Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Legalitas: Jurnal Hukum
Reza Iswanto
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Provinsi Jambi Ferdricka Nggeboe; Reza Iswanto; Sriayu Indah Puspita
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 22, No 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v22i1.1827

Abstract

The crime of terrorism is currently growing, so that the government, law enforcement officers, the community and children need to be vigilant so that they can avoid this terrorism crime. For this reason, this study was conducted to determine the legal protection provided by the Terrorism Prevention Coordination Forum (FKPT) and Jambi Province law enforcement officers. The object of this research is the legal protection of children. The research method used in this study is empirical juridical so that this research is more descriptive, the data sources are field research and literature, the sampling technique is done by purposive sampling, the data collection techniques are observation and interviews and analyzed qualitatively. The results showed that legal protection for children from terrorism crimes in the jurisdiction of Jambi Province, namely the Terrorism Prevention Coordination Forum (FKPT) carried out preventive efforts in the form of socializing children in Jambi Province regarding the dangers of terrorism crimes including their recruitment and providing medical assistance and rehabilitation for crime victims. terrorism and compensation for the families of victims of terrorism crimes, while repressive efforts are in the form of imposing criminal sanctions on perpetrators of terrorism crimes in Jambi Province.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Di Provinsi Jambi Ferdricka Nggeboe; Reza Iswanto; Sriayu Indah Puspita
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v12i1.194

Abstract

Pembakaran hutan di Provinsi Jambi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan kabut asap yang begitu tebal yang menyelimuti Provinsi Jambi. Oleh karena itu, selain akibat dari kebakaran hutan tersebut yaitu mengakibatkan kabut asap yang tebal, kebakaran hutan juga mengakibatkan berbagai macam makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan mengalami kepunahan sehingga terhadap pelaku kebakaran hutan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana mengingat bahaya yang ditimbulkannya begitu besar. Namun, walaupun telah banyak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat Provinsi Jambi, tetapi belum ada satu perusahaan yang dijatuhkan sanksi pidana, hanya berupa penyegelan terhadap perusahaan. Selain itu juga, faktor yang mempengaruhi terwujudnya pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan di Provinsi Jambi adalah belum ada ketegasan dari pemerintah Provinsi Jambi maupun aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana, bahkan pemerintah Provinsi Jambi dan penegak hukum masih belum dapat membuktikan kesalahan para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Untuk itu, upaya yang akan datang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan di Provinsi Jambi adalah pemerintah Provinsi Jambi maupun aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan berupa penjatuhkan sanksi pidana, dan juga berupaya melakukan penyuluhan hukum sekaligus melibatkan masyarakat setempat untuk pelaporan terkait dengan ada pelaku pembakaran hutan agar mendapatkan sanksi pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Co-Authors Ferdricka Nggeboe Ferdricka Nggeboe Sriayu Indah Puspita