Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Ilmiah Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin The Easta Journal Law and Human Rights Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan) Semeru Jurnal Pengabdian Masyarakat De Recht (Journal of Police and Law Enforcement)
Juli Nurani
Universitas Bhayangkara Surabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DUSUN TLOCOR DALAM PENGOPTIMALAN SANITASI DAN EKSISTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN SIDOARJO Juli Nurani; Priyono Priyono
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 1, No 2 (2020): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v1i2.18

Abstract

Sanitation is an effort to foster and create a good condition in the field of health, especially public health. Basically, sanitation has a goal to be able to guarantee the cleanliness of the human environment so that a condition that is in accordance with the health community is realized. Tlocor Hamlet is a coastal hamlet located on the coast of Sidoarjo Regency and is still included in the area of Kedung Pandan Village, Jabon District. As one of the Dusun with a tourist destination, Tlocor Maritime Tourism which is also an access to go to the island resulting from the Sidoarjo mud disaster, better known as Lusi Island, it is better for the people of Tlocor Hamlet to maintain cleanliness and sanitation in the area they live in especially in the area they live in. they are one tourist destination. Based on field surveys that have been conducted previously and interviews with several informants such as village officials to the local RT head about problems that are happening and need more attention that we hope to improve and improve, as well as the results of discussions with the Tlocor Maritime Tourism manager namely the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), our work program we divide into two outlines in the field of sanitation optimization which includes sanitation education, introduction of waste disposal schemes, to training in making souvenirs based on used materials, as well as the Tourism Existence optimization program which includes a photo spot making program, introduction public through information media and training in making tofu shrimp as a form of utilization of Tlocor's main commodity.
PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN UNIT USAHA BUDIDAYA AYAM JOPER MENDUKUNG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA Haryono; Joice Soraya; Tri Ida Wahyu Kustyorini; Mohammad Muchid; Juli Nurani
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1: Juni 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v1i1.10

Abstract

Terdapat peluang dan diperlukan pembentukan unit usaha ayam Joper di Bumdes Dadi Mulyo, melalui tahapan 1) Rencana komersialisasi untuk pembibitan, penyediaan pakan, penggemukan dan pasca panen; 2) dukungan kampus merdeka dan merdeka belajar beberapa perguruan tinggi swasta. Manfaat program scale up adalah 1) jangka pendek pengembangan teknologi menuju industri, sehingga hingga tercipta kewirausahaan sosial; 2) jangka menengah bahwa setiap desa melalui model Inkubator, Klaster, One Village One Product bisa saling berkaitan antar desa dan wilayah pedesaan. Tahapan pelaksanaan kegiatan mulai dari penyediaan bahan baku hingga analisi keuangan yang dapat diketahui bahwa IRR sebesar 24,33 %, Net B/C sebesar 1,1% dan PBP selama 3 tahun 5 bulan atau 17 musim panen, dengan NPV sebesar Rp. 30.977.256. Program scale up yang memiliki dampak kepada para pihak antara lain Kelompok peternak, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna, peningkatan PADes, Mahasiswa magang, restoran dan rumah makan, Universitas Bhayangkara Surabaya, Kecamatan/ Kabupaten Ngawi.
ANALISIS YURIDIS BERAKHIRNYA FASILITAS PEMBIAYAAN INVESTASI AKIBAT WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA Sardelita Wamentyn Purba; Juli Nurani
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.044 KB)

Abstract

Lembaga jaminan fidusia diatur melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan dengan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. UU Jaminan Fidusia adalah hukum positif yang berlaku bagi jaminan fidusia, namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur dengan tegas dalam undang-undang tersebut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menjelaskan adanya kekaburan norma dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari menjadi gugur, karena persyaratan essensinya tidak terpenuhi yaitu pembayaran PNBP, sehingga harus mendaftar kembali dengan menggunakan sistem pendaftaran jaminan fidusia online. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam system online adalah tidak mempunyai status yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
TINDAK PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Miftahul Ibad; Juli Nurani
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.153

Abstract

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabatmanusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentukjaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupundalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, sertaterhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tindak pidanaperdagangan orang dalam prespektif hak asasi manusia dan bagaimana perlindungan hukumtindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakanjenis penelitian normatif yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena social yangmenjadi pokok permasalahan kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan peraturan hukum pidanapositif yang berlaku menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasilpenelitian ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdaganganorang dan melindungi korban perdagangan orang. Serta sebagai upaya perlindungan hukumatau pencagahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif yurisdis, pencegahantindak pidana termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dapat terlepas dari kebijakanpenanggulangan pidana, yang oleh secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakanhukum (law enforcement) dan sekaligus memberian perlindungan pada masyarakat (socialdefence).
JURIDICAL REVIEW OF CONSUMER PROTECTION IN GUARANTEEING CONSUMER RIGHTS IN E-COMMERCE TRANSACTIONS Nurani, Juli; Indawati, Indawati; Wahyuningati, Edi; Prameswari, Marchella Arnaz
Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 Issue 3 (2024)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jmr.v3i3.644

