Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Institusionalisasi Partai Politik Dalam Pilkada 2017 (Studi Kasus : Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Agam Primadi; Titin Purwaningsih
Journal of Government and Civil Society Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1240.78 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v3i1.1099

Abstract

Kontestasi politik di tingkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan dimanika politik yang dinamis, perolehan suara partai Golkar pasang surut. Hal ini berdampak terhadap perolehan suara pesta demokrasi yang terlaksana di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan menganalisis pelembagaan partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasca kekalahan di pemilihan Gubernur tahun 2017. Selain itu, penelitian berupaya melihat carut-marutnya proses rekrutmen politik di internal partai. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data diperolehan melalui interview (wawancara), observasi, dan pemanfaatan data sekunder dan primer. Kekalahan calon dari partai Golkar di akibatkan karena institusionalisasi partai politik di internal partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berjalan dengan maksimal dan baik. Selain itu, ada beberapa faktor kekelahan diantaranya, Pertama, dalam hal pengambilan kebijakan rekrutmen calon Gubernur dan Wakil Gubernur di pemilihan tahun 2017 masih diwarnai dengan pelanggaran konstitusi partai dalam artian pengurus partai dalam rekrutmen tidak berdasarkan mekanisme aturan AD/ART partai. Pengurus Golkar di level daerah tidak dilibatkan dalam proses penjaringan, seleksi, dan penetapan calon Gubernur ditubuh partai Golkar. Kedua, adanya “politik dagang sapi” dalam proses rekrutmen mengisyaratkan kecendrungan uang masih sangat kuat dalam mendapatkan rekomendasi dari level pusat dan dukungan dari level pengurus partai di daerah
Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Agam Primadi; David Efendi; Sahirin Sahirin
Journal of Political Issues Vol 1 No 1 (2019): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v1i1.7

Abstract

Law Number 7 year 2017 verse 101 mandated Badan pengawasan pemilu (Bawaslu:Bureau of election monitoring) as an institution monitoring electoral democracy proccess ranging from legislative, regional to president election. Considering its duty on electoral agenda, the need for BAWASLU’s innovation is one of the most significant factors to enhance the quality of general election. This paper is going to explain the inovation practice of BAWASLU in South Bangka in monitoring the general election and increasing the people participation. Descriptive anaysis is the method of this research by using primary data obtaining from particpatory activities of the researchers. Lastly, the paper concludes that the innovation is manifested through the existence of election-monitoring class by formulating the agent of participatory election monitoring in every district, and this method was effectively increased the political participation and consciousness of voters spesifically young voters.