Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.446
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Jurnal NESTOR Magister Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura El-Mashlahah JURNAL MAHKAMAH Raheema Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran DE'RECHTSSTAAT Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Al-Amwal Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Madani Legal Review Legalitas: Jurnal Hukum Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Syiah Kuala Law Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AL-SULTHANIYAH Cendekia Inovatif Dan Berbudaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Welfare State Jurnal Hukum Irajagaddhita : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Journal of Shoutheast Asian Islam and Society (JSEAIS) Jurnal Legislasi Indonesia
Sri Sudono Saliro
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERHADAP PESERTA PEMILU PADA PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 2012 - A01111069, SRI SUDONO SALIRO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang  Dasar.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  1 Ayat (2) UUD 1945. Sehubungan dengan itu, Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia untuk menyusun anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  perlu  diselenggarakan berdasarkan  demokrasi  pancasila,  yang  pelaksanaannya dilakukan  dengan  jujur  dan  adil,  tetapi  tidak  satu  hal  pun dapat  menjamin  bahwa  seluruh  manusia  selalu  bertindak jujur dan adil dalam segala aspek kehidupan. Apalagi yang namanya  Pemilu  itu  dilangsungkan  sekali  dalam  5  (lima) tahun, maka segala cara pun dilakukan oleh Peserta Pemilu untuk  menarik  perhatian  masyarakat  Pemilih  sehingga memberikan  suaranya  pada  satu  pilihan  Peserta  Pemilu. Tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu. Undang-Undang  dan  berbagai  peraturan  memang sudah  menggariskan  hal-hal  yang  boleh  dilakukan,  wajib dilakukan,  dan  hal-hal  yang  tidak  boleh  dilakukan.  Tetapi kenyataannya manusia sering lalai  atau sengaja  melanggar dengan latar belakang yang sangat bervariasi.   Masalah  yang  diteliti  yaitu  :  “Faktor-Faktor  Apa Yang  Menyebabkan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Pemilu Terhadap Peserta Pemilu Pada Pelaksanaan Pemilu Legislatif  2014  Di  Kota  Pontianak  Tidak  Semuanya Diproses Secara Maksimal Menurut UU No. 8 Tahun 2012 ?”.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode Deskriptif Analisis yaitu menganalisa keadaan sebagaimana yang  terjadi  dalam  masyarakat  pada  saat  penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan angket. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  Bahwa Faktor-Faktor  Yang  Menyebabkan  Penegakan  Hukum Tindak  Pidana  Pemilu  Terhadap  Peserta  Pemilu  Pada Pelaksanaan  Pemilu  Legislatif  2014  Di  Kota  Pontianak Tidak  Semuanya  Diproses  Secara  Maksimal  Menurut  UU No. 8 Tahun 2012 Dikarenakan Kesulitan Pembuktian Dan Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Melapor. Penulis  dalam  hal  ini  mengajukan  saran  agar masyarakat  Pemilih  maupun  Peserta  Pemilu  yang bersangkutan untuk tidak menerima dan melakukan Money Politic.  Mengenai  ketidakjelasan  jangka  waktu  pelaporan apakah hari libur dihitung atau tidak tentunya hal ini perlu ada  kesepakatan  bersama  yang  tertuang  dalam  aturan pelaksanaan.Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD terutama pasal-pasal yang menyangkut penyelesaian tindak  pidana  Pemilu  perlu  ditinjau  kembali,  karena  waktu  yang sangat  singkat  merupakan  salah  satu  penghambat penyelesaian suatu tindak pidana Pemilu serta penulis juga ingin  memberikan  saran  agar  didalam  Undang-Undang Pemilu  yang  akan  datang  perlu  ditambah  pasal  yang mengatur tentang upaya paksa yaitu upaya penahanan bagi saksi ataupun terdakwa yang tidak menghadiri persidangan di  Pengadilan  agar  tidak  melarikan  diri  sehingga  terjadi kedaluwarsa.Keyword  :  Penegakan  Hukum,  Tindak  Pidana  Pemilu, Peserta Pemilu.
