Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Fahrizal Aditya Rachman
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PANGKALAN BUN Fahrizal Aditya Rachman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.365 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1243-1249

Abstract

Penyandang Disabilitas pada dasarnya harus mendapatkan jaminan terhadap perlindungan baik itu pada saat di persidangan maupun ketika menjalani masa pidana. Sehingga dengan demikian, Penyandang Disabilitas harus mendapatkan jaminan terhadap perlindungan tidak hanya pada tahap pra adjukasi dan ajudkasi, tetapi juga harus menyentuh tahap pasca adjukasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normaitf, dimana hukum di pandang sebagai sebuah sistem yang padu yang meliputi norma-norma hukum, asas hukum, dan aturan-aturan hukum Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh akan di jabarkan dengan sedemikian rupa berdasarkan tolak ukur perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum mengatur terkait jaminan perlindungan terhadap terpidana penyandang disabilitas. Namun  jaminan perlindungan kepada terpidana penyandang disabilitas itu sendiri terdapat pada perundang-undangan lain dan pada realitanya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun telah menerapkan jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.
Co-Authors