Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KUHP Tubagus Ahmad Ramadan
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.696 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i2.2224

Abstract

ABSTRAK Aparat penegak hukum mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa ( dwang middelen ) dalam rangka penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana melalui upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Tindakan hukum ini dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seseorang antara lain penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Artinya apabila aparat penegak hukum melaksanakan hukum dengan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal menjalankan wewenangnya, maka tindakan itu pasti merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal ini harus dihindari dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena pelanggaran HAM yang dilakukan penegak hukum dalam lingkup tugas dan wewenangnya dalam melakukan upaya paksa merupakan perusak kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparaturnya di Indonesia. Jika ini telah terjadi maka kepercayaan masyarakat akan aparat penegak hukum akan hilang. Seperti halnya Polisi yang mempunyai kewenangan upaya paksa penangkapan, dimana seringkali dijumpai upaya paksa penangkapan yang dilakukan Polisi itu disertai kelalaian yang dilakukan oleh polisi tersebut dalam proses penangkapannya. Salah tangkap merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Karena upaya ini enundukkan orang yang tidak bersalah dijadikan bersalah dan yang lebih parahnya lagi sering kali terjadi salah tangkap ini disertai dengan kekerasan yang juga dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup dan wewenangnya melakukan upaya paksa penangkapanKata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Salah Tangkap
Implications of the New Criminal Code on the Narcotics Law: An Analysis of Reformulation Needs Endi Arofa; Tubagus Ahmad Ramadan
Justice Law Review Vol. 1 No. 2 (2025): Justice Law Review
Publisher : PT Justitia Legal Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64317/jlr.v1i2.26

Abstract

This study analyzes the implications of the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code on the enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the urgency of the necessary reformulation. Using normative juridical methods through legislative and conceptual approaches, this study examines the legal substance, legal principles, and doctrines relevant to the harmonization of the two regulations. The results of the study show that the revocation of Articles 111 to 126 of the Narcotics Law by Article 622 paragraph (1) letter w of the new Criminal Code creates a substantial legal vacuum for the regulation of the crime of cultivation, buying and selling and distributing narcotics that is not fully accommodated in the new Criminal Code. There is a significant disharmony between the orientation of restorative punishment in the new Criminal Code and the retributive approach in the Narcotics Law, as well as inconsistencies in the implementation of rehabilitative approaches for narcotics users and addicts. This study concludes that the reformulation of the Narcotics Law is an urgent need to fill the legal vacuum, harmonize the criminal paradigm, strengthen the special investigation mechanism, and implement a balance between the eradication of illicit circulation and the protection of human rights in an integrated and fair criminal justice system.
PELEPASAN KONDOM TANPA PERSETUJUAN (STEALTHING): ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN OTONOMI SEKSUAL DAN UNSUR KEKERASAN SEKSUAL Risky Waldo; Tubagus Ahmad Ramadan
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 8 No. 3 (2025): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The practice of nonconsensual condom removal or stealthing represents a form of sexual violence that has garnered intensive attention in international legal discourse, yet remains inadequately recognized within the Indonesian legal system. This research aims to analyze the juridical construction of stealthing as a violation of sexual autonomy and evaluate the adequacy of Indonesia's criminal law framework in accommodating such practice. Employing normative legal research methodology with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study examines the Sexual Violence Crimes Law, the new Criminal Code, and regulations from various progressive jurisdictions. Research findings indicate that stealthing can be constructed as sexual violence violating sexual and reproductive autonomy through conditional consent theory and reproductive coercion framework. However, normative constructions in existing legislation do not explicitly accommodate this practice, resulting in legal vacuum. This research recommends legislative revision by adding specific provisions regarding stealthing, reformulation of consent concept, strengthening victim protection mechanisms, comprehensive sexuality education, and capacity building for law enforcement officials to provide adequate legal protection for victims.
Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penerapan Asas Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Tubagus Ahmad Ramadan
Marwah Hukum Vol 4, No 1 (2026): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v4i1.10844

Abstract

Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis penerapan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia melalui metode yuridis normatif. Fokus kajian meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia mengadopsi berbagai teori pertanggungjawaban seperti strict liability, vicarious liability, dan teori identifikasi, namun terdapat inkonsistensi normatif dalam merumuskan kriteria kesalahan korporasi. Implikasi penerapan asas kesalahan menunjukkan kompleksitas pembuktian, keterbatasan kapasitas penegak hukum, dan disparitas pemidanaan menjadi hambatan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi pengaturan dan penguatan kapasitas institusional untuk meningkatkan akuntabilitas korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
The Deterrence Dilemma: Assessing Criminal Liability Standards for Emerging Digital Offenses in the AI Era Budi Kristian; Tubagus Ahmad Ramadan
Realism: Law Review Vol. 3 No. 3 (2025): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v3i3.86