ANALISIS EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PELACURAN DAN PORNOGRAFI NPM. A2021161031, SRI SUDONO SALIRO, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pemerintah daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memilki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah maupun dalam rangka mempertahankan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah. Perda No. 3 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran dan pornografi dalam konteks definisi tindak pidana perzinahan, diduga adanya pertentangan dengan KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah pengaturan tentang perzinahan dalam Perda No. 3 Tahun 2004 bertentangan atau tidak dengan perundang ? undangan yang lebih tinggi, dan juga untuk menganalisa bagaimana efektifitas implementasi Perda tersebut. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis. NBerdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pada konteks KUHP mengenai pengaturan perzinahan dilihat dari sisi, bahwa KUHP tersebut adalah produk belanda, dengan kehadiran Perda No. 3 tahun 2004 merupakan sebagai pelengkap dari KUHP yang belum ada pengaturannya mengingat perzinahan antara laki-laki lajang dengan perempuan lajang merupakan pelanggaran terhadap kaidah agama. Sedangkan mengenai efektifitas implementasi Perda tersebut, terdapat kendala dilihat dari sumber daya Satpol PP yang masih kekurangan jumlah pegawai berbanding luas wilayah Kab. Sambas, pihak SatPol PP kesulitan untuk mengidentifikasi unsur ? unsur tindak pidana pelanggaran, apakah itu tergolong perzinahan atau bukan, kurangnya fasilitas kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan masih belum ada UPT Satpol PP Kecamatan. NBerdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, Pemda Sambas harus mengeluarkan Perda baru tentang larangan pelacuran dan pornografi, yang setidaknya memuat ketentuan tentang definisi pencegahan maksiat, Sehingga dalam kaitannya dengan hal ini, penegakan Perda tidak merasa kesulitan untuk menegakan perda karena sudah diatur didalam Perda yang misalkan didapati nya ketika sedang tugas, penggerebekan, seorang laki ? laki dan perempuan yang bukan pasangan suami ? istri sedang berada di dalam satu kamar yang tidak sedang melakukan persetubuhan. Disamping itu diperlukan tambahan personil Satpol PP, penambahan sarana dan prasarana Kata Kunci: Otonomi Daerah, Efektifitas, Peraturan Daerah.  ABSTRACT Local governments in the framework of carrying out regional autonomy, local governments have the authority and independence in regulating regional government affairs. The local government of Sambas Regency in carrying out government affairs which is its authority has the right to make policies both in the context of improving services, in order to increase community participation in regional development and in order to maintain moral values in people's lives. One important element in implementing the process is through the establishment of regional regulations. Perda No. 3 of 2004 concerning the prohibition of prostitution and pornography in the context of the definition of criminal acts of adultery, allegedly contradicting the Criminal Code. This study aims to analyze whether the regulation of adultery in Perda No. 3 of 2004 contradicts or not with higher legislation, and also for analyzing how effective the implementation of the regulation. To analyze these problems, the author uses normative legal research methods and sociological legal research. Based on the results of the study, it was concluded that in the context of the Criminal Code regarding adultery arrangements viewed from the side, that the Criminal Code was a Dutch product, with the presence of Perda No. 3 of 2004 is a complement to the Criminal Code that has not been regulated considering adultery between single men and single women is a violation of religious rules. While regarding the effectiveness of the implementation of the Regional Regulation, there are obstacles seen from the Satpol PP resources which still lack the number of employees compared to the area of the Regency. Sambas, the SatPol PP has difficulty identifying elements of criminal offenses, whether it is classified as adultery or not, the lack of 4 (four) wheel operational service facilities and there is still no UPT Satpol PP Kecamatan. NBased on the above conclusions, the writer gives a suggestion, the Sambas Regional Government must issue a new law concerning the prohibition of prostitution and pornography, which at least contains provisions on the definition of immorality prevention. For example, when he was on duty, a raid, a man and woman who were not a husband and wife were in a room not having sex. Besides that, additional Satpol PP personnel are needed, additional facilities and infrastructure Keywords: Regional Autonomy, Effectiveness, Regional Regulations.
PERSPEKTIF SOSIOLOGIS TERHADAP TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA SINGKAWANG Saliro, Sri Sudono Sudono
Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol 17, No 2 (2019)
Publisher : UIN Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.845 KB) | DOI: 10.18592/khazanah.v17i2.3214

