Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Ismatul Hakim
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KAJIAN KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT: SEBUAH TEROBOSAN DALAM MENATA KEMBALI KONSEP PENGELOLAAN HUTAN LESTARI Ismatul Hakim
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2009.6.1.%p

Abstract

Pembangunan HTR merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan dengan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami fungsi ganda hutan/kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan. Pengalaman yang dimiliki oleh Departemen Kehutanan dalam mengelola hutan produksi (alam dan tanaman), hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat memberikan dasar-dasar pertimbangan teknis, manajemen, kelembagaan dan pembiayaan yang bermanfaat untuk memperkuat kelembagaan HTR. Secara teknis dan manajemen, program HTR dapat merupakan upaya kelembagaan kehutanan dalam menata kembali konsep kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang dimulai dari bawah dengan luasan sempit. Beberapa aspek penting yang harus dilakukan penataannya adalah : (a) aspek teknologi pengelolaan HTR yang tepat guna, (b) jaminan keamanan dan ketersediaan lahan, (c) jaminan pasar/industri pengguna hasil HTR, (d) adanya kelembagaan petani (inti) dan kelembagaan penunjang yang kuat dan (e) adanya skim pembiayaan konvensional (bersumber dari dana DR) dan pembiayaan alternatif dari sektor/lembaga lain memerlukan dukungan konsep HTR yang operasional dan mudah digunakan oleh masyarakat.
KAJIAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI Ismatul Hakim
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2009.6.2.135-158

Abstract

Laju pencapaian target luasan pembangunan Hutan Tanaman yang lamban di Indonesia disebabkan oleh rendahnya minat para investor untuk menanamkan modalnya dalam usaha hutan tanaman, padahal usaha pembangunan Hutan Tanaman cukup menjanjikan dalam pengembaliannya karena pasokan bahan baku untuk industri pekayuan yang semakin berkurang dan harga bahan baku kayu bulat terus akan meