Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hasil Hutan Jurnal Penelitian Hasil Hutan
Azis Khan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Energy Materials Science & Nanotechnology

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERKIRAAN KEBUTUHAN SUMBER DANA DAN DAYA DALAM RANGKA TUJUAN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN ITTO TARGET TAHUN 2000 B D Nasendi; Azis Khan
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 14, No 10 (1996): Buletin Penelitian Hasil Hutan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jphh.1996.14.10.417-432

Abstract

Masyarakat intemasional pada KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro sepakat bahwa kelestarian hutan tropis dunia menjadi tanggung jawab semua Negara di dunia, terutama mengingat fungsi ekologis hutan yang menglobal sifatnya. Aspek sumber pendanaan dan pembiayaan (financial  resource) untuk mencapai Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB), karenanya menjadi demikian  penting, Organisasi kayu  tropis  dunia (ITTO) telah memprakarsai suatu diskusi panel pakar untuk  menentukan cara penghitungan estimasi biaya pencapaian PHB ini. Diskusi dimaksud telah  menyepakati, bahwa untuk menghitung biaya pencapaian pengelolaan hutan berkelanjutan, semua  anggota harus mengacu pada laporan yang telah dituangkan   dalam  dokumen ITTC  No. (XII)/7.Dengan metode atau pendekatan sebagaimana diharuskan ITTO, telah dihitung estimasi  biaya proses pencapaian PHB di Indonesia pada tingkat nasional (National Level). Beberapa penyesuaian   dilakukan untuk mengakomodasi ketentuan ITTO dikaitkan dengan kondisi kehutanan Indonesia,    antara lain bahwa pengertian hutan bagi ITTO lebih dibatasi kepada hutan produksi. Peraturan  perundangan di Indonesia memberikan pengertian hutan yang lebih luas, antara lain mencakup  wilayah  dan kekayaan perairan. Dengan pengertian ini, maka pencapaian biaya PHB untuk Indonesia selain  memprioritaskan pada hutan produksi juga mempertimbangkan jenis hutan lainnya, yakni hutan  konservasi  dan hutan lindung. Karenanya tidak semua kriteria dan indicator ITTO dengan mudah dapat  diterapkan untuk kondisi hutan di Indonesia.Hasil perhitungun menunjukkan, biaya pencapaian PHB selama empat tahun (1996-2000) adalah sebesar Rp. 7,82 trilyun (US$ 3.36 billion) dengan rincian masing-masing untuk hutan produksi (alam dan tanaman) sebesar Rp. 5,49 trilyun (US$ 2.36 billion), hutan konservasi sebesar Rp. 945,14 milyar (US$ 406.51 million), dan hutan lindung sebesar Rp. 1,38 trilyun  (US$ 593.72 million). Sementara dalam  angka estimasi ini untuk kepentingan riset pengembangan dan kegiatan penyuluhan kehutanan   diperkirakan masing-masing sebesar Rp. 190,75 milyar (US$ 82.04 million) dan Rp. 58,51 milyar (US$ 25.17 million). Semua angka perkiraan biaya yang  disampaikan tersebut adalah merupakan perkiraan   biaya minimal, yang  dihitung dengan menganut prinsip biaya minimum (minimum cost principle)    sesuai dengan kondisi Indonesia dalam rangka mencapai PHB-ITTO Tujuan Tahun 2000. Disamping menghitung estimasi biaya pencapaian PHB diharapkan pula adanya usulan-usulan proyek yang konkrit,    mencakup aspek pengusahaan hutan, PHPA, Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, pendidikan dan latihan,   penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan.
APLIKASI STUDI DIAGNOSTIK BINA DESA HUTAN (BDH) Azis Khan; Beni D Nasendi; Suwidji Basuki; O K Karyono; Epi Syahadat; Suratman Suratman
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 15, No 4 (1997): Buletin Penelitian Hasil Hutan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11715.656 KB) | DOI: 10.20886/jphh.1997.15.4.247-266

Abstract

Pemerintah selalu menekankan pentingnya kelestarian hutan dengan segala fungsinya dan sekaligus bertekad untuk selalu memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Komitmen ini tercermin dari berbagai kebijaksanaan pemerintah yang antara lain mewajibkan para pengelola Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndustri (HPHTI) untuk melaksanakan Bina Desa Hutan (BDH) secara lebih bertanggung jawab. Pelaksanaan BDH harus disusun berdasarkan hasil kajian Studi Diagnostik. Kedudukan Studi Diagnostik karenanya menjadi demikian strategis terutama bila dikaitkan dengan prospek keberhasilan pelaksanaan program BDH di lapangan. Antara lain dalam kerangka berfikir seperti inilah kegiatan Evaluasi Aplikasi Studi Diagnostik Sosial-Ekonomi BDH dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan dengan metoda survei dengan teknik kajian deskriftif-evaluatif sesuai kriteria dan indikator ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan evaluasi dilakukan di Wilayah Sumatera (Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan), Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan), dan Indonesia Bagian Timur (lrian Jaya). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa studi diagnostik umumnya kurang dapat mengantisipasi kondisi faktual desa binaan, sehingga hasilnya belum dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan atau pelaksanaan program BDH.
ANALISIS PERKIRAAN KEBUTUHAN SUMBER DANA DAN DAYA DALAM RANGKA TUJUAN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN ITTO TARGET TAHUN 2000 B D Nasendi; Azis Khan
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 14, No 10 (1996): Buletin Penelitian Hasil Hutan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8265.418 KB) | DOI: 10.20886/jphh.1996.14.10.417-432