Abstract

The purpose of this study is to analyze the religious tolerance among different communities in the city of Singkawang. It focuses on the forms of the tolerance as well as the supporting and challenging factors toward tolerance among religious people in the city. This is an empirical research in which it employs descriptive qualitative methods that were used to obtain data through observation and interviews. Among the results of the field research is a finding that in Singkawang City, inter-religious relationships have been facilitated by collaborated forums namely FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) and FKPELA (Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama). Special for FKPELA, this forum has been claimed as the only interfaith youth communication forums found in Indonesia. Among the supporting factors for the interfaith cooperations are the emotional ties and environmental condition. In this context, the community grows and develops in an environment surrounded by people of different religions. Regarding the challenging factors, it was found that the socio-political situation and traumatic memory of conflict in the city?s history could constitute as inhibiting factors.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa toleransi beragama di antara komunitas yang berbeda di kota Singkawang. Penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk toleransi, serta faktor pendukung dan penghambat toleransi antar umat beragama di kota ini. Penelitian ini bersifat empiris dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang digunakan untuk memperoleh data melalui observasi dan wawancara. Di antar hasil dari penelitian lapangan tersebut adalah temuan bahwa hubungan keagaman di kota Singkawang diafasilitasi dalam sebuah wadah kolaboratif yakni FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) dan FKPELA (Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama). Khusus FKPELA, lembaga ini diklaim sebagai satu-satunya forum komunikasi pemuda lintas agama yang ada di Indonesia. Di antara faktor pendukung toleransi dimaksud adalah ikatan emosional dan kondisi lingkungan. Dalam hal ini, masyarakatnya tumbuh dan berkembang di lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang yang berbeda agama. Di sisi lain, faktor sosial politik dan beban ingatan traumatis terkait konflik dalam sejarah masyarakat di kota ini menjadi faktor penghambat.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH PADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE TRIWULAN 2013-2017 Saliro, Sri Sudono
AL AMWAL (HUKUM EKONOMI SYARIAH) Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)
Publisher : STAI BHAKTI PERSADA BANDUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil tabungan mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri periode triwulan 2013-2017, dan untuk membuktikan secara empiris faktor tersebut. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu NPF (Non Performing Financing), FDR (financing to deposit ratio), CAR (Capita Adequacy Ratio) terhadap tingkat bagi tabungan mudharabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan populasi seluruh laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dan menggunakan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu laporan keuangan triwulan PT. Bank Syariah Mandiri yang bersumber dari website annual report. Analiss data yang digunakan yaitu menguji hipotesis uji parsial, uji simultan dan koefisien determinasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah secara parsial maupun simultan NPF, FDR, CAR tidak berpengaruah terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah kemudian hasil dari uji koefisien determinasi mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah. Kata kunci: NPF, FDR, CAR, Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah.  
Upaya Mediasi dan Akibat Hukum Sengketa Pertanahan di Kantor BPN Kabupaten Sambas Jamiat, Jamiat; Saliro, Sri Sudono; Samsul, Samsul
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7, No 1 (2021): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v7i1.70

Abstract

Abstract Land is considered an asset that promises high value, so it is not surprising that land disputes occur in order to maintain ownership rights to land. The land dispute resolution process can be carried out by litigation or non-litigation. In the context of the implementation of land dispute resolution conducted at the Sambas BPN office, it is carried out through a mediation process (non-litigation). Based on the facts in the field in 2018 and 2019, there were many land disputes that were not resolved through mediation. This research focuses on what factors are causing the failure of mediation conducted at the Sambas BPN Office and how the legal consequences of resolving land disputes are resolved through mediation. The research uses empirical methods, and is analytical descriptive. To obtain primary data observation and unstructured interviews were conducted with respondents and sampling using purposive sampling. The results showed that: first, the factors causing the failure of mediation were the factors of the parties, the completion time factor, and supporting data factors. Second, the legal consequences of resolving land disputes resolved through mediation bind the parties to the dispute.
Analisis Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa Sri Sudono Saliro
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.196 KB) | DOI: 10.25217/jm.v3i2.362

