Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Sulistyo Nugroho
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pengunaan speed bump Sebagai Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 (Studi Di Dinas Perhubungan Surakarta) Sulistyo Nugroho
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan jumlah kendaraan dikota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah meningkat 15% per tahun. Kecelakaan kendaraan bermotor meningkat usia korban kecelakaan didominasi usia produktif. Yakni mulai dari 17 tahun sampai dengan 30 tahun. Tetapi, Bambang menyampaikan korban yang terlibat kecelakaan tidak didominasi pelajar Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kota Surakarta perlu dilakukan peninjauan kembali tentang ketertiban lalu lintas. Seperti saat ini yang dimana masyarakat Kota Surakartamasih belum mengetahui peraturan lalu lintas seperti membuat rambu-rambu tanpa izin dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya dalam pembuatan“Speed Bump” atau yang dikenal dengan polisi tidur. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini Efektivitas hukum dipengaruhi oleh masyarakatnya dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan tetapi pada kenyataan nya masyarakat di Kota Surakarta masih banyak yang melanggar aturan dalam pembuatan polisi tidur atau tanggul jalan ini. Dasar hukum speed bump tidak terdapat secara eksplisif pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Daerah Kota Surakarta belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme pembuatan polisi tidur, pemberian peringatan atau sanksi terhadap pelanggaran pembuatan polisi tidur.
Co-Authors