Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Wahana Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Ade Yuliany Siahaan
Universitas Darma Agung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA KAWASAN BANDARA KUALANAMU Emrizzal Emrizzal; Marnaek Tua Benny Kevin Afriando; Ade Yuliany Siahaan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1454

Abstract

Hubungan antara pihak pelaku usaha dengan pihak penayang iklan merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dan yang lain. Dari hubungan yang saling berkesinambungan dan terbatas dalam hal aktifitas penayangan iklan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan pada kawasan bandara kualanamu, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemasangan iklan pada kawasan bandara kualanamu dan bagaimana proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemasangan iklan pada kawasan bandara kualanamu. Sehubungan dengan jenis penelitian normatif dipergunakan 2 (dua) metode yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu peraturan undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian dan juga Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Konvensi Periklanan tentang Tata Krama dan Tata Cara Periklanan, buku-buku, majalah hukum, dan penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada bandara kualanamu dengan mengambil contoh surat perjanjian antara PT. Angkasa Pura II dengan para pelaku usaha pemasangan iklan. Proses melakukan kerja sama pihak Mitra Usaha harus survey lokasi untuk penempatan media reklame, setelah itu Mitra Usaha mengajukan surat minat penempatan Media Advertising pada Pihak PT. Angkasa Pura II. Selanjutnya PT. Angkasa Pura II memberikan surat undangan kepada pihak Mitra Usaha untuk membuat rapat dan negosiasi yang dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan jika mencapai hasil kesepakatan bersama, yang di dalamnya memuat hasil negosiasi tarif yang dikenakan, ukuran atau luasan, jangka waktu, objek dan subjek perjanjian, proses pembayaran, proses berakhirnya dan lain sebagainya sesuai bentuk perjanjian kerja sama pada umumnya. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan media reklame adalah pihak Mitra Usaha wajib membayar uang sewa sesuai kesepakatan yang dibuat dan tercantum dalam perjanjian kerja sama penempatan media reklame. Pihak PT. Angkasa Pura II berhak menerima uang sewa dari Mitra Usaha dan menyediakan lokasi untuk pemanfaatan media reklame serta melakukan pengawasan, pemeriksaan, Proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pemasangan iklan diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW) ATAS HAK PEREMPUAN DI INDONESIA. Ade Yuliany Siahaan; Fitriani Fitriani
Jurnal Darma Agung Vol 29 No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v29i2.1060

Abstract

Dalam hubungan antar kelompok sosial sering kali muncul ketidakseimbangan kekuatan sehingga memicu timbulnya diskriminasi. Perbedaan gender merupakan salah satu alasan terjadinya diskriminasi, bukan hanya di Indonesia melainkan juga pada masyarakat internasional. Perempuan kerap merasakan ketidakadilan karena dianggap lemah dan memiliki keterbatasan hak dibandingkan lelaki padahal hak perempuan sesungguhnya juga bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia melindungi hak Perempuan dalam Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun hal ini tak serta merta mengurangi diskriminasi dilingkungan masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah serta usaha masyarakat Indonesia dilakukan untuk memberantas diskriminasi dan melindungi hak-hak perempuan. Salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam melindungi hak perempuan ialah dengan meratifikasi konvensi yang berkenaan dengan kaum perempuan serta membahas penghapusan diskriminasi yakni Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Konvensi ini menjadi tonggak baru bagi kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak perempuan di Indonesia
ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA KAWASAN BANDARA KUALANAMU Christian Juni Fourthus P.; Raymond Hidayat Nadapdap; Ade Yuliany Siahaan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1925

