Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Anglo-Saxon : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Journal on Education Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Mantik Jurnal EK dan BI JURNAL PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN AGAMA Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JUKIM) JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Firinta Togatorop
Politeknik Bisnis Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
A Critical Review of the Revision of Law Number 39 of 2008 on State Ministries from the Perspective of the Indonesian Rule of Law and the Principles of Pancasila Democracy Daulat Nathanael Banjarnahor; Rengga Kusuma Putra; Firinta Togatorop; David Banjarnahor
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 4 No. 04 (2025): Juli: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : Asosiasi Dosen Muda Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56127/jukim.v4i04.2166

Abstract

As a country with a constitution as the highest fundamental law, Indonesia regulates and distributes state functions to state power organs, which are then referred to as State Institutions. One of the state institutions regulated in the constitution is the State Ministry Institution, which is governed by Article 17 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, stating that the President is assisted by State Ministers. Article 17 paragraph (4) regulates that the establishment, amendment, and dissolution of state ministries are governed by law. This then became a polemic, because the People's Consultative Assembly (MPR) of the Republic of Indonesia had agreed to the Revision of Law Number 39 of 2008 on State Ministries, with one of the important points of change being the absence of a limit on the number of ministries, so that the number of ministries formed and established by the President is in accordance with the needs of state administration. The issues raised in this scientific article are: First, How to Critically Review and Analyze the Revision of Law Number 39 of 2008 on State Ministries from the Perspective or Doctrine of the Indonesian Rule of Law and the Principles of Pancasila Democracy, and Second, Whether the Revision of Law Number 39 of 2008 on State Ministries is in accordance with the Perspective or Doctrine of the Indonesian Rule of Law and the Principles of Pancasila Democracy. The research method used to address the issues in this scientific article is the normative legal research method with a conceptual approach. The conclusion drawn from the problem-solving answers is: First, that the Perspective or Doctrine of the Indonesian Rule of Law and the Principles of Pancasila were not used as guidelines and were ignored by the State in the process of Revising Law Number 39 of 2008 on State Ministries, and Second, that the Revision of Law Number 39 of 2008 on State Ministries does not yet align with the Perspective or Doctrine of the Indonesian Rule of Law and the Principles of Pancasila Democracy.
Sosialisasi Pengaruh Teknologi dalam Pendidikan di Era Globalisasi di Sekolah Dasar (SD) Swasta HKI 3 Pematangsiantar: Socialization of the Effect of Technology in Education in the Era of Globalization in Private Elementary Schools (SD) HKI 3 Pematangsiantar Firinta Togatorop; Daulat Nathanael Banjarnahor; Doris Yolanda Saragih
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA Vol. 1 No. 2 (2022): Juni: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpmi.v1i2.232

Abstract

Tujuan Pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan dibutuhkan oleh setiap orang untuk menghadapi zaman yang telah memasuki era globalisasi karena tanpa kita sadari ilmu pengetahuan sudah semakin berkembang dari masa ke masa. Perkembangan ilmu pengetahuan ini mendukung untuk terciptanya teknologi yang perkembangannya sangat pesat Pendidikan di era globalisasi dapat diartikan sebagai integrasi pendidikan nasional ke dalam dunia pendidikan. Di era globalisasi, kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi yang berkembang saat ini telah memasuki era digital, dimana segala bidang telah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan, termasuk dalam bidang pendidikan. Teknologi pendidikan adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendukung pembelajaran agar tercapai hasil yang diinginkan. Peran teknologi dalam pendidikan diimplementasikan dalam penggunaan media pembelajaran, perangkat administrasi, dan sumber belajar. Dampak positif penerapan teknologi dalam dunia pendidikan adalah lebih efisien dari segi waktu, biaya, logistik dan masalah kelembagaan lainnya, sedangkan dampak negatifnya adalah teknologi dapat mengubah kehidupan masyarakat.
Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat Sejak Dini Daulat Nathanael Banjarnahor; Firinta Togatorop; Doris Yolanda Saragih
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA Vol. 2 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpmi.v2i1.1145

Abstract

Merujuk pada konstitusi Indonesia, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensinya, maka aturan atau norma hukum harus dipatuhi dan ditegakkan oleh dan untuk seluruh warga negara atau masyarakat tanpa terkecuali dari orang dewasa hingga anak-anak. Namun fakta yang dapat dilihat adalah pada masa saat ini bahwa banyak terjadi permasalahan terkait menurunnya moralitas (dekadensi moral) dari para kawula muda hingga bahkan anak-anak yang berujung pada terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini juga terlihat di kota Pematang Siantar, khususnya di sekolah sasaran pelaksanaan tri dharma Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yaitu SD Swasta HKI 3 Pematangsiantar yaitu terjadinya dekadensi moral pada anak-anak yang dapat dilihat dari beberapa siswanya masih ada yang sulit untuk diatur ketika berada di lingkungan sekolah sebagai efek rasa hormat pada guru menurun, ada yang berkelahi, ada yang melakukan tindakan perundungan, serta sudah ada siswa yang terpapar pornografi. Solusi atas permasalahan yang ditemui adalah dengan melakukan pengenalan hingga penguatan profil pelajar pancasila yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Pengenalan hingga penguatan tersebut bermanfaat agar para siswa memahami dan mulai menumbuhkan sikap atau karakter yang patuh dan sadar hukum, dan hal ini berkontribusi untuk menghasilkan generasi penerus yang berkarakter baik. Kegiatan PkM ini dilaksanakan dengan durasi waktu 1 hari, pada hari rabu, tanggal 30 November 2022 dengan metode ceramah diselingi diskusi, dilanjutkan dengan simulasi role playing sebagai contoh dari penjelasan materi ceramah, dan diakhiri dengan kuis berhadiah alat tulis bagi siswa yang dapat menjawab pertanyaan seputar materi ceramah dengan baik dan benar.
Co-Authors Amran Hotman Saragih DAULAT NATHANAEL BANJARNAHOR David Banjarnahor Doris Yolanda Saragih Eko Deswin Siringo-ringo Novendra Adisaputra Sinaga Purba, Rudiarman Rengga Kusuma Putra Sinaga, Asima Rohana Stevanie Tanjaya Tiarma Intan Marpaung