Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No.1054/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel ) Eldo Pranoto Putra; Muhamad Iqbal
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2020): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.809 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v3i1.6619

Abstract

An independent judicial power is one of the characteristics of a democratic state, no country can be called a democratic state without the practice of an independent judicial power. However, there are negative comments and views on judges regarding the extent to which judges can work objectively, and whether it is impossible that judges who are constructed as free and impartial human beings will not be "biased" in examining and deciding the cases they face, this study aims to know the extent to which a judge uses his freedom and confidence in deciding a criminal case
URGENSI PEMAHAMAN ANTI KORUPSI SECARA DINI BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SASMITA JAYA Oksidelfa Yanto; Susanto Susanto; Yoyon M. Darusman; Muhamad Iqbal; Iin Indriani
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8771

Abstract

Urgensi pemahaman antikorupsi dilingkungan Sekolah dalam hal ini yang dilakukan oleh Tim PKM Magister Hukum lakukan pada SMK Sasmita Jaya sebenarnya sudah menjadi bagian dari rencana dan implementasi pemahaman nasional sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pemahaman nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th.2006 tentang standar isi dan Standar kompetensi lulusan untuk satuan pemahaman dasar dan menengah. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap pertama survei yaitu sosialisasi dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian. Pemahaman anti korupsi adalah program pemahaman tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. tujuan utama dari Tim PKM Magister Hukum pada Siswa/i SMK Sasmita Jaya yakni: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspekaspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.Pemahaman antikorupsi menghendaki sikapsikap seperti ini perlu untuk dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melaui permainan atau parodi. Perilaku manusia dalam menanggapi pelanggaran moral atau konvensi juga berbeda. Jika mereka melanggar prinsip moral mereka minta maaf atau mencoba mencari pembenaran atau alasan dari tindakan mereka itu, tetapi prinsip moral itu sendiri tidaklah dipertanyakan. Sementara kalau mereka melanggar konvensi maka mereka akan mengkritisi sumber norma tersebut. Karena itu manusia tahu secara instingtif mana yang moralitas dan mana yang konfensi. Terdapat sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat, Dalam upaya memahami upaya anti korupsi pada generasi muda terutama pada tingkat siswa/I SMK Sasmta Jaya melalui Pemahaman antikorupsi sebaiknya memperhatikan perbedaan antara moralitas dengan konvensi.Kata Kunci: anti korupsi, generasi muda, pemahaman.
EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA Muhamad Iqbal
Literasi Hukum Vol 3, No 2 (2019): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.749 KB)

Abstract

Hoax dapat diartikan sebagai berita palsu yang kini secara masif penyebarannya melalui media media sosial hal tersebut mendorongaparat penegak hukum untuk segera bertindak dalam upaya menangkal hal tersebut. Alih-alih menangkal Hoax upaya pemblokiran beberapa situs internet bermasalah menjadi pilihan yang diapndang efektif oleh aparat penegah hukum untuk membendung serangan berita Hoax di media sosial. Namun bukan perkara mudah mengingat pola interaksi masyarakat di media sosial sudah menjadi trend yang mebudaya. Potensi munculnya berita Hoax di tengah-tengah interaksi di media sosial masyarakat sudah tidak terelakan lagi. Budaya main share dapat membuat Masyarakat menjelma menjadi Suksesor pelaku penyebaran Hoax dan menjadi bukan rahasia umum lagi jika masyarakat pulalah yang menjadi korban dari berita Hoax tersebut. Dalam hal ini pertanyaan utama adalah Bagaimanakah peran hukum positif di Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita Hoax dan Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita Hoax. Penelitian ini bertujuan menganalisa efektifitas Penegakan Hukum terhadap berita Hoax yang sering memanfaatkan media online dan upaya cara mencegah berita Hoax melalui instrumen hukum yang efektif. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, fenomenologi digunakan untuk melihat dan mendeskripsikan data dan fakta yang terjadi tentang Hoax dan penyebarannya. Dalam hal ini Penulis akan berfokus pada upaya hukum dalam mengendalikan masifnya penyebaran Hoax dalam pola interaksi masyarakat modern melalui media sosial.