Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusi dan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Peran Integrated Reporting Sebagai Pemoderasi Yudi Wahyudin; Suratno Suratno; Suyanto Suyanto
Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) Vol 7 No 02 (2020)
Publisher : Magister Akuntansi Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.127 KB) | DOI: 10.35838/jrap.2020.007.02.15

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to obtain empirical evidence of the influence of Good Corporate Governance towards Firm Value and after being moderated by the quality of Integrated Reporting. The sample in this study consisted of 95 financial statements of state-owned enterprises (SOEs) listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014-2018. The analysis technique uses Partial Least Square. The results and findings of the study show that Managerial Ownership and Independent Commissioners do not have affect towards Firm Value, while Institutional Ownership have affect towards Firm Value. Meanwhile, Managerial Ownership and Institutional Ownership do not have affect towards Firm Value after being moderated by Integrated Reporting. Meanwhile Independent Commissioners have a significant effect on Company Value after being moderated by Integrated Reporting. ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dan setelah dimoderasi oleh kualitas Integrated Reporting. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 95 laporan keuangan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018. Teknik analisis menggunakan Partial Least Square. Hasil dan temuan penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, sedangkan Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Sementara itu, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan setelah dimoderasi oleh Integrated Reporting. Sedangkan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan setelah dimoderasi oleh Integrated Reporting. JEL Classification : M41, G32
Pengembangan Model Efektifitas Kebijakan Ekonomi Berbasis Tax Amnesty untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Suratno Suratno; Nurmala Ahmar; Monang Nixon Haposan Tampubolon; Riki Sumarsyah
Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) Vol 7 No 02 (2020)
Publisher : Magister Akuntansi Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.132 KB) | DOI: 10.35838/jrap.2020.007.02.21

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to analyze and investigate the implementation of tax amnesty, and to develop a tax amnesty effectiveness model to improve corporate taxpayer compliance. The sample is 639 companies listed on the Indonesia Stock Exchange and divided into 9 industrial groups. The type of data used is secondary data. Tax amnesty data is obtained from information on the implementation of PSAK 70 in the notes to the financial statements and the presentation of tax payable due to tax amnesty in the statement of financial position. This shows that there is still a gap in the participation status of the tax amnesty program based on the industrial sector and sub-sector. This is supported by the observation of participation status, where the overall level of participation in the tax amnesty program only shows 35.1% and those who have not participated are 64.9%. These findings indicate that there is a potential tax revenue of 64.9% from the tax amnesty policy. Based on the research results, the tax amnesty policy is still needed based on the research results that the tax potential for the policy is more than 50%. ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis dan menginvestigasi implementasi tax amnesty, dan mengembangkan model efektifitas tax amnesty untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Sampel adalah 639 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terbagi dalam 9 kelompok industri Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data tax amnesty diperoleh dari informasi implementasi PSAK 70 pada catatan atas laporan keuangan dan penyajian utang pajak akibat tax amnesty di laporan posisi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan/perbedaan status partisipasi program tax amnesty berdasarkan sektor maupun subsektor industri. Hal ini terdukung observasi status partisipasi dimana secara keseluruhan tingkat partisipasi pprogram tax amnesty baru menunjukkan 35,1% dan yang belum berpartisipasi sebanyak 64,9%. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak sebesar 64,9% dari kebijakan tax amnesty. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan tax amnesty masih diperlukan didasarkan pada hasil penelitian bahwa potensi pajak untuk kebijkan tersebut lebih dari 50%. JEL Classification : H26, H32
Pengalaman, Due Professional Care, Akuntabilitas dan Kualitas Audit Henni Andriani Syahril; Suratno Suratno; Muhammad Yusuf
JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Magister Akuntansi Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35838/jrap.2021.008.01.09