Abstract

Dampak buruk yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi saat ini sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.Permasalahan korupsi pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari hukum formal dan norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.Oleh karena itu sangat menarikuntuk membahas tentang “Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 apabila ditinjau dengan sisi kondisi pada masa pandemi seperti ini. Di dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana Hukum memandang Korupsi pada masa pandemi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif.Dilakukan dengan meneliti data sekunder, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.Alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui studi dokumen dan metode studi pustaka (library research).Metode analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu data didapat disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Korupsi dilarang dengan alasan apapun dan dilakukan oleh siapapun yang termasuk ke subjek hukum tindak pidana korupsi menurut undang-undang tersebut. Karena dalam peraturan yang berlaku tindakan korupsi sama saja dengan merugikan keuangan negara dan hal seperti ini tidak dapat ditolerir oleh penegak hukum
Tinjauan Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Dikaitkan Dengan Psikologi Kriminal Fitriani; Ade Yuliany Siahaan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6189

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam dunia kriminalitas akhir-akhir ini memunculkan stereotip baru terhadap kedudukan perempuan di dalam masyarakat. Harapan Masyarakat yang menganggap perempuan sebagai salah satu pembentuk manusia-manusia dengan kwalitas dan kwantitas tertentu mengalami kebiasaan. Fenomena ini disebabkan dengan keadaan ketidakadilan yang sering dialami perempuan. Pada dasarnya perempuan memiliki sifat yang lemah lembut, penuh perhatian, memiliki sifat keibuan, dan mempunyai fisik yang lebih lemah daripada pria, namun pada kenyataannya meskipun sifat demikian perempuan dapat melakukan tindak pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak sosial bagi wanita yang melakukan kriminalitas dan pandangan psikologi kriminal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak sosial bagi perempuan yang melakukan kejahatan pada umunya akan menerima stigma yang negatif dari masyarakat. Mereka sering dicap sebagai perempuan yang tidak bermoral atau tidak pantas yang membuat mereka sulit untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial. Setelah menjalani hukuman, perempuan yang menjadi mantan narapidana kerap mengalami kesulitan dalam mendpatkan perkerjaan, tempat tinggal, atau akses pendidikan, tekanan sosial, rasa malu, dan kehilangan dukungan emosional yang dapat menyebabkan stres berkepanjangan, depresi dan bahkan gangguan mental lainnya. berdasarkan pandangan psikologi kriminal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perempuan seringkali dipicu oleh faktor-faktor emosional yang terdapat dalam diri pelaku sendiri dalam hal ini perempuan itu sendiri, selain itu trauma masa lalu, tekanan sosial, serta dinamika dalam relasi interpersonal misalnya halnya perempuan sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam penikahan, hal ini berbeda dari motif laki-laki yang cenderung lebih di dominasikan oleh kekuasaann, agresivitas, atau keuntungan ekonomi.
Penguatan Literasi Hukum Mencegah Praktik Rentenir melalui Sosialisasi KUHP Baru M. Ridwan Lubis; Diana Lubis; Ade Yuliany Siahaan; Fitriani Fitriani; Rini Novita
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): Edisi Juni
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/wahana.v5i1.1872

Abstract

Praktik rentenir masih menjadi persoalan yang banyak dialami kelompok rentan akibat rendahnya literasi hukum. Kondisi ini menyebabkan masyarakat belum memahami hak dan perlindungan hukum terhadap praktik pinjaman yang merugikan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Kegiatan dilaksanakan di Desa Sitalasari, Kabupaten Simalungun, menggunakan metode penyuluhan hukum partisipatif melalui ceramah, diskusi, studi kasus, dan evaluasi pre-test serta post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai praktik rentenir, ketentuan KUHP Baru, serta upaya perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, masyarakat menjadi lebih sadar untuk memilih sumber pembiayaan yang legal dan menghindari pinjaman berbunga tinggi. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi KUHP Baru merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat literasi dan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah praktik rentenir.  
Co-Authors Christian Juni Fourthus P. Diana Lubis Emrizzal Emrizzal Fitriani Fitriani Fitriani Fitriani Fitriani M. Ridwan Lubis Marnaek Tua Benny Kevin Afriando Raymond Hidayat Nadapdap Rini Novita