Abstract

The rapid advancement of information technology has transformed trade, especially with the rise of e-commerce, which accelerates transactions and promotes the global digital economy. However, this shift has also introduced risks for consumers, such as receiving items that do not match advertisements or encountering scams, where businesses fail to deliver purchased goods. In Indonesia, consumer protection laws, particularly Law No. 8/1999 on Consumer Protection and the amended Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions, aim to safeguard consumers and address these challenges amid the evolving e-commerce landscape. This research aims to examine the juridical aspects of consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia, focusing on the legal framework governing consumer rights, challenges in the implementation of the law, as well as proposed solutions to improve the consumer protection system. This research is a normative legal research to address a legal problem by determining legal principles and relevant legal rules as a solution to legal problems that become research objects. The research findings indicated that consumer legal protection, as established by the 1999 Consumer Protection Law, protects consumers against scams, misleading terms, and product discrepancies, especially in e-commerce, to ensure trust, security, and fair practices amid the rise of digital transactions. Furthermore, effective legal protection of consumers is necessary to overcome various unfair practices in transactions, especially in this evolving digital era.
The Role of Carbon Trading in Climate Change Mitigation: A Juridical Analysis of Policies and Regulations in Environmental Law in Indonesia Rahmawati, Diah Ayu; Haryono, Haryono; Endarto, Budi; Soraya, Joice; Nurani, Juli
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 3 No. 01 (2024): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v3i01.356

Abstract

This paper examines the role of carbon trading in climate change mitigation through a juridical analysis of Indonesia's environmental law and regulatory frameworks. Carbon trading has emerged as a critical tool for reducing greenhouse gas emissions, but its success depends on the strength of the legal and regulatory systems supporting it. By analyzing Indonesia’s Carbon Economic Value policy, environmental laws, and international commitments such as the Paris Agreement, this study identifies key regulatory gaps, overlapping jurisdictional issues, and enforcement challenges. The findings highlight the need for stronger monitoring, reporting, and verification mechanisms, as well as clearer regulatory frameworks to ensure the effectiveness of carbon trading in Indonesia. Recommendations are made to enhance institutional capacity, align national policies with international standards, and promote private sector participation. These improvements are crucial for achieving Indonesia’s emissions reduction targets and contributing to global climate change efforts.
Legal Study of Cyber Phishing Crimes Using Cyber Crime Legislation in Indonesia Asep Wedotomo; Sinarianda Kurnia Hartantien; Imam Suroso; Juli Nurani
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v4i6.2093

Abstract

The rapid development of information technology has led to the emergence of various forms of cyber crime, one of which is cyber phishing. However, Indonesian criminal law has not specifically regulated phishing as a distinct criminal offense, resulting in legal ambiguity and challenges in law enforcement. This study aims to analysis legal study of cyber phishing crimes using cyber crime legislation in Indonesia. This research employs a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that current regulations, particularly the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law), do not explicitly and comprehensively regulate cyber phishing, leading to uncertainty in its application. In addition, legal protection for victims remains limited, as the law primarily focuses on punishing offenders rather than providing effective compensation mechanisms. Furthermore, the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) has not accommodated phishing-related offenses involving personal data misuse. Therefore, legal reform is necessary to formulate clear provisions on cyber phishing and strengthen victim protection to ensure legal certainty and justice in the digital era.
Dari Sosialisasi Menuju Navigasi Hukum: Perumusan Model Pemberdayaan Hukum Kolaboratif Di Siwalankerto Ina Rosmaya; Juli Nurani; Susilo Susilo
Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : LPPM Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/semeru.v3i1.1701