Abstract

ABSTRACT This research was aimed to analyze and provide empirical evidences about the impact of experience, due professional care, and accountability on audit quality. This study was conducted by using survey method with questionnaire.The population in this study are auditors who work in Inspectorate General of the Ministry of Health. This study used convenience sampling which was conducted by determination of samples counted with Slovin formula, so that only 89 questionnaires could be processed. Data analysis was conducted using multiple regression model. The result proved that experience, due professional care,and accountability on audit quality simultaneously. Besides that, this study proved that e, due professional care, and accountability, audit quality partially, but experienc didn’t influence audit quality. ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pengalaman, due professional care, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit yang dimiliki auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Metode yang digunakan adalah survei dengan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Data dianalisis dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada 89 responden. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara simultan faktor pengalaman, due professional care dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas audit, secara parsial due professional care dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Ady Kurnia Munggaran; Suratno; Muhammad Yusuf
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 1 No. 05 (2020): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.247 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v1i05.69

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan, dengan obyek penelitian pada Kementerian Sosial. Populasi pada penelitian ini sebanyak 93 orang yang yang merupakan pejabat struktural serta fungsional keuangan serta auditor internal pada satuan kerja pusat Kementerian X dan sample penelitian ini melibatkan 48 responden dengan metode purposive sampling dalam pemilihan samplenya. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik dengan menggunakan bantuan SPSS ver. 21. Hasil pengujian seluruh hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa, secara simultan variabel independen standar akuntansi pemerintahan (X1), sistem pengendalian intern pemerintahan (X2), dan auditor internal pemerintah (X3) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Sedangkan secara parsial variabel standar akuntansi pemerintahan (X1) memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y), sistem pengendalian intern pemerintahan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y), dan auditor internal pemerintah (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y).
Pengaruh Kompetensi, Etika Profesional dan Proses Pengendalian Manajemen terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Fraud Akademik Akuntan Pendidik di Perguruan Tinggi Swasta Wilayah DKI Jakarta Sigit Pamungkas; Suratno; Widarto Rachbini
Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Vol 13 No 1 (2021): Februari
Publisher : Faculty of Economics and Business, University of Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/permana.v13i1.156

Abstract

This research was intended to examined about the influence of competencies, professional ethics and management control process on performance accountability and academic fraud of teaching accountant. The study was conducted by survey method. The data used in this research were primary data collected by questioners. Based on the results of data analysis and discussion, it was obtained the following research findings: 1) the influence of the competencies, professional ethics and management control process on performance accountability are positive and not significant; 2) the influence of the competencies, professional ethics, management control process and performance accountability on academic fraud of teaching accountant are negative and significant
MENELISIK PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ASET BIOLOGIS MELALUI SEBUAH LITERATUR REVIEW Abdul Kohar; Suratno Suratno; Tri Widyastuti; Nurmala Ahmar; Zulkifli Zulkifli
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Vol 8, No 2 (2022): Vol 8, No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34204/jiafe.v8i2.4742

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap luasnya pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur di Indonesia. Pada peneltian ini, literatur yang digunakan untuk proses penelaahan diperoleh dari berbagai database dan tersedia naskahnya. Diperoleh 15 artikel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga artikel dapat ditelaah lebih lanjut. Hasil penelitian pada studi ini menunjukkan bahwa pengungkapan aset biologis menjadi bentuk konfirmasi atas tanggung jawab perusahaan yang berukuran besar. Oleh karena itu perusahaan yang berukuran besar memiliki jangkauan koneksi lebih luas perlu melakukan pengungkapan aset biologis secara terperinci untuk menjamin keandalan laporan keuangannya.ABSTRACTThis study aims to analyze the influence of public accountant firm size, firm size, liquidity, profitability, solvability, and audit tenure to audit delay. The population of this study are trade, service, and investment companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2020. Sample selection method used is purposive sampling and obtained 62 companies in the 2019-2020 period. Data are analyzed using multiple linear regression. The results of the study show that public accounting firm size, profitability, solvency, and audit tenure have an effect on audit delay, while KAP size and liquidity have no effect on audit delay. The implication of this research is that one of the companies can consider the size of the public accounting firm, especially when changing auditors to avoid audit delay.
Tatakelola Keuangan dan Akses Permodalan UMKM Terhadap Perbankan dalam Meningkatkan dan Pengembangan Nilai Ekonomi Usaha: UMKM Pujasera Cempaka Putih Jakarta Pusat Sailendra Sailendra; Suratno Suratno; Monang Tampubolon
CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 1 No 01 (2021)
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.327 KB) | DOI: 10.35814/capacitarea.2021.001.01.3

