Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Syafruddin Syafruddin
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Muhammad Ruhly Kesuma Dinata; Syafruddin Syafruddin
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.923 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16146

Abstract

Law which is seen as one of the important aspects in society that aims to realize the formation of a comfortable and just society, is sometimes ignored by a few people. Not infrequently the law is injured, violated, even manipulated its function by people who do have an interest or people who still consider the importance of a law that exists in society. North Lampung as one of the districts in Lampung Province which has an area of 2,765.63 km² and the total population of the district is 612,100. In 2020 in September at the Resort Police (Porles) of North Lampung, reports of the occurrence of crime have exceeded 1000 (one thousand) reports, this is very concerned about legal awareness in North Lampung. Whereas in the North Lampung community, it is very thick with Lampung Indigenous culture which has behavioral values in the community called Piil Pesinggiri which is defined as a sense of shame to carry out an attitude that is insulted by religion and socio-cultural environment.
Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara Syafruddin Syafruddin; Muhammad Ruhly Kesuma Dina
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v17i2.2802

Abstract

Perjanjian pengusahan tanah dengan bagi hasil semula diatur dalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960  tentang perjanjian Bagi hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960  Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara? dan Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960  tentang Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara? Artikel ini menggunakan pendekatan empris, data primer diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan yang kemudian dilengkapi dengan  studi pustaka untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960  tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara belum sepenuhnya berjalan efektif. Masyarakat cenderung memilih untuk melaksanakan dengan cara lisan, dengan dasar imbangan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, alasannya adalah sudah dilakukan secara turun temurun, saling percaya untuk saling tolong menolong antara warga sehingga mereka tidak memilih secara formal namun hanya kata sepakat antara kedua pihak (pemilik tanah dan penggarap). Faktor penghambat penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960  tentang Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara adalah  sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan Perjanjian bagi Hasil Pertanian yang diatur dalam Undang-Undang tersebut karena tidak adanyan Sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait; kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan; adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang menyepelekan setiap peraturan yang berhubungan dengan pertanian.
Co-Authors Muhammad Ruhly Kesuma Dinata