Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Forestry Research Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Hariyatno Dwiprabowo
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
DISCOURSE ANALYSIS OF DECENTRALIZATION POLICY MAKING PROCESS OF PROTECTED FOREST MANAGEMENT Sulistya Ekawati; Hariadi Kartodihardjo; Dodik Ridho Nurrochmat; Hardjanto -; Hariyatno Dwiprabowo
Indonesian Journal of Forestry Research Vol 10, No 2 (2013): Journal of Forestry Research
Publisher : Secretariat of Agency for Standardization of Environment and Forestry Instruments

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/ijfr.2013.10.2.79-88

Abstract

”Decentralization of protected forest management from central to district government has not yet been implemented effectively. This effectiveness depends on many factors that include policy contents and political process or discourse in the policy making process. This study aimsto: 1) analyze the discourse in policy making process of decentralization in the management of protected forests, 2) analyze the actors/networks and their interests and 3) find out policy space for future policy reform. Both quantitative and qualitative approaches were used in the study. The results show that there are three discourses in the policy-making process of decentralized management of protected forests, namely: i) democratic discourse (with story line of externality and accountability, supported by an association forum of Indonesian district government and  decentralization experts); ii) economic discourse (with story line of efficiency, supported by businessmen, Association of Indonesian Provincial Government and World Bank); and iii) democratic and economic discourses. The House of Representatives (DPR) and Ministry of Home Affairs have authorities and capacities to integrate two discourses. Redefining of externality and interdependency can be used as narratives of new policies to improve the policy of decentralized protected forest management.
ANALISIS PELUANG KEBERHASILAN PENURUNAN LAJU DEFORESTASI: PENDEKATAN TEORI TRANSISI HUTAN Deden Djaenudin; Rina Oktaviani; Sri Hartoyo; Hariyatno Dwiprabowo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.066 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2018.15.1.15-29

Abstract

Indonesia is a decentralized country so that each region implements its own development policy. The economic activity imposed by the regions has implications on the diverse dynamics of forest cover, indicated by the different rates of deforestation.. This paper aims to describe the dynamics of Indonesian forest cover by using forest transition hypothesis framework and analyze the factors that accelerate the decline in deforestation rates. Refering to land cover data for period of 2000-2013 and economic variables, model of ordered logistic regression (OLR) was developed by using maximum likelihood estimation method. The result showed that, provinces in Indonesia can be classified into three groups: high, medium and low. Share of forest cover and population density increase the probability in achieving low deforestation rate. Conversely, income per capita is indicated to be a factor that inhibits the decline in deforestation rates. Acceleration of the achievement of the decrease in deforestation rates can be done through (1) enhancing the clarity of tenure, (2) improving environmental policies such as development of environmental reward system, (3) increasing value added output to improve product competitiveness; (4) conservation and reforestation, and (5) improving agricultural technology.
KAJIAN LUAS UNIT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI LUAR P.JAWA Hariyatno Dwiprabowo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.1.75-88

Abstract

Pengusahaan hutan produksi yang selama ini dilaksanakan dengan sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) diperkirakan tidak mampu lagi menghadapi tantangan yang dihadapi sub sektor kehutanan untuk memenuhi kebutuhan kayu bulat di masa depan mengingat menurunnya potensi hutan alam produksi. Kondisi hutan yang ada pada saat ini adalah bersifat campuran antara hutan primer, bekas tebangan, dan lahan tidak produktifdengan kecendrungan dua yang terakhir bertambah luas. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang akan datang. Salah satu alternatif adalah pembentukan unit-unit pengelolaan hutan sebagai pengganti sistem HPH yang lebih fleksibel dalam hal luas serta sistem silvikultumya. Tujuan kajian ini adalah mencari luas minimal unit pengelolaan hutan yang secara finansial layak untuk dikelola dengan sistem silvikultur tebang pilih dan tebang habis. Metoda yang digunakan adalah program linear dengan kriteria finansial NPV dan IRR. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum luasan (minimal) unit pengelolaan hutan yang ekonomis dicapai jika luas hutan primer di dalam unit pengelolaan sekurang-kurangnya sama atau lebih besar daripada luasan non hutan primer (bekas tebangan dan tanah tidak produktif) sedangkan luasan hutan primer di dalam unit pengelolaan sekurang-kurangnya 30 000 ha.
ANALISIS KEPUTUSAN TERHADAP MASALAH MORATORIUM PENEBANGAN HUTAN ALAM DENGAN METODA ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS Hariyatno Dwiprabowo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2004.1.1.19-30