Abstract

Dengan diterbitkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa perlu untuk disesuaikan. Dan kemudian lahirlah Perda Sambas No. 1 tahun 2009 tentang desa.Persoalan muncul ketika UU No. 6 tahun 2014 tentang desa diundangkan pada tanggal 15 januari 2014 yang kemudian dihadapkan dengan Perda Sambas No. 1 tahun 2009 tentang desa yang konsekuensi pengaturannya masih eksis sampai saat ini. Sehingga menuai pertanyaan mengenai bagaimana efektifitas pelaksanaan Perda No. 1 tahun 2009 tentang desa tersebut ?.Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), menggunakan pendekatan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perda Sambas No. 1 Tahun 2009 tentang desa secara landasan yuridis dan materi muatan pengaturannya tidak mengacu kepada UU No. 6 tahun 2014 tentang desa sehingga terjadi ketidaksesuaian norma yang mana akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini memperlihatkan diperlukan Perda Sambas tentang desa yang baru.
Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam Risky Kasmaja; Sri Sudono Saliro
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.454

Abstract

Pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudah diatur di dalam KUH Perdata maupun Al-Qur’an (Das Sollen).Namun di Indonesia terdapat sekelompok orang yang disebut transgender.Didalam KUH Perdata maupun Al-Qur’an dan Al-Hadits, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender, jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk mewaris (Das Sein).Permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian iniadalah bagiamana ketentuan mewaris bagi transgender dan adakah hambatan bagi ahli waris transgender untuk mewaris dan solusi mengatasihambatan tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalahdengan penelitan terhadap data sekunder, yang fokus perhatiannya menekankanpada hukum positif. Hasil penelitian mengungkap bahwa ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender ditinjau dari KUH Perdata adalah hak waris yang diberikan kepadanya tidak terpengaruh oleh jeniskelaminnya, sedang dalam Hukum Islam transgender mendapatkan hak warisnyajika perubahan jenis kelaminnya didasari dengan alasan yang dapat dibenarkansecara Islam.
Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kota Singkawang Sri Sudono Saliro; Jamiat Akadol; Saiful Rachman; Agus Setiawan
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.725

Abstract

The purpose of this study, among others, first, is to analyze the laws and regulations concerning the right to choose illiterates in the 2019 simultaneous elections in the City of Singkawang. Second, for the evaluation of the legal aspects of the Election, specifically talking about the substance of the contents of the laws and regulations concerning providing assistance to illiterate voters. Third, to remind us together that the issue of the right to choose illiterates is an important issue that must be regulated in the election laws and regulations. The focus of the study in this paper is related to how to provide assistance to illiterate voters in the implementation of the 2019 simultaneous elections in Singkawang City. This research is a field research using descriptive qualitative method, meaning that the writer is directly involved with the resource person to reveal the social reality in the community. To obtain data the authors conducted observations and interviews. The findings can be concluded that illiterate voters cannot be provided with assistance when voting on the 2019 simultaneous elections in Singkawang City because there is no legal basis governing the provision of assistance to illiterate voters. So that the impact of the lack of legal basis, illiterate voters who come to polling stations and enter the voting booths, do not vote because of the confusion of the voters themselves.Keywords: Right to Choose, Illiteracy.
Mempertanyakan Materi Muatan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi di Kabupaten Sambas Tamrin Muchsin; Sri sudono Saliro
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 14, No 1: April 2021
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v14i1.8748

