Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan) De Recht (Journal of Police and Law Enforcement)
Juli Nurani
Universitas Bhayangkara Surabaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DUSUN TLOCOR DALAM PENGOPTIMALAN SANITASI DAN EKSISTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN SIDOARJO Juli Nurani; Priyono Priyono
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v1i2.18

Abstract

Sanitation is an effort to foster and create a good condition in the field of health, especially public health. Basically, sanitation has a goal to be able to guarantee the cleanliness of the human environment so that a condition that is in accordance with the health community is realized. Tlocor Hamlet is a coastal hamlet located on the coast of Sidoarjo Regency and is still included in the area of Kedung Pandan Village, Jabon District. As one of the Dusun with a tourist destination, Tlocor Maritime Tourism which is also an access to go to the island resulting from the Sidoarjo mud disaster, better known as Lusi Island, it is better for the people of Tlocor Hamlet to maintain cleanliness and sanitation in the area they live in especially in the area they live in. they are one tourist destination. Based on field surveys that have been conducted previously and interviews with several informants such as village officials to the local RT head about problems that are happening and need more attention that we hope to improve and improve, as well as the results of discussions with the Tlocor Maritime Tourism manager namely the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), our work program we divide into two outlines in the field of sanitation optimization which includes sanitation education, introduction of waste disposal schemes, to training in making souvenirs based on used materials, as well as the Tourism Existence optimization program which includes a photo spot making program, introduction public through information media and training in making tofu shrimp as a form of utilization of Tlocor's main commodity.
ANALISIS YURIDIS BERAKHIRNYA FASILITAS PEMBIAYAAN INVESTASI AKIBAT WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA Sardelita Wamentyn Purba; Juli Nurani
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.044 KB)

Abstract

Lembaga jaminan fidusia diatur melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan dengan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. UU Jaminan Fidusia adalah hukum positif yang berlaku bagi jaminan fidusia, namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur dengan tegas dalam undang-undang tersebut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menjelaskan adanya kekaburan norma dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari menjadi gugur, karena persyaratan essensinya tidak terpenuhi yaitu pembayaran PNBP, sehingga harus mendaftar kembali dengan menggunakan sistem pendaftaran jaminan fidusia online. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam system online adalah tidak mempunyai status yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Miftahul Ibad; Juli Nurani
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.153

Abstract

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabatmanusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentukjaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupundalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, sertaterhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tindak pidanaperdagangan orang dalam prespektif hak asasi manusia dan bagaimana perlindungan hukumtindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakanjenis penelitian normatif yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena social yangmenjadi pokok permasalahan kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan peraturan hukum pidanapositif yang berlaku menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasilpenelitian ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdaganganorang dan melindungi korban perdagangan orang. Serta sebagai upaya perlindungan hukumatau pencagahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif yurisdis, pencegahantindak pidana termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dapat terlepas dari kebijakanpenanggulangan pidana, yang oleh secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakanhukum (law enforcement) dan sekaligus memberian perlindungan pada masyarakat (socialdefence).
Implementasi Penegakan Hukum atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis ETLE di Wilayah Jawa Timur Oktavio Siwi Nagari; Juli Nurani
DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 4 Issue 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/derecht.v4i1.405

Abstract

Traffic violations remain a serious challenge in East Java, the region with the highest violation rate in Indonesia. This study aims to analyze the legal basis for traffic violation enforcement using Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) as well as legal protections for road users in the region, using a normative legal research method. The results of the study indicate that the ETLE system is supported by a robust regulatory framework, including Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, Government Regulation No. 80 of 2012, and National Police Regulation No. 2 of 2025, which collectively provide legal certainty for law enforcement officials and the general public. Legal protection for road users is realized through the objectivity of electronic evidence, the mechanism for sending confirmation letters to violators, and the transparency of online fine payments. Nevertheless, several challenges remain, including the uneven distribution of camera infrastructure across various regions, weak data synchronization among relevant agencies, and the lack of an explicit appeal mechanism for members of the public who feel aggrieved. Using Lawrence M. Friedman’s legal system theory, these challenges reflect weaknesses in the components of legal structure and legal culture that need to be systematically strengthened to achieve effective, transparent, and fair traffic law enforcement.
Co-Authors Miftahul Ibad Oktavio Siwi Nagari Priyono Priyono Sardelita Wamentyn Purba