Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI ASPEK PENGUBAH HUKUM DARI SEGI EKONOMI IIN INDRIANI
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.204 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v2i1.2987

Abstract

Pembaharuan ketentuan hukum yang berlaku dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan masyarakat, khususnya dari segi ekonomi. Semakin tahun perekonomian semakin berkembang, perkembangan tersebut salah satunya ditentukan dari pertumbuhan investasi asing. Investasi lokal dan investasi asing menjadi suatu upaya untuk meningkatkan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai upaya yuridis upaya dalam mengatasi pengaruh perkembangan pembangunan nasional sebagai aspek pengubah hukum. Upaya yang dilakukan yakni disahkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara perizanan usaha. Hal demikian diharapkan mampu meningkatkan pembangunan nasional negara Indonesia.
URGENSI PEMAHAMAN ANTI KORUPSI SECARA DINI BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SASMITA JAYA Oksidelfa Yanto; Susanto Susanto; Yoyon M. Darusman; Muhamad Iqbal; Iin Indriani
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8771

Abstract

Urgensi pemahaman antikorupsi dilingkungan Sekolah dalam hal ini yang dilakukan oleh Tim PKM Magister Hukum lakukan pada SMK Sasmita Jaya sebenarnya sudah menjadi bagian dari rencana dan implementasi pemahaman nasional sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pemahaman nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th.2006 tentang standar isi dan Standar kompetensi lulusan untuk satuan pemahaman dasar dan menengah. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap pertama survei yaitu sosialisasi dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian. Pemahaman anti korupsi adalah program pemahaman tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. tujuan utama dari Tim PKM Magister Hukum pada Siswa/i SMK Sasmita Jaya yakni: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspekaspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.Pemahaman antikorupsi menghendaki sikapsikap seperti ini perlu untuk dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melaui permainan atau parodi. Perilaku manusia dalam menanggapi pelanggaran moral atau konvensi juga berbeda. Jika mereka melanggar prinsip moral mereka minta maaf atau mencoba mencari pembenaran atau alasan dari tindakan mereka itu, tetapi prinsip moral itu sendiri tidaklah dipertanyakan. Sementara kalau mereka melanggar konvensi maka mereka akan mengkritisi sumber norma tersebut. Karena itu manusia tahu secara instingtif mana yang moralitas dan mana yang konfensi. Terdapat sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat, Dalam upaya memahami upaya anti korupsi pada generasi muda terutama pada tingkat siswa/I SMK Sasmta Jaya melalui Pemahaman antikorupsi sebaiknya memperhatikan perbedaan antara moralitas dengan konvensi.Kata Kunci: anti korupsi, generasi muda, pemahaman.
Harmonizing the Legality of Nominee Agreements with Corporate Law in Indonesia Iin Indriani; Ema Farida
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6424

Abstract

The business process of development that occurs in Indonesia is increasingly marked by the rampant implementation of nominee agreements to form Limited Liability Companies (PT), especially carried out by foreign parties who want to avoid restrictions on share ownership. Although contractually nominee agreements can be categorized as agreements that are appropriate to meet the legal requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, substantially, its existence is contrary to the principles and provisions of corporate law, especially in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the legal disharmony between the legality of agreements according to civil law and the principle of legality of establishment and ownership of shares in company law. This research uses normative juridical methods with laws and regulations, conceptual, and case study approaches. The results of the study show that the nominee agreement creates legal ambiguity that has the potential to harm the legal interests of the parties and weaken the integrity of the national legal system. Therefore, synchronization between the two needs to be done. This synchronization can be done through strengthening supervision, enforcing the principle of transparency, and harmonizing regulations across sectors.