Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DINAMIKA PERBEDAAN PENDAPAT TERKAIT KEWARISAN ANAK KETIKA FORMULASI KOMPILASI HUKUM ISLAM Muhammad Fadhlan Is
Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Meureudu, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/jis.v1i2.23

Abstract

An opinion differencein the stipulation of Islamic Law is not a new thing. It already existed even when the Prophet was still alive. Likewise, during the KHI formulation, it was clear that there was a dynamic of opinion differenceamong Islamic Law, Customary Law and Civil Law (Burgerlijk Wetboek) which were intersected in influencing the stipulation of the Islamic Lawin the country. There are many factorsthat lead to the dynamics of different opinions; among others is the existence of Civil Law products (Burgerlijk Wetboek) which had been applied before KHI.This colonial Law is what influences the national lawyers’ pattern of thinkingin determining Islamic law in KHI. The results of the study show the fact that the formulation of KHI through a structural approach is top down from the central government, but still involves the role of the ulama, scholars and practitioners of Islamic law. KHI material absorbs fiqh that is familiar in the country. The dynamics of differences of opinion are found in three patterns of Islamic Law thought that emerged at that time. First, the literalisasi group, which is a group that opposes thoughts that violate the nash qat'i. Secondly, the group is assimilative, this group tries to find a new interpretation in understanding nash qat'i. The three groups are Harmonized, Characteristics of this group may be out of zahir nash, if judging there are provisions that can be an alternative, inheritance is included in the category of mu'amalat worship which must be open to accepting changes by considering the interests and eliminating the narrowness in society.
UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (DIBAWAH UMUR) Jhon Tyson Pelawi; Idris .; Muhammad Fadhlan Is
Jurnal Education and Development Vol 9 No 2 (2021): Vol.9.No.2.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.57 KB)

Abstract

Sistem Pendidikan di Indonesia di atur didalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Bab II Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan tentang Dasar, Tujuan, dan Fungsi Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Metode penelitian menggunakan teknik wawancara kepada siswa dan mahasiswa serta melakukan perbandingan Sekolah atau Perguruan Tinggi yang memasukkan pendidikan seksual di dalam kurikulum pendidikan sehingga capaian yang dihasilkan kepada siswa atau mahasiswa tentang seksual dapat lebih optimal. Berdasarkan Hasil penelitian tentang kurikulum yang telah ada bahwa kurikulum yang berkaitan dengan norma dalam beragama, berbangsa dan bernegara tidak diatur secara konsisten bahkan hampir dihilangkan, sehingga banyak terdapat permasalahan yang terjadi pada sistem pendidikan yang diantaranya: pemahaman radikal, kekerasan fisik, tindakan asusila terhadap tenaga pendidik dan peserta didik, sehingga, pembenahan serta evaluasi terhadap sistem pendidikan haruslah dikaji ulang untuk memenuhi dan dapat mengikuti perkembangan zaman