Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Supremasi Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Hasiah Hasiah
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Eksistensi Pemerintah Lokal dalam Melindungi TKI di Perbatasan Negara Melalui Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 di Sambas (Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintahan Daerah) Hasiah Hasiah
Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1250

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa secara yuridis kewenangan pemerintahan daerah di Perbatasan negara melalui peraturan perundang-undangan dalam hal perlindungan TKI sebagai korban perdagangan manusia di Kabupaten Sambas. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yaitu penelitian yang berhubungan dengan efektivitasnya suatu hukum terhadap badan hukum. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa banyaknya kasus perdagangan orang terhadap buruh migran atau TKI di Kabupaten Sambas disebabkan: Pertama, faktor geografis karena letaknya berada di perbatasan dan kurangnya pengelolaan keamanan di lintas batas; Kedua, faktor ekonomi yaitu masyarakat termarjinal; Ketiga, faktor pendidikan dan budaya yaitu rendahnya pendidikan dan pola pikir masyarakat menganggap nilai ringgit Malaysia lebih tinggi dari rupiah. Adapun kewenangan yang khas sebagai bentuk eksistensi pemerintahan daerah Kabupaten Sambas yaitu wujud pelaksanaan atas instrumen nasional dalam upaya perlindungan TKI korban perdagangan manusia yang di realisasikan secara spesifik pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perdagangan Orang. Berdasarkan analisa peraturan tersebut, bentuk kewenangannya: Pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai kewajiban pemerintahan Kabupaten Sambas yaitu telah mencakup standar urusan tingkat Kabupaten; Kedua, pelaksanaan otonomi daerah karena atas dasar kebutuhan, sesuai keperluan daerah yaitu mengatasi masalah lalu lintas yang berdampak pada masyarakat setempat; Ketiga, pelaksanaan fungsi legislatif daerah yaitu dengan terbentuknya peraturan daerah tingkat II tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERINTAH DESA TERHADAP MASYARAKAT DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS Hasiah Hasiah; Tamrin Tamrin; Somiadi Somiadi
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2021): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v7i1.71

Abstract

This study aims to analyze the duties and authorities of the village government which is the leading government organization in the delivery of public services. Village government public services must be based on the minimum service standards as stated in the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Village Minimum Service Standards that the Village Government must bring services closer to the community, facilitate services to the community, open service to the community and the effectiveness of services to the community. Public. This study uses a qualitative field research method with an empirical juridical approach. The results of the study concluded that there are still deficiencies in the implementation of the duties and authority of the village government in serving the community in Rantau Panjang. This is indicated by the fact that there are still people who do not have population data, there are concurrent positions in the Kasi and Kaur departments, and still not implemented regarding village determination regarding the village minimum service standard
Analisis Yuridis Wewenang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pengurusan Tanah di Indonesia Hasiah Hasiah
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 2 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v6i2.186

Abstract

Penelitian ini merupakan kajian hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait pengurusan tanah di Indonesia berdasarkan telaah yuridis. Adapun dasar teori yang digunakan adalah menurut Herbert G.Hick yang menyebutkan wewenang adalah adalah hak untuk melakukan suatu hal dan merupakan sumber kekuasaan yang sah. Oleh sebab itu, maka wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasarkan atas asas legalitas yang berlaku. Asas legalitas yang dimaksud dalam pengurusan tanah adalah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan pengurusan tanah tidak lepas dari asas desentralisasi. Dalam UU No 23 Tahun 2014 pula terdapat (3) sub pengurusan tanah yang tidak ada kewenangannya pada pemerintah pusat dalam hal urusan tanah ulayat, tanah kosong dan penerbitan Izin yang diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kajian Hukum Administrasi Negara, urusan perizinan dalam menguruskan tanah dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten (Gubernur atau Bupati) atau Badan Pertanahan Daerah dalam rangka meninjau kelancaran dan efesiensi waktu sedangkan dalam pelaksanaan fungsi yang dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2015 maka ruang lingkup urusan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 relatif lebih sempit dibandingkan dalam Peraturan Presiden 20 Tahun 2015.
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KARTIASA KECAMATAN SAMBAS TAHUN 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH Hasiah Hasiah; Sri Sudono Saliro; Yudi Purwadi
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 7 No. 1 (2021): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v7i1.394

Abstract

The Village Head Election in Sambas Regency was formed based on considerations of effectiveness, efficiency, and rationale in accordance with regional needs and capabilities as well as coordination, integration, synchronization and simplification as well as institutional communication between regional centers so that an election of a village head was carried out that truly reflected the will of the community village in determining the best leader. Based on the results of the research, the implementation of the Kartiasa Village Head Election refers to the legal basis for the Sambas Regency Regional Regulation Number 6 of 2015 concerning Village Head Election, and the Sambas Regent Regulation Number 27 of 2015 concerning Village Head Elections. The stages are: preparation, voter registration and nomination, voting, and determination / endorsement. Whereas the process and mechanism for the Village Head Election in Kartiasa Village, starting from the preparation stage whose activities include the formation of the Pilkades committee, up to the stipulation / ratification stage, in which the election results are submitted by the Election Committee to the BPD and from the BPD to the Regent through the District Head, in accordance with siyasah syar'iyyah (Islamic political system
SIYASAH DUSTURIYYAH: PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI SAMBAS Hasiah Hasiah; Sri Sudono Saliro; Tamrin Tamrin; Tito Inouva Harada
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4895

Abstract

Pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan orang yang pada umumnya perempuan dan anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kabupaten Sambas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Tulisan artikel ini mengangkat permasalahan bagaimana kewenangan pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 dalam perspektif siyasah dusturiyyah dan bagaimana mekanisme pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 dalam perspektif siyasah dusturiyyah. bahwa Al-Sultah at-Tasyriiyyah dengan kewenangan pemerintah daerah membentuk Perda No. 3 Tahun 2015 yaitu bersumber pada perolehan kewenangan undang-undang tertinggi, kewenangan Al-Sultah at-Tasyriiyyah diakui atas dasar kesamaan aqidah dan kepatuhan umat terhadap pemimpin yang dianggap perantara aturan Allah, sedangkan dalam konteks pemerintah daerah keberadaannya berdasarkan dipilihnya rakyat dan kewenangannya bersifat memaksa. Berkaitan dengan mekanisme proses terbentuknya Perda No. 3 Tahun 2015 memiliki relevansi dengan terbentuknya hukum dalam konsep ketatanegaraan Islam yaitu mempunyai illat (latarbelakang/sebab harus dibentuknya aturan), berlandaskan nash/undang-undang tertinggi, ijtihad (upaya mencari solusi/penggalian hukum) dan mekanisme syura (musyawarah) dalam proses persidangan dan penetapan Perda.
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN Rima M; Hasiah Hasiah; Azmi Azmi
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 2 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.2.99-109

Abstract

Peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa sangat bergantung pada Dana Desa. Semakin baik pengelolaan Dana Desa seharusnya IDM Desa meningkat. Namun, fakta di lapangan masih ada beberapa Desa yang sudah memiliki Dana Desa namun status IDM-nya masih berkembang. Berdasarkan IDM, status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.
Co-Authors Azmi Azmi Rima M Somiadi Somiadi Sri Sudono Saliro Tamrin Tamrin Tito Inouva Harada Yudi Purwadi