Abstract

Masyarakat intemasional pada KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro sepakat bahwa kelestarian hutan tropis dunia menjadi tanggung jawab semua Negara di dunia, terutama mengingat fungsi ekologis hutan yang menglobal sifatnya. Aspek sumber pendanaan dan pembiayaan (financial  resource) untuk mencapai Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB), karenanya menjadi demikian  penting, Organisasi kayu  tropis  dunia (ITTO) telah memprakarsai suatu diskusi panel pakar untuk  menentukan cara penghitungan estimasi biaya pencapaian PHB ini. Diskusi dimaksud telah  menyepakati, bahwa untuk menghitung biaya pencapaian pengelolaan hutan berkelanjutan, semua  anggota harus mengacu pada laporan yang telah dituangkan   dalam  dokumen ITTC  No. (XII)/7.Dengan metode atau pendekatan sebagaimana diharuskan ITTO, telah dihitung estimasi  biaya proses pencapaian PHB di Indonesia pada tingkat nasional (National Level). Beberapa penyesuaian   dilakukan untuk mengakomodasi ketentuan ITTO dikaitkan dengan kondisi kehutanan Indonesia,    antara lain bahwa pengertian hutan bagi ITTO lebih dibatasi kepada hutan produksi. Peraturan  perundangan di Indonesia memberikan pengertian hutan yang lebih luas, antara lain mencakup  wilayah  dan kekayaan perairan. Dengan pengertian ini, maka pencapaian biaya PHB untuk Indonesia selain  memprioritaskan pada hutan produksi juga mempertimbangkan jenis hutan lainnya, yakni hutan  konservasi  dan hutan lindung. Karenanya tidak semua kriteria dan indicator ITTO dengan mudah dapat  diterapkan untuk kondisi hutan di Indonesia.Hasil perhitungun menunjukkan, biaya pencapaian PHB selama empat tahun (1996-2000) adalah sebesar Rp. 7,82 trilyun (US$ 3.36 billion) dengan rincian masing-masing untuk hutan produksi (alam dan tanaman) sebesar Rp. 5,49 trilyun (US$ 2.36 billion), hutan konservasi sebesar Rp. 945,14 milyar (US$ 406.51 million), dan hutan lindung sebesar Rp. 1,38 trilyun  (US$ 593.72 million). Sementara dalam  angka estimasi ini untuk kepentingan riset pengembangan dan kegiatan penyuluhan kehutanan   diperkirakan masing-masing sebesar Rp. 190,75 milyar (US$ 82.04 million) dan Rp. 58,51 milyar (US$ 25.17 million). Semua angka perkiraan biaya yang  disampaikan tersebut adalah merupakan perkiraan   biaya minimal, yang  dihitung dengan menganut prinsip biaya minimum (minimum cost principle)    sesuai dengan kondisi Indonesia dalam rangka mencapai PHB-ITTO Tujuan Tahun 2000. Disamping menghitung estimasi biaya pencapaian PHB diharapkan pula adanya usulan-usulan proyek yang konkrit,    mencakup aspek pengusahaan hutan, PHPA, Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, pendidikan dan latihan,   penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan.
APLIKASI STUDI DIAGNOSTIK BINA DESA HUTAN (BDH) Azis Khan; Beni D Nasendi; Suwidji Basuki; O K Karyono; Epi Syahadat; Suratman Suratman
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 15, No 4 (1997): Buletin Penelitian Hasil Hutan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jphh.1997.15.4.247-266

Abstract

Pemerintah selalu menekankan pentingnya kelestarian hutan dengan segala fungsinya dan sekaligus bertekad untuk selalu memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Komitmen ini tercermin dari berbagai kebijaksanaan pemerintah yang antara lain mewajibkan para pengelola Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndustri (HPHTI) untuk melaksanakan Bina Desa Hutan (BDH) secara lebih bertanggung jawab. Pelaksanaan BDH harus disusun berdasarkan hasil kajian Studi Diagnostik. Kedudukan Studi Diagnostik karenanya menjadi demikian strategis terutama bila dikaitkan dengan prospek keberhasilan pelaksanaan program BDH di lapangan. Antara lain dalam kerangka berfikir seperti inilah kegiatan Evaluasi Aplikasi Studi Diagnostik Sosial-Ekonomi BDH dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan dengan metoda survei dengan teknik kajian deskriftif-evaluatif sesuai kriteria dan indikator ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan evaluasi dilakukan di Wilayah Sumatera (Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan), Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan), dan Indonesia Bagian Timur (lrian Jaya). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa studi diagnostik umumnya kurang dapat mengantisipasi kondisi faktual desa binaan, sehingga hasilnya belum dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan atau pelaksanaan program BDH.
Co-Authors B D Nasendi Beni D Nasendi Epi Syahadat O K Karyono Suratman Suratman Suwidji Basuki