Abstract

Informasi hukum menjadi berguna ketika warga mampu menghubungkan persoalan sehari-hari dengan hak, tindakan yang aman, bukti yang perlu dijaga, dan kanal layanan yang tepat. Di Siwalankerto, mobilitas penduduk yang tinggi, heterogenitas sosial, dan terbatasnya media informasi publik yang bertahan setelah kegiatan menimbulkan kebutuhan akan edukasi hukum dan HAM yang praktis. Artikel pengabdian ini menjelaskan perancangan, pelaksanaan, dan pembelajaran dari KKN Tematik SMART 2 yang berlangsung pada 4-30 Juni 2026 oleh 15 mahasiswa bersama Pemerintah Kelurahan Siwalankerto. Kegiatan menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dengan evaluasi proses kualitatif. Kebutuhan awal dipetakan melalui survei lapangan, wawancara terarah, percakapan lapangan, dan dokumen program. Intervensi utama memadukan penjelasan ringkas, pembahasan kasus, pemetaan prosedur, tanya jawab, dialog masyarakat-institusi, dan media belajar visual. Kegiatan menghasilkan peta kebutuhan navigasi hukum lokal, materi edukasi kontekstual, ruang komunikasi yang menghubungkan warga dengan layanan setempat, serta pembagian peran awal untuk tindak lanjut. Refleksi atas proses tersebut menghasilkan model pemberdayaan hukum kolaboratif lima tahap, yaitu diagnosis kebutuhan, penerjemahan bahasa hukum, dialog lintas aktor, latihan pilihan prosedural, dan penguatan kesinambungan lokal. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa warga lebih mudah terlibat ketika norma hukum dikaitkan dengan situasi yang mereka kenali dan langkah yang dapat dilakukan. Model ini memberi nilai praktis bagi penyelenggaraan pendidikan hukum publik yang lebih mudah diakses dan partisipatif, sekaligus menggeser sosialisasi satu arah menuju pendampingan navigasi hukum dan akses layanan secara kolaboratif.
Implementasi Penegakan Hukum atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis ETLE di Wilayah Jawa Timur Oktavio Siwi Nagari; Juli Nurani
DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 4 Issue 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/derecht.v4i1.405

Abstract

Traffic violations remain a serious challenge in East Java, the region with the highest violation rate in Indonesia. This study aims to analyze the legal basis for traffic violation enforcement using Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) as well as legal protections for road users in the region, using a normative legal research method. The results of the study indicate that the ETLE system is supported by a robust regulatory framework, including Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, Government Regulation No. 80 of 2012, and National Police Regulation No. 2 of 2025, which collectively provide legal certainty for law enforcement officials and the general public. Legal protection for road users is realized through the objectivity of electronic evidence, the mechanism for sending confirmation letters to violators, and the transparency of online fine payments. Nevertheless, several challenges remain, including the uneven distribution of camera infrastructure across various regions, weak data synchronization among relevant agencies, and the lack of an explicit appeal mechanism for members of the public who feel aggrieved. Using Lawrence M. Friedman’s legal system theory, these challenges reflect weaknesses in the components of legal structure and legal culture that need to be systematically strengthened to achieve effective, transparent, and fair traffic law enforcement.
Aspek Kriminologis Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pengendalian Sosial Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Yana Kusnadi Srijadi; Iwan Abadi; Iskandar Zulkarnaen; Eskar Tri Denatara; Anik Budiati; Juli Nurani; Triana Sunjaya; Steven Endrow
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 23 No. 4 (2023): Special Issue (December 2023)
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/t0910772

Abstract

In social control, society plays a crucial role in preventing crime and ensuring criminal justice. To explain the phenomenon of crime, there are three schools of thought in criminology: classical criminology, positivism, and critical criminology. Crime is viewed as a social problem that can be understood not only from a legal perspective but also through scientific study. Sanctions are a normative aspect of the social control system, and sociologically, they cannot be equated from one region to another. The potential for social control of crime can be achieved through problem-oriented policing and community policing by analyzing various aspects related to public satisfaction with the performance and quality of police services. The way society responds to various criminal acts can be studied from criminological and sociological perspectives, and the role of judges in dealing with offenders is essentially one form of social control by society.
Co-Authors Anik Budiati Argya Satyadini Mangku Praja Asep Wedotomo Budi Endarto Denatara, eskar Tri Hartantien, Sinarianda Kurnia Haryono Haryono Haryono Haryono Imam Suroso Ina Rosmaya Indawati, Indawati Iskandar Zulkarnaen Iwan Abadi Iwan Abadi Miftahul Ibad Mohammad Muchid Oktavio Siwi Nagari Prameswari, Marchella Arnaz Priyono Priyono Pujo Iswahyudi Rahmawati, Diah Ayu Sardelita Wamentyn Purba Steven Endrow Susilo Susilo Tri Ida Wahyu Kustyorini Triana Sunjaya Wahyuningati, Edi Yana Kusnadi Srijadi Yana Kusnandi Srijadi