Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Impacts of E-Commerce to Regional Integration in Southeast Asia Sukmawani Bela Pertiwi; Amalia Sustikarini; Paramitaningrum Paramitaningrum
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 15 No. 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (894.457 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v15i2.3291.165-183

Abstract

ABSTRACTThis paper aims to examine the social impacts of e-commerce on regional integration in Southeast Asia. This paper argues that the existing literature takes for granted the positive relations between trade and regional integration; define narrowly regional integration in economic terms; and thus, focus mainly on economic impacts of e-commerce to regional integration in Southeast Asia. In contrast to this existing view, regional integration envisioned by ASEAN is not only economic but also social, emphasizing the development of a sense of belonging among regional members. In addition, the logics of the business sector, including e-commerce, may or may not be in line with the logics of ASEAN in imagining regional integration, and thus giving a possibility for the convergence or divergence of interests between the two. Applying constructivist approach on how imagination and transaction contribute to promoting region-ness among regional members, this paper finds that the imagination and transaction of e-commerce actors in the region has not had significant social impact to regional integration and may even develop risk of widening the gap among Southeast Asian countries as the imagination and transaction of many of the e-commerce actors in Southeast Asia are concentrated in the more developed parts of the region.Keywords: E-Commerce, Regional Integration, Southeast Asia, Constructivism
Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri Paramitaningrum Paramitaningrum; Richa Vidya Yustikaningrum; Galuh Dian Prama Dewi
Global Strategis Vol. 12 No. 1 (2018): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.866 KB) | DOI: 10.20473/jgs.12.1.2018.17-37

Abstract

Arus migrasi Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri semakin meningkat, baik untuk tinggal menetap, bekerja ataupun menempuh pendidikan di luar negeri. Bagi WNI yang bekerja, jumlah terbesar warga negara Indonesia berada di sektor informal, dan tersebar di kawasan Asia Timur dan Timur Tengah. Selain itu, cukup banyak pula warga negara kita yang bekerja di sektor formal di luar negeri. Hal tersebut membawa konsekuensi dimana setiap WNI baik yang bekerja, tinggal dan menetap di luar negeri, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia. Namun, menjadi persoalan berbeda ketika WNI pekerja sektor informal mengalami permasalahan, mereka tidak selalu bisa mendapatkan hak tersebut. Minimnya akses informasi, serta keterbatasan kemampuan perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi penghambat untuk mengimplementasikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui model diplomasi perlindungan pemerintah Indonesia terhadap WNI, terutama pekerja di sektor formal dan sektor informal. Model diplomasi perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap WNI di luar negeri lebih diprioritaskan pada upaya perlindungan secara hukum, dengan kata lain ketika WNI mengalami suatu permasalahan atau kasus, pihak pemerintah Indonesia melakukan pendampingan dan perlindungan secara hukum sebagaimana panduan hukum yang dijadikan acuan dalam prosesnya selama ini dan pemerintah Indonesia bukan sebagai pihak yang menerima hukuman atas setiap kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh WNI. Berangkat sebagai hasil penelitian, proses pengumpulan data tulisan ini dilakukan melalui wawancara dengan para pengambil keputusan yang terlibat langsung serta menelaah berbagai studi terdahulu terkait bentuk diplomasi perlindungan terhadap WNI pekerja di sektor formal dan informal yang telah dipublikasikan, mengklasifikasikan upaya perlindungan terhadap berbagai situasi atau kasus yang dialami oleh warga negara kita tersebut di luar negeri serta pada akhirnya melakukan analisis atas berbagai pemberitaan di media massa.              .Kata-kata Kunci : Model Diplomasi Perlindungan, WNI, Tenaga Kerja 
Analysis of Russia's Approach to Kyoto Protocol: Russia's Withdrawal from Second Commitment Period (2013-2020) Nur Yasmin Ghafiel; Paramitaningrum Paramitaningrum
Andalas Journal of International Studies (AJIS) Vol 9, No 2 (2020): Andalas Journal of International Studies, Vol 9 No 2 November 2020
Publisher : Department of International Relations, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/ajis.9.2.116-130.2020

Abstract

In 2004 Russia ratified Kyoto Protocol, one of the international agreements which focuses on climate change mitigation. Kyoto Protocol was established as a framework for countries to mitigate climate change globally by reducing their greenhouse gas emissions accordingly to their respective targets. Russia officially participated in the first commitment period of Kyoto Protocol in 2005 after ensuring the benefits by doing so. Entering the second commitment period, in 2011 Russia decided to withdraw. In consideration of Russia’s position as the largest fossil fuel energy exporter and as a country whose economy is in restoration, Russia’s approach to Kyoto Protocol is based on its interests and benefits which it gains from the framework. This paper analyzes the factors behind Russia’s withdrawal from the second commitment period of Kyoto Protocol through the perspective of offensive realism with qualitative methodology. The thesis finds that Russia’s reasoning of withdrawal was an act to protect its national interest, which is economic security, specifically its energy sector.