Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan JURNAL ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN International Journal of Law and Society Justice Law Review
Endi Arofa
universitas pamulang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KDRT DAN PERLINDUNGAN ANAK Bambang Wiyono; Gregorius Hermawan K; Endi Arofa; Eka Martiana Wulansari; Susanto Susanto
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol 1, No 3 (2020): ABDIMAS
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v1i3.p42-47.y2020

Abstract

Harapan setiap keluarga adalah keharmonisan, akan tetapi tidak semua keluargamengalami hal tersebut. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selalu menjadiperbincangan hangat masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun, terutama setelahrancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disahkanmenjadi UU-RI no. 23 tahun 2004.Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan materi-materi tentang UndangUndang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KDRT yang berlaku saat ini di dalamsistem hukum Indonesia. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah belum secarakeseluruhan adalah kurangnya pemahaman dan wawasan tentang hukum dan perundangundangan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya tentang Undang-UndangPerlindungan Anak dan UndangUndang KDRT. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatanini adalah agar masyarakat khususnya yang ada dilokasi kegiatan dalam hal ini para kaderPKK dan petugas Posyandu di Tangerang Selatan mampu menyerap materi-materipengetahuan dan menyampaikan kepada masyarakat dilingkungannya.Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH Yoyon M Darusman; Susanto Susanto; Oksidelfa Yanto; Bastianon Bastianon; Endi Arofa
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol 2, No 1 (2021): ABDIMAS
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v2i1.p61-66.y2021

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakanpenjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan62Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikankepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalammengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan citacita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonommenjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukansumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehinggapada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akanpemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat jugamasyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitulembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat danBadan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembagaadat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepalaPemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. KepalaDesa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalamkedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagaipemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruantinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian danpengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visitersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosendan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikanBimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kalimati,Kecamatan Adiwerna dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desaKalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa
PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE Endi Arofa
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v7i2.y2020.9216

Abstract

Perkara pidana baik perkara besar maupun kecil ataupun perkara berat maupun ringan semua deselesaikan melalui mekanisme peradilan yang berujung pada pemidanaan penjara, akibatnya lembaga pemasyarakatan over kapasitas selain itu pada diri terpidana maupun korban masih menyimpan ketidak puasan, tentunya perlu alternatif lain untuk dipetimbangkan seperti konsep restorative justice. pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula. Kejaksaan sebagai lembaga yang diberi wewenang dalam hal penuntutan dalam perkara pidana, tentu juga diberi wewenang untuk melakukan penghentian perkara pidana, melalui Peratuaran Jaksa Agung RI nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dimungkinkan terhadap perkara- perkara yang sesuai kreteria dalam peraturan tersebut.
Implications of the New Criminal Code on the Narcotics Law: An Analysis of Reformulation Needs Endi Arofa; Tubagus Ahmad Ramadan
Justice Law Review Vol. 1 No. 2 (2025): Justice Law Review
Publisher : PT Justitia Legal Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64317/jlr.v1i2.26

Abstract

This study analyzes the implications of the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code on the enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the urgency of the necessary reformulation. Using normative juridical methods through legislative and conceptual approaches, this study examines the legal substance, legal principles, and doctrines relevant to the harmonization of the two regulations. The results of the study show that the revocation of Articles 111 to 126 of the Narcotics Law by Article 622 paragraph (1) letter w of the new Criminal Code creates a substantial legal vacuum for the regulation of the crime of cultivation, buying and selling and distributing narcotics that is not fully accommodated in the new Criminal Code. There is a significant disharmony between the orientation of restorative punishment in the new Criminal Code and the retributive approach in the Narcotics Law, as well as inconsistencies in the implementation of rehabilitative approaches for narcotics users and addicts. This study concludes that the reformulation of the Narcotics Law is an urgent need to fill the legal vacuum, harmonize the criminal paradigm, strengthen the special investigation mechanism, and implement a balance between the eradication of illicit circulation and the protection of human rights in an integrated and fair criminal justice system.
Legal Certainty of the Position of Justice Collaborator in the Criminal Justice System as a Party Cooperating with Law Enforcement Nani Widya Sari; Guntarto Widodo; Oksidelfa Yanto; Gregorius Hermawan Kristyanto; Endi Arofa
International Journal of Law and Society Vol. 3 No. 4 (2026): October: International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v3i4.1054

Abstract

This study is purposed to analyse the legal certainty regarding the status of a justice collaborator within the criminal justice system, the nature of the cooperation between the justice collaborator and law enforcement in uncovering criminal offenses, and the resulting legal consequences for the justice collaborator. The research employs a normative-juridical method—a form of legal research that examines and analyzes applicable legal norms relevant to the issue at hand, utilizing data gathered through a literature review. The findings indicate that enacting specific legislation (lex specialis) concerning justice collaborators is crucial for ensuring legal certainty and providing maximum protection for them. Such specific regulation would facilitate the determination of status and protection schemes, as well as the granting of sentence reductions. The cooperation of a justice collaborator begins with a commitment to assist law enforcement in exposing complex, organized crimes that are otherwise difficult to uncover. Consequently, the justice collaborator is required to provide honest and consistent testimony to help identify other principal perpetrators. Given the significant risk of intimidation and threats directed at them and their families, justice collaborators are entitled to comprehensive and maximum safety protection.
Co-Authors Bambang Wiyono Bastianon Bastianon Eka Martiana Wulansari Gregorius Hermawan K Gregorius Hermawan Kristyanto Guntarto Widodo Nani Widya Sari Oksidelfa Yanto Susanto Susanto Tubagus Ahmad Ramadan Yoyon Mulyana Darusman