Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Justice Law Review JICL
Tubagus Ahmad Ramadan
Universitas Pamulang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KUHP Tubagus Ahmad Ramadan
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.696 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i2.2224

Abstract

ABSTRAK Aparat penegak hukum mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa ( dwang middelen ) dalam rangka penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana melalui upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Tindakan hukum ini dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seseorang antara lain penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Artinya apabila aparat penegak hukum melaksanakan hukum dengan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal menjalankan wewenangnya, maka tindakan itu pasti merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal ini harus dihindari dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena pelanggaran HAM yang dilakukan penegak hukum dalam lingkup tugas dan wewenangnya dalam melakukan upaya paksa merupakan perusak kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparaturnya di Indonesia. Jika ini telah terjadi maka kepercayaan masyarakat akan aparat penegak hukum akan hilang. Seperti halnya Polisi yang mempunyai kewenangan upaya paksa penangkapan, dimana seringkali dijumpai upaya paksa penangkapan yang dilakukan Polisi itu disertai kelalaian yang dilakukan oleh polisi tersebut dalam proses penangkapannya. Salah tangkap merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Karena upaya ini enundukkan orang yang tidak bersalah dijadikan bersalah dan yang lebih parahnya lagi sering kali terjadi salah tangkap ini disertai dengan kekerasan yang juga dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup dan wewenangnya melakukan upaya paksa penangkapanKata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Salah Tangkap
Implications of the New Criminal Code on the Narcotics Law: An Analysis of Reformulation Needs Endi Arofa; Tubagus Ahmad Ramadan
Justice Law Review Vol. 1 No. 2 (2025): Justice Law Review
Publisher : PT Justitia Legal Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64317/jlr.v1i2.26

Abstract

This study analyzes the implications of the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code on the enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the urgency of the necessary reformulation. Using normative juridical methods through legislative and conceptual approaches, this study examines the legal substance, legal principles, and doctrines relevant to the harmonization of the two regulations. The results of the study show that the revocation of Articles 111 to 126 of the Narcotics Law by Article 622 paragraph (1) letter w of the new Criminal Code creates a substantial legal vacuum for the regulation of the crime of cultivation, buying and selling and distributing narcotics that is not fully accommodated in the new Criminal Code. There is a significant disharmony between the orientation of restorative punishment in the new Criminal Code and the retributive approach in the Narcotics Law, as well as inconsistencies in the implementation of rehabilitative approaches for narcotics users and addicts. This study concludes that the reformulation of the Narcotics Law is an urgent need to fill the legal vacuum, harmonize the criminal paradigm, strengthen the special investigation mechanism, and implement a balance between the eradication of illicit circulation and the protection of human rights in an integrated and fair criminal justice system.
PELEPASAN KONDOM TANPA PERSETUJUAN (STEALTHING): ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN OTONOMI SEKSUAL DAN UNSUR KEKERASAN SEKSUAL Risky Waldo; Tubagus Ahmad Ramadan
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 8 No. 3 (2025): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The practice of nonconsensual condom removal or stealthing represents a form of sexual violence that has garnered intensive attention in international legal discourse, yet remains inadequately recognized within the Indonesian legal system. This research aims to analyze the juridical construction of stealthing as a violation of sexual autonomy and evaluate the adequacy of Indonesia's criminal law framework in accommodating such practice. Employing normative legal research methodology with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study examines the Sexual Violence Crimes Law, the new Criminal Code, and regulations from various progressive jurisdictions. Research findings indicate that stealthing can be constructed as sexual violence violating sexual and reproductive autonomy through conditional consent theory and reproductive coercion framework. However, normative constructions in existing legislation do not explicitly accommodate this practice, resulting in legal vacuum. This research recommends legislative revision by adding specific provisions regarding stealthing, reformulation of consent concept, strengthening victim protection mechanisms, comprehensive sexuality education, and capacity building for law enforcement officials to provide adequate legal protection for victims.
Co-Authors Endi Arofa Risky Waldo