Abstract

The regional government in the framework of implementing regional autonomy has the authority and independence in regulating regional government affairs. The authority of regional governments to regulate self-government affairs as stipulated in Law Number 23 Year 2014, hierarchically is a juridical implementation of Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the second amendment, which reads: “Government provinces, regencies and cities regulate and manage government affairs by themselves according to the principles of autonomy and assistance tasks ”. The local government of Sambas Regency in carrying out government affairs under its authority has the right to make policies both in the context of improving services, in order to increase community participation in regional development and in order to maintain moral values in people's lives. One of the important elements in implementing this process is through the formation of local regulations. A dynamic that can occur with regard to the making of regional regulations is the linkage between local political interactions and the technicality of making laws and regulations, the boundaries of which must not conflict with the 1945 Constitution, as well as the laws and regulations above. The presence of Sambas Regency Regional Regulation Number 3 of 2004 concerning the prohibition of prostitution and pornography is contrary to higher-level laws and regulations so that this regional regulation must be repealed.
Toleransi Meja Makan: Bisnis, Budaya Pedagang Kuliner, dan Interaksi Sosial Pedagang di Kota Singkawang Sri Sudono Saliro; Tamrin Muchsin; Baharuddin Baharuddin
NALAR Vol 5, No 1 (2021): Religious Moderation
Publisher : IAIN Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/njppi.v5i1.2430

Abstract

This study attempted to analyze the relationship between  tolerance values amongst religious followers with culinary trade culture in running a business, which was a hereditary cultural heritage. The interaction activities of culinary traders in Singkawang City were very unique, such as "pekong porridge" traders selling the products in the Secretariat of the Indonesian Taoist Council of Singkawang City. The study focused on bussiness patterns in culinary trade culture and its implication toward the tolerance amongst religious followers and ethnic society. This study is a qualitative. The data were gathered through observation and interviews. This finding revealed that dining table tolerance in Singkawang City was formed through trade culture diplomacy. In addition, trade culture and culinary consumption culture in traditional areas and Hong Kong markets made a bridge dialogue, social interaction, and social harmonization between ethnicities and religions at Singkawang City. Therefore, it was concluded that culinary did not only represent the identity of a society but also became the right medium to establish harmony between ethnic and religious societies. In the context of culinary traders at Singkawang City, tolerance built on the dining table was a community culture to eat together, which was then interspersed with dialogue and interaction, which indirectly had implications for fostering an attitude of tolerance between religions and ethnicities in a plural society center.Keywords: Tolerance; Trade Culture; Culinary Culture; Singkawang
Co-Authors Agus Setiawan Agus Setiawan Alam, Sitti Nur Aprilsesa, Tri Dian Aziz, Nana Abdul Baharuddin Baharuddin Baharuddin Baharuddin Eny Kurnia Evametha Vitranilla, Yudith Fadillah, Nor Fitrianoor, Wahyu Hamdani Hasiah Hasiah Hasiah, Hasiah Hayati, Anisah Norlaila Isman, Aytekin Jamaludin . Jamiat Jamiat Akadol Jamiat Akadol Jamiat Jamiat Jamiat, Jamiat Karman Karman Kasmaja, Risky Kholdi, Faldini Kurniati Kurniati Kusryat, Dheanita Marilang Marilang, Marilang Megasuciati Wardani Miharja, Marjan Mintarsih, Endah Mualimin Mualimin Mualimin Mualimin Mualimin Muchsin, Tamrin Muslimah Muslimah Muslimah Muslimah Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nuraini Oztunc, Mustafa Pane, Siti Rif’atussa’adah Sitorus Prapto Yudono Rifqi Muhammad RINI Risky Kasmaja Saiful Rachman Saiful Rachman Samsul Samsul Samsul Samsul Sardjana Orba Manullang Septemberiadi, Lando Silvia Ningsih Siti Aminah Subiyatno, Subiyatno Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Tamrin Tamrin Tamrin Tito Inouva Harada Turiman . Wahyu Firmansyah Widodo, Anton Yudi Purwadi Yudith Evametha Vitranilla Yunaldi, Ari