Abstract

The exponential growth of artificial intelligence technology has presented unprecedented challenges to traditional criminal accountability frameworks, particularly in dealing with AI-based digital crimes that operate beyond conventional mens rea doctrines. This study examines the adequacy of Indonesia's criminal law provisions in regulating autonomous AI systems and proposes comprehensive accountability standards to achieve optimal deterrence while ensuring legal certainty. Using normative juridical methodology with legislative, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes primary legal materials including Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning ITE, complemented by contemporary academic literature on AI criminality and international cybercrime instruments. The findings reveal critical gaps in the current regulatory framework, suggesting that existing provisions are inadequate to address the complexities of AI-based crimes such as deepfake fraud, automated hacking, and algorithmic manipulation. The study proposes a hybrid liability model that integrates the principles of strict liability, negligence-based liability, and vicarious liability adjusted to AI risk categories. The study concludes that effective deterrence requires reconceptualization beyond punitive sanctions to include preventive mechanisms, while legal certainty demands risk-based differentiated standards and capacity building of digital forensics supported by international cooperation frameworks. Keywords: artificial intelligence; criminal liability; digital crime; prevention theory; legal certainty.
IMPLEMENTASI UU TPKS DAN UU ITE SEBAGAI PERISAI HUKUM REMAJA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN CYBER - GROOMING DI ERA METAVERSE 2026 Tubagus Ahmad Ramadan; Ali Imron; Riyani Agustin; Fadya Vramessya Maharan
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9, No 7 (2026): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v9i7.2501-2511

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat literasi hukum remaja terhadap ancaman cyber-grooming di era metaverse melalui implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum partisipatif dengan pendekatan Case-Based Learning (CBL), dilaksanakan di SMK Pondok Petir, Kota Depok, Jawa Barat, pada 15–17 April 2026, dengan melibatkan lebih dari 30 siswa aktif sebagai peserta. Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan instrumen berupa lembar pre-test dan post-test, media presentasi visual, modul digital interaktif, dan kartu simulasi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata skor literasi hukum digital peserta dari 38 menjadi 82 dari skala 100, atau setara dengan peningkatan sebesar 115,8%. Lebih dari 90% peserta mampu mengidentifikasi indikator cyber-grooming dan memahami mekanisme perlindungan hukum yang dijamin oleh UU TPKS dan UU ITE. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa sinergi kedua regulasi tersebut membentuk perisai hukum yang komprehensif bagi remaja, namun efektivitasnya sangat bergantung pada program edukasi hukum berbasis komunitas yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada karakteristik kelompok remaja
Reconstructing Legal Protection for Victims of Deepfake Abuse through a Victim-Oriented Justice Approach Mohammad Arief Widyanto; Risky Waldo; Tubagus Ahmad Ramadan
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v8i1.11483

Abstract

The rapid advancement of artificial intelligence has given rise to deepfake technology, which employs deep learning through Generative Adversarial Networks (GANs) to realistically manipulate audio-visual content without the subject's consent. Misuse of this technology inflicts multiple layers of harm on victims, including violations of honor and privacy, alongside prolonged psychological trauma. Indonesia's existing regulations, namely the ITE Law No. 1 of 2024 and the PDP Law No. 27 of 2022, have not explicitly defined deepfakes as an independent criminal offense, creating a legal vacuum (rechtsvacuum) that leaves victims vulnerable to further harm. This research employs a normative legal method, using legislative, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that both regulations remain reactive and inadequate to address the complexity of AI-based digital identity manipulation. In response, a victim-oriented justice approach is proposed as a paradigm for legal reconstruction, positioning victims as the central subject of recovery. The proposed ideal reconstruction consists of three layers of protection: preventive, through the establishment of lex specialis regulation; repressive, through mandatory restitution; and rehabilitative, through guarantees of the right to be forgotten and psychological recovery. This study concludes that comprehensive special legislation oriented toward fulfilling victims' rights in digital crimes is urgently needed.
The Role of Justice Law Enforcement By Judges In Handling Criminal Cases Nani Widya Sari; Oksidelfa Yanto; Guntarto Widodo; Henlia Peristiwi Rejeki; Tubagus Ahmad Ramadan
Legalis : Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2025): April 2025
Publisher : PT Penerbit Ilmiah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/legalis.v3i2.515

Abstract

Law enforcement is a process of making efforts to reinforce the existing legal norms. One of the parties that plays a role in law enforcement is the judge. The role of judges in law enforcement, especially criminal law, is very urgent in the criminal justice system in Indonesia. This is because the judge is the one who decides a case through his decision which will always be the concern of justice seekers. Therefore, in handling cases, the judge is impartial and may not be influenced by any party, so that his decision can realize a sense of justice in society. The research method used in this writing is the normative legal research method using secondary data obtained through literature studies. The focus of this research is the role of judges in law enforcement, especially in handling criminal cases through their just decisions.