Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hikmah : Journal of Islamic Studies
Mustori Mustori
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Education Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS DESKRIPTIF METODE ISTINBAT HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Mustori Mustori
Hikmah: Journal of Islamic Studies Vol 17, No 2 (2021): Hikmah: Journal of Islamic Studies
Publisher : STAI ALHIKMAH Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47466/hikmah.v17i2.199

Abstract

AbstractMajelis Ulama Indonesia (MUI)/The Council of Indonesia Ulama a body of muslim scholars established by the Indonesia government as the channel of communication to the society. One of MUI’s task and authority is delivering the fatwa (Islamic legal opinion) to the need individually or institutionally. Legal problems addressed to MUI varied, ranging from private to public ones.  In term of that, MUI compiled the guidance of fatwa establishment. It is based on Decision Letter of Board Leader of Majelis Ulama Indonesia, Number: U-596/MUI/X/1997. It is stated in the guidance of fatwa that every fatwa is legal opinion based on high authoritative law and bring the goodness (maslahah) to people. The basic principles in determining fatwa are al-Qur’an, hadith, Ijmak (consensus), qiyas (analog), and others principles of law. AbstrakMajelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan fungsi sebagai saluran komunikasi umat Islam. MUI memiliki sejumlah tugas dan wewenang, salah satunya adalah memberikan fatwa bagi orang yang membutuhkannya, baik yang bersifat individual ataupun lembaga pemerintahan. Permasalahan yang diajukan kepada MUI untuk dimintai fatwa pun beragam, baik masalah pribadi bahkan masalah publik. MUI telah menyusun pedoman penetapan fatwa sebagai acuan dalam memutuskan suatu permasalahan, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan nomor: U-596/MUI/X/1997. Dalam pedoman ini dikatakan bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan harus berupa pendapat hukum yang didasarkan oleh dalil-dalil yang paling kuat, serta membawa kemaslahatan bagi umat. Dasar-dasar yang dijadikan pegangan dalam penetapan fatwa adalah al-Qur’an, hadits, ijmak, kiyas, dan dasar-dasar hukum lainnya. 
HAK HADANAH PASCA PERCERAIAN MENURUT IBN HAZM Mustori Mustori; Robi’ah Robi’ah; Rohmani Rohmani
Hikmah: Journal of Islamic Studies Vol 18, No 1 (2022): Hikmah: Journal of Islamic Studies
Publisher : STAI ALHIKMAH Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47466/hikmah.v18i1.203

Abstract

AbstractObjectives of research is to know child care of law (hadanah) post divorce the according Ibn Hazm. The research was using qualitative method by approaching normative, besides the kind of method is using qualitative by describing and explanning by library research and data analyze. The result of research by child of cultivation (hadanah) postdivorce the according Ibn Hazm there is mother hand. The mother has the righter to take care of children it than him father, but Ibn Hazm have a different opinion about fall or not in child of cultivation if the mother did get married father. The according Ibn Hazm that is if the mother give burden to cultivate a child in fact get married again, there for not fallin the right cultivation. If husband be trusted in his religion and can be follower to wive there for have rules be permitted.  AbstrakPenelitian ini bertujuan menggali lebih lanjut pendapat ibn Hazm tentang hak asuh anak (hadanah) pasca perceraian. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian pustaka (library Research). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative, penelitian ini menunjukkan bahwa pemeliharaan anak (hadanah) pasca perceraian menurut Ibn Hazm berada di tangan ibu. Ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut di banding ayah dan pihak lainnya. Mayoritas ulama berpendapat gugurnya hak asuh anak bagi si ibu yang telah menikah lagi. Berbeda dengan pendapa Ibn Hazm yang berpendapat tidak gugurnya hak ibu yang sudah menikah lagi terhadap untuk mengasuh anaknya, dengan syarat si ibu dan suaminya dapat dipercaya dalam hal agama dan dunianya. 
MAZHAB PEMIKIRAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Mustori Mustori; Azis Faturokhman; Rohmani Rohmani
Hikmah: Journal of Islamic Studies Vol 19, No 1 (2023): Hikmah: Journal of Islamic Studies
Publisher : STAI ALHIKMAH Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47466/hikmah.v19i1.222

Abstract

AbstractObjectives of research is to know schools of thought and figures used as references in establishing their fatwas. This research is classified as a type of literature research. Using qualitative methods with a normative approach, This study shows that in conducting ijtihad, DSN-MUI uses talfiq manhaji, which is a combination of methods of scholars across schools in order to formulate and establish the legal status of the problem in accordance with maqa>s}id al-syari>'ah.AbstrakPenelitian ini bertujuan menggali lebih lanjut mazhab pemikiran dan para tokoh yang dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan fatwa-fatwanya. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian pustaka (library Research). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, penelitian ini menunjukkan bahw dalam melakukan ijtihad, DSN-MUI menggunakan talfiq manhaji, yang merupakan kombinasi metode ulama lintas mazhab dalam rangka merumuskan dan menetapkan status hukum masalah yang sesuai dengan maqa>s}id al-syari>’ah. 
Co-Authors Azis Faturokhman Robi’ah Robi’ah Rohmani Rohmani Rohmani Rohmani