexual relationship has a connection or has something to do with the authority and position given to an official or state administrator, that person can be charged with regulations related to how the facts of the trial are developed. In addition, the phrase element in Article 12B regarding "other facilities" can be interpreted with a systematic and authentic interpretation which can be interpreted as sexual. In addition, in several countries such as Singapore and America, perpetrators of sexual gratification can be criminally charged because there is already a law that regulates it. Therefore, even Indonesia can apply this concept clearly in its laws.
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI Ahmad Firman Tarta; Handrawan; Endah Widyastuti; Arfa
Lakidende Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): DELAREV (DESEMBER)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.513 KB) | DOI: 10.47353/delarev.v1i3.36

Abstract

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Eksekusi pidana uang pengganti dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian kerugian negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari dan Apakah yang menjadi hambatan-hambatan Kejaksaan Negeri Kendari dalam pelaksanaan pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Kendari.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pidana uang penggati dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari, menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan pidana uang penggati dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari.Hasil dari penelitian ini adalah a) Pelaksanaan eksekusi uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendari dilakukan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; b) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana uang pengganti oleh jaksa selaku eksekutor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memerangi korupsi khususnya membantu pihak eksekutor uang pengganti dengan cara memberikan informasi tentang harta benda yang dimiliki terpidana, tidak adanya kesadaran dari terpidana untuk melakukan pembayaran uang pengganti, kurang tegasnya jaksa selaku eksekutor uang mengganti dan terpidana yang yang tidak memiliki harta untuk melakukan pembayaran uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, keterbasan sumber daya manusia yang dimilik di kejaksaan negeri kendari dalam melakukan pelacakan asset yang dimiliki oleh terpidana/eks terpidana dan terpidana/eks terpidana hanya mengebalikan sebagian uang pengganti; c) Solusi pelaksanaan pidana uang pengganti apat dilakukan melalui penguatan norma dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung tentang petunjuk teknis dan substansi eksekusi uang penganti dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan, Perlunya Kepastian hukum dalam level UU tindak Pidana korupsi tentang keadaan hukum barang hasil tindak pidana korupsi yang baru ditemukan setelah terpidana menjalani atau sedang menjalani pidana penjara sebagai pidana penganti dari uang penganti.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA AMBOLOLI KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN Fitriah Faisal; Endah Widyastuti; Wa Ode Zuliarti; Rahman Hasima; Ahmad Firman Tarta
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45947

Abstract

This Community Service Activity is entitled "Increasing Knowledge and Preventing Domestic Violence in Ambololi Village, Konda District, South Konawe Regency". The aim of this Community service activity is to increase public knowledge of domestic violence, so that it can achieve the objectives of the establishment of Law no. 23 of 2004 namely the Elimination of Domestic Violence (KDRT). The stages of activities that will be carried out are as follows: (a) preparation stage includes: survey; stabilization and determination of locations and targets; preparation of training materials/materials, which include: presentation materials, powerpoint slides, (b) the implementation stage includes: (1) Explanation of material regarding the concept of domestic violence, the subject of protection and how to report cases of domestic violence based on statutory provisions as follows a form of education for partner village communities, (2) this legal education activity is carried out by a community service team from the university community involving students. The methods used during the process of community service activities include: (a) the lecture method which is chosen to provide direct explanations about the extension material, (b) the Question and answer method which allows the community to gain as much knowledge as possible about the extension material. Based on the results of this activities carried out in village, it can be concluded that this activity was attended by 30 people consisting of the community and village officials. With legal education, it can increase the knowledge and understanding of the Ambololi Village community regarding the importance of preventing domestic violence, so that it has an impact. to the formation of legal awareness in the community to jointly realize the spirit of Law no. 23 of 2004, namely the elimination of domestic violence.
SURVEI POTENSI KEPURBAKALAAN GUA – GUA DI KECAMATAN WIWIRANO, KABUPATEN KONAWE UTARA MELALUI PENDEKATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) sandy suseno; Adha Mashur Sajiah; Ahmad Firman Tarta; Danial Danial; Wahab Wahab
SANGIA: Jurnal Penelitian Arkeologi Vol 3 No 2: SANGIA, JURNAL PENELITIAN ARKEOLOGI, VOLUME.3, NUMBER.2, 2019
Publisher : Laboratorium Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/sangia.v3i2.734

Abstract

This study aims to determine the distribution of caves / niches that are potentially archaeological in the District of Wiwirano, North Konawe as well as identifying archaeological remains found at these sites. Next, the locational cave / niche aspect is examined with a Geographic Information System (GIS) approach. Through the GIS approach, the data summarized will be visualized in the form of a thematic map containing the distribution of caves / niches in the District of Wiwirano, North Konawe including archaeological information contained in these caves / niches.Data collection was carried out by direct observation in the Wiwirano District area, North Konawe. At the time of the observation, the astronomical coordinates of the cave / niche were recorded and also the archaeological remains at that location were recorded. The next step, classifying the collected data is followed by digitizing the data for mapping through the GIS approach. The expected results of this study are to become the main reference about the distribution of caves / niches in the District of Wiwirano, North Konawe. In addition, the results of this study can reveal the potential of archaeological remains in the region. This is in accordance with UHO's strategic objectives namely the provision of quality, relevant and competitive education services as well as the achievement of improved quality of research and service that has competitiveness, and community development rural-oriented. This research is also in line with UHO's strategic goal of producing a database that can be a reference for UHO archeology students in conducting their final project research.
Co-Authors Adha Mashur Sajiah Arfa Arfa Danial Danial Endah Widyastuti Endah Widyastuti Fitriah Faisal Fitriani Jamaluddin Handrawan Rahman Hasima sandy suseno Wa Ode Zuliarti Wahab Yuningsih, Deity