Abstract

Kehutanan merupakan sektor ekonomi yang penting bagi perekonomian nasional. Selama l 0 tahun terakhir deforestasi hutan alam lndoensia terjadi dengan laju 1.6 - 2.0 juta ha per tahun. Pengelolaan hutan alam dihadapkan pada pilihan yang sulit apakah akan menghentikan atau meneruskan penebangan. Penghentian penebangan atau yang dikenaldengan moratorium logging disuarakan secara keras oleh beberapa Iembaga swadaya masyarakat untuk menyelarnatkan hutan dan mengurangi kondisi lingkungan yang memburuk. Akan tetapi, menurut pihak yang menentang penghentian penebangan tidak akan efektifkarenamaraknya penebangan liar dan defisit supply dan demand akan kayu yang besar. Pemerintah akhimya memutuskan melanjutkan penebangan dengan kebijakan yang dikenal dengan sebutan soft/ anding paling tidak untuk sementara waktu. Maksud tulisan ini adalah untuk melakukan analisis atas masalah keputusan antara Penghentian- penebangan atau Melanjutkan-penebangan. Masalah ini difonnulasikan sebagai masalah keputusan dalarn lingkungan yang kompleks mengingat potensi darnpaknya pada kondisi ekonomi, sosial, politik dan lingkungan hidup. Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk melakukan analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa altematif Melanjutkan penebangan memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi daripada Penghentian penebangan, yakni: 0.6439 versus 0.3561. Keputusan tersebut cukup kuat karena bersifat tidak peka terhadap kemungkinan perubahan variable (kriteria utarna) berupa Manfaat, Biaya, Peluang, atau Resiko.
POTENSI PENGEMBANGAN POLA USAHA WANATANI DI DESA CILAMPUYANG, KABUPATEN GARUT Melati Melati; Hariyatno Dwiprabowo; Puti Rosmeilisa
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2004.1.1.55-66

Abstract

Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Jaw a Baral adalah daerah dengan topografi terjal, dengan rata-rata kerniringan 20 - 40 % dan curah hujan tinggi Produktifitas lahan dan pendapatan petani tergolong rendah. Sistem wanatani diharapkan dapat mengatasi masalah rendahnya pendapatan di Desa Cilampuyang. Kajian usaha wanatani inibertujuan untuk mendapat informasi potensi pengembangan pola usaha wanatani di Desa Cilampuyang. Mctode yang digunakan dalam penelitian adalah kajian Pedesaan Secarn Partisipatif (PRA) dan analisis data untuk menghitung net present value (NPV). I lasil kajian menunjukkan pola usaha wanatani antara tanaman kehutanan (sengon) + perkebunan(cengkeh+pete) + pangan (padi gogo+jagung -kacang tanah) secara teknis dan finansial layak dilaksanakan dengan net present value (NPV) Rp.9.801.887 dan B/C 2.74 per hcktar per tahun. Ahematif usaha wanatani lainnya yangjuga layak dan berpotensi untuk dikembangkan adalah pol a tanaman hutan + tanaman perkebunan + tanaman makanan temak + tanaman pangan dengan Net Present Value (NPV) Rp.12.508.917,- perhektar dan B/C-1,48 (>I).
Co-Authors Deden Djaenudin Dodik Ridho Nurrochmat Hardjanto - Kartodihardjo, Hariadi Melati Melati Puti Rosmeilisa Rina Oktaviani Sri Hartoyo Sulistya Ekawati