Nun Harrieti
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINDAKAN FRAUD DALAM HAL REKAYASA PELUNASAN KREDIT OLEH PEGAWAI BANK DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN Risdy Ardiansyah; Etty Mulyati; Nun Harrieti
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.569

Abstract

ABSTRAKMaraknya tindakan tindakan fraud baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pihak luar bank. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan tindakan fraud, salah satunya melalui kebijakan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai analisis tindakan fraud dan tanggung jawab bank atas kerugian nasabah dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat analisis deskriptif guna gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Tindakan fraud dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yaitu bank wajib untuk selalu memelihara tingkat kesehatannya, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian menurut Pasal 2, 8, dan 29 UU Perbankan. Serta Bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti Fraud secara efektif. Pertanggungjawabannya dapat dilihat pada Pasal 49 UU Perbankan, Pasal 8 POJK 39/POJK.03/2019 dan khususnya untuk lembaga keuangan mikro Pasal 37 UU LKM.Kata kunci: fraud; kredit; prinsip kehati-hatian; perbankan. ABSTRACTThe rise of the action acts of fraud both were done by the bank's internal as well as that carried out by parties outside the bank. Bank has a role which is very important in the prevention of acts of fraud, one of them through policy prudential principles. It is interesting to study the analysis of fraud and the bank's responsibility for customer losses in the case of manipulation credit repayment by bank employees is linked to the prudential principles. The research methods used in this writing are analytically descriptive to obtain an overview in-depth about a situation or symptoms are observed associated with regulatory laws and legal theories. The approach used in this study is normative juridical, by examining library materials called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in practice. The act of fraud in terms of manipulation credit repayment by bank employees is linked to the prudential principles, namely that banks are required to always maintain their level of health, by applying the prudential principles according to Articles 2, 8 and 29 of the Banking Law. Also, Banks are required to formulate and implement an effective anti- fraud strategy. Accountability can be viewed on Article 49 of the Banking Law, Article 8 POJK 39/POJK.03/2019 and in particular to institutions finance micro Article 37 of the institutions finance micro Law.Keywords: fraud; credit; prudential principles; banking.
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PRAKTIK KREDIT PEMILIKAN RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Agung La Tenritata; Anita Afriana; Nun Harrieti
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.765

Abstract

ABSTRAKProgram Kredit Pemilikian Rumah (KPR) biasanya diadakan oleh Bank. Namun seringkali pada praktek KPR sering terjadi permasalahan, salah satunya ialah terjadi kredit macet. Salah satu solusi yang sering digunakan oleh bank selaku kreditur yaitu dengan melakukan pengalihan piutang (cessie) pada objek KPR tersebut. Namun disisi lain dengan adanya pelaksanaan cessie tersebut menimbulkan permasalahan baru, yaitu nasabah selaku debitur seringkali merasa keberatan dengan adanya keputusan cessie. Seringkali debitur beranggapan dalam prosedur cessie yang dilakukan oleh kreditur tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 613 KUHPerdata. Kepastian Hukum cessie yaitu dituangkan dalam Pasal 613 KUHPerdata, yang merupakan produk belanda sehingga terjemahannya menimbulkan multitafsir. Dengan adanya multitafsir dan berbeda-bedanya pandangan antara debitur dan kreditur menimbulkan sengketa-sengketa pada praktek cessie khususnya dalam pelaksanaan KPR. Permasalahan yang diangkat adalah kepastian hukum cessie tanpa persetujuan dan sepengetahuan debitur dihubungkan dengan KUHPerdata dan prosedur cessie kreditur terhadap pihak ketiga sebagai kreditur baru berdasarkan KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analistis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta teknik pegumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum cessie tanpa persetujuan dan sepengetahuan debitur dihubungkan dengan KUHPerdata serta Untuk mengetahui dan mengkaji gambaran prosedur cessie kreditur terhadap pihak ketiga sebagai kreditur baru berdasarkan KUHPerdata. Kepastian Hukum cessie masih belum mengatur secara spesifik mengenai cessie khususnya terkait prosedur pelaksanaannya, sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan-permasalah baru seperti salah satunya seringkali terjadi multitafsir pada pelaksanaan cessie khususnya pada praktek KPR. Prosedur cessie Kreditur Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kreditur Baru masih berbeda-beda pada pelaksanaannya khususnya atas praktek KPR. Prosedur yang dilakukan oleh kreditur masih diserahkan kepada lembaga-lembaga yang melakukan cessie.Kata kunci: cessie; debitur; kreditur; KPR; kepastian hukum. ABSTRACTKPR programs are usually held by banks. But often in the practice of KPR problems often occur, one of which is bad credit. One solution that is often used by banks as creditors is to transfer receivables (cessie) on the KPR object. But on the other hand, the implementation of the cessie raises new problems, namely the customer as the debtor often objected to the cessie decision. Often the debtor assumes that the cessie procedure carried out by the creditor is not in accordance with the applicable rules, namely Article 613 of the Civil Code. The legal certainty of cessie is stated in Article 613 of the Civil Code, which is a Dutch product so that its translation gives rise to multiple interpretations. With multiple interpretations and different views between debtors and creditors, it creates disputes in cessie practice, especially in the implementation of KPR. The issue raised is the legal certainty of cessie without the consent and knowledge of the debtor associated with the Civil Code and the creditor's cessie procedure against third parties as new creditors based on the Civil Code. The method used is normative juridical, using analytical descriptive specifications, through library research and field studies, as well as data collection techniques, followed by data analysis. The purpose of this study is to find out and analyze the legal certainty of cessie without the consent and knowledge of the debtor associated with the Civil Code and to find out and examine the description of the creditor's cessie procedure against third parties as new creditors based on the Civil Code. The legal certainty of the cessie still does not specifically regulate the cessie, especially regarding the implementation procedure, so that this creates new problems, one of which is that there are often multiple interpretations in the implementation of the cessie, especially in the practice of KPR. The procedure for cessie creditors against third parties as new creditors is still different in its implementation, especially on KPR practices. The procedures carried out by creditors are still left to the institutions conducting the cessie.Keywords: cessie; debtor; creditor; KPR; legal certainty