Abstract

Abstrak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar ekonomi bangsa dan sebagai katup pengaman perekonomian nasional. Hingga saat ini, UMKM masih termarjinalkan dan belum sepenuhnya memiliki akses terhadap permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan. Salah satu sumber masalah yang masih menjadi penghambat bagi pelaku UMKM untuk dapat meng-akses permodalan dari perbankan, dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam tatakelola dan penyajian laporan keuangan yang baik dan benar, sebagai salah satu syarat utama untuk dapat mengakses permodalan dari perbankan. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa hampir sebagian besar dari pelaku usaha UMKM belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam tatakelola keuangan. Namun demikian, sebagian besar dari pelaku usaha UMKM mempunyai keinginan yang kuat untuk mendapatkan akses permodalan dari perbankan guna pengembangan dan meningkatkan nilai ekonomi usaha mereka. Implikasi dari hasil penelitian ini berpengaruh terhadap regulator serta stakeholder untuk dapat melindungi dan memberdayakan pengusaha UMKM yang selama ini masih kesulitan untuk mengakses permodalan dari perbankan. Begitupula rekomendasi dan saran dari hasil penelitian bagi pemangku kepentingan, untuk dapat bersinergi dengan akademisi guna dapat memberikan pendampingan dan pelatihan akuntansi dan tatakelola keuangan secara komprehensip dan berkesinambungan. Sehingga, para pelaku UMKM dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam tatakelola keuangan yang baik dan benar, dan memungkinkan mereka untuk dapat mengakses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan guna meningkatkan dan pengembangan nilai ekonomi usaha. Abstract Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the pillars of the nation's economy and as a safety valve for the national economy. Until now, MSMEs are still marginalized and do not yet have full access to working capital from banks and financial institutions. One source of problems that is still an obstacle for MSMEs to be able to access working capital from banks, due to the lack of knowledge and expertise in the management and presentation of true and correct financial statements, as one of the main prerequisites for being able to access working capital from banks. The results of this study indicate that most of the MSMEs do not yet have the knowledge and skills in financial management. However, most of the MSMEs entrepreneurs have a strong desire to get access to capital from banks to develop and increase the economic value of their businesses. The implications of the results of this study affect regulators and stakeholders to be able to protect and empower MSMEs entrepreneurs who have been struggling to access working capital from banks. As well as recommendations and suggestions from the results of this study for stakeholders, to be able to synergize with academics to provide assistance and training in accounting and financial management comprehensively and sustainably. Thus, MSMEs able to have knowledge and skills to manage their finance, thus enabling them to be able to access working capital from banks and financial institutions to improve and develop the economic value of the business.
Teknik Audit PerAkun(an) Desa: Menuju Tata kelola Desa yang Transparan dan Akuntabel M. Ardiansyah Syam; Suratno Suratno; Syahril Djaddang
CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 1 No 01 (2021)
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.163 KB) | DOI: 10.35814/capacitarea.2021.001.01.4

Abstract

Abstrak Pengauditan pada organisasi sektor publik menjadi isu penting guna mewujudkan good governance. Pemeriksaan tersebut merupakan investigasi independen terhadap beberapa kegiatan tertentu, dalam hal ini lebih difokuskan pada tata kelola keuangan desa dan akuntansi. Mekanisme audit merupakan mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik dalam hal ini lembaga pengelola kekayaan negara termasuk pemerintah desa dan pengelolaan dan pemerintahan keuangan desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa konsekuensi bahwa desa diberi kesempatan yang besar untuk mengurus sendiri pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Selain itu, pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Besar dan vitalnya peran yang diterima desa tentunya harus dibarengi dengan tanggung jawab dan akuntabilitas yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus mampu menerapkan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraannya, dimana semua kegiatan akhir pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Audit Sektor Publik, Akuntansi & Tata Kelola Desa, Transparansi dan Akuntabilitas. Abstract Auditing for public sector organizations has become an important issue in order to realize good governance. The audit is an independent investigation of several specific activities, in this case it is more focused on village financial governance and accounting. Audit mechanism is a mechanism that can move the meaning of accountability in the management of the public sector in this case the state asset management institutions including the village government and village finance management and governance. The enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, has the consequence that villages are given a great opportunity to take care of their own governance and implementation of development to improve the welfare and quality of life of rural communities. In addition, the village government is expected to be more independent in managing the government and various natural resources they have, including the management of village finances and assets. The large and vital role that accepted by the village, of course,must accompanied by great responsibility and accountabilityas well. Therefore, the village government must be able to apply the principle of accountability in its governance, where all the end activities of village governance must be accountable to the village community in accordance with applicable laws and regulations. Keywords: public sector auditing, village accounting & governance, transparency and accountability.
Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) M. Ardiansyah Syam; Suratno Suratno; Syahril Djaddang
CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 1 No 02 (2021)
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.397 KB) | DOI: 10.35814/capacitarea.2021.001.02.06

