Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Ekspansi Gojek di Singapura Tahun 2018 Melalui Foreign Direct Investment (FDI) Al Dina Maulidya; Bagas Prasetyo; Marsha Salsabilla; Rizal Alif Prakasya
Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi) Vol 3, No 3 (2020): Jurnal SEKURITAS
Publisher : Prodi Manajemen Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (813.562 KB) | DOI: 10.32493/skt.v3i3.4833

Abstract

Gojek melakukan ekspansi ke sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2018. Salah satu negara tersebut ialah Singapura, ekspansi ini dinilai cukup berani. Singapura merupakan satu-satunya negara maju di Asia Tenggara, sekaligus sebagai negara asal raksasa ride hailing saingan Gojek, yakni Grab. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekspansi Gojek di Singapura tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknis analisa kualitatif, dan mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan konsep Foreign Direct investment (FDI), untuk menetapkan enam faktor penentu yang mempengaruhi ekspansi Gojek di Singapura. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, jika setidaknya terdapat enam faktor penentu ekspansi Gojek di Singapura. Enam faktor tersebut ialah, pertumbuhan market size di Singapura, keterbukaan negara Singapura, rendahnya tingkat inflasi di Singapura, tingkat korupsi yang cenderung rendah di Singapura, adanya kebijakan pemerintah yang mendukung penanaman modal asing di Singapura, serta stabilitas politik yang tinggi di Singapura.
Efforts of the Arab League in Resolving the Arab Spring Conflict in Libya and Syria in 2010-2012 Al Dina Maulidya
Jurnal Studi Sosial dan Politik Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Studi Sosial dan Politik
Publisher : FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jssp.v4i1.5410

Abstract

Abstrak Musim Semi Arab telah membawa semangat demokrasi di sejumlah negara Arab, seperti di Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, Yaman, dan sebagainya. Musim Semi Arab di Libya dan Suriah telah menjadi awal dari konflik sipil yang membawa kesengsaraan. Kehadiran konflik ini membawa keprihatinan bagi dunia internasional, yang ditujukan kepada organisasi regional Timur Tengah, Liga Arab. Wajar bagi organisasi regional untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik negara anggota. Untuk alasan ini, penelitian ini akan mencari tahu apa yang telah dilakukan Liga Arab untuk menyelesaikan konflik. Studi ini akan setuju untuk melihat percobaan yang dilakukan oleh Liga Arab selama penyelesaian Musim Semi Arab di Libya dan Suriah pada 2010-2012. Musim Semi Arab, sekitar 2010-2012, terlepas dari konflik yang hanya mengandung konflik saudara dipertahankan. Studi ini menggunakan konsep resolusi konflik dengan melihat empat aspek yang harus disetujui oleh organisasi lokal untuk menyelesaikan konflik. Dari penelitian, diakui bahwa Liga Arab menerapkan keputusan Zona Larangan Penerbangan untuk Libya dengan bantuan PBB. Sementara itu, Liga Arab di Suriah mengambil tindakan tegas untuk membentuk penilaian pembekuan yang telah disetujui sejak awal 2011. Liga Arab dapat memenuhi empat aspek yang dibutuhkan, tetapi dalam prosesnya sesuai dengan apa yang membuat Liga Arab untuk memperbaiki masalah yang ada . Kata kunci: Musim Semi Arab, Libya, Suriah, Liga Arab, Resolusi Konflik.
Strategi Korea Selatan Untuk Mencapai Kepentingan Ekonomi Terhadap Jepang Pasca Sengketa Pulau Pada Tahun 2018 Al Dina Maulidya; Hamdan Nafiatur Rosyida
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 8 No 2 (2022): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.504 KB) | DOI: 10.35326/pencerah.v8i2.1979

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Pemerintah Korea Selatan dalam mencapai kepentingan ekonominya terhadap Jepang pasca sengketa di tahun 2018. Pada tahun tersebut, pandangan negatif publik Jepang terhadap Korea Selatan meningkat akibat adanya pembaruan dalam Korean Unification Flag yang memasukkan Pulau Takeshima/Dokdo. Pada kenyatannya, pulau tersebut masih disengketakan oleh kedua negara. Akibat hal tersebut, hubungan diplomatis antara Korea Selatan dengan Jepang kembali memburuk. Kerenggangan hubungan ini dapat menyebabkan sulitnya pencapaian kepentingan ekonomi Korea Selatan, seperti yang terjadi di masa lalu. Akibat sengketa perebutan pulau yang sama, Korea Selatan mengalami kerugian pada bidang pariwisata dan ekspor produk budaya ke Jepang. Untuk itu, diperlukan strategi untuk tetap bisa mencapai kepentingan ekonomi Korea Selatan di Jepang pada saat sengketa di tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dan menggunakan konsep kepentingan nasional dan konsep diplomasi budaya sebagai alat analisanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korea Selatan memanfaatkan Hallyu sebagai instrumen pencapai kepentingan ekonominya. Dilakukan berbagai kegiatan eksibisi untuk mencapai hal tersebut, seperti menyelenggarakan Festival KCON di Jepang, melakukan promosi K-food dalam acara Foodex Japan dan K-Food Fair, melakukan penguatan terhadap agenda culture exchange antar kedua negara, dan melaksanakan Korean Cinema Week setiap tahun. Strategi tersebut terbukti berhasil meningkatkan ekspor produk budaya dari jepang dan keuntungan pariwisata bagi Korea Selatan.
Strategi Pemerintah Singapura dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan yang Meningkat Selama Periode Circuit Breaker Al Dina Maulidya
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v14i2.6674

Abstract

The COVID-19 pandemic has forced many countries to impose restrictions on social activities, this causes people to experience economic difficulties and increases their mental burden. As a result, violence becomes an outlet for feelings of frustration and is carried out against women. A report by the United Nations Development Program (UNDP), mentions a number of countries experiencing an increase in cases of violence against women. The only country from Southeast Asia mentioned in the report is Singapore. During the COVID-19 pandemic, the Singapore Government implemented a Circuit Breaker policy to prevent the spread of the virus. This policy has locked the perpetrators of violence with their victims, so that the right strategy is needed to be able to handle the spike in cases of violence during the Circuit Breaker period. To solve this problem, assistance from the local government will be needed. Therefore, the purpose of this study is to describe the strategy of the Singapore Government in dealing with violence against women which increased during the Circuit Breaker period. This paper uses descriptive qualitative research methods, with literature study as a method of data collection. The concept used is the concept of violence against women and the concept of victim service. The results of the study show that there are three strategies used by the Singapore government, namely: 1) improving public services to deal with violence against women during the COVID-19 pandemic; 2) optimizing the role of the police and law enforcement officers, and 3) providing support for mental health recovery for victims of violence.