Abstract

Abstrak Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kemasyarakatan masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai badan usaha milik umum (milik desa), tata kelola dan akuntabilitas publik juga melekat pada BUMDes. Literasi tata kelola BUMDes tidak hanya bermanfaat bagi pengelola atau pengawas BUMDes, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat desa terkait penggunaan aset desa yang dipisahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat desa. Melalui tata kelola yang baik, BUMDes diharapkan dapat dikelola secara profesional, mandiri, dan memiliki jaringan yang baik dengan berbagai pihak sehingga dapat terkonsolidasi dan menjadi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa yang mandiri dan mandiri. Kata Kunci: audit sektor publik, akuntansi & tata kelola desa, transparansi dan akuntabilitas. Abstract Village-owned enterprises are village business institutions that are managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy and build social communities that are formed based on the needs of the village community. As a publicly owned (village-owned) enterprise, public governance and accountability are also inherent in BUMDes. BUMDes governance literacy is not only beneficial for BUMDes managers or supervisors, but also benefits village communities related to the use of separated village assets to meet the needs of village communities and provide quality services to village communities. Through good governance, BUMDes are expected to be managed professionally, independently, and have good networks with various parties so that they can be consolidated and become a rural economic power towards an independent and autonomous village. Keywords: village owned enterprises, governance, community empowerment, literacy.
Desa Rempah: Sebuah Inisiasi Kemitraan Perguruan Tinggi dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja Nurmala Ahmar; Suratno Suratno; Dwi Prastowo Darminto; Ika Trisnawati
CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 1 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.121 KB) | DOI: 10.35814/capacitarea.2021.001.03.14

Abstract

ABSTRAK Matching fund adalah program membangun ekosistem kampus merdeka sebagai upaya menyelesaikan berbagai isu sosial masyarakat, tantangan industri, dan masalah perguruan tinggi. Program Desa Rempah merupakan sebuah program kemitraan yang dibentuk pada tahun 2014 oleh PT. Sidomuncul, Tbk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal sekaligus memenuhi pasokan bahan baku. Melalui program Desa Rempah, dewan komisaris mendukung program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang digagas oleh direksi untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan masyarakat desa disekitar perusahaan. Desa Rempah merupakan sarana pembelajaran dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan masyarakat desa untuk menjadi lebih mandiri dan banyak memiliki ilmu untuk meningkatkan kualitas diri. Mekanisme program kerja desa rempah dapat ditiru untuk menjadi aktivitas yang meluas melalui program matching fund dengan sinergi perguruan tinggi, dunia industri, dunia usaha, dunia kerja dan masyarakat. ABSTRACT The Matching Fund is a program that aims to create a self-sustaining campus ecosystem in order to address a variety of social issues, industry obstacles, and institutional issues. The Spice Village Program is a collaboration program established in 2014 by PT. Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul, Tbk with the goal of increasing community welfare by employing local wisdom while fulfilling raw material supply. The board of commissioners supports social and environmental responsibility activities created by the board of directors to improve the welfare of farmers and village communities surrounding the company through the Spice Village program. The Spice Village is a learning tool designed to help village communities become more self-sufficient and knowledgeable in order to improve their quality of life. Through a matching fund program with the synergy of colleges, industry, the business world, the world of work, and the community, the spice village work program's mechanism can be duplicated to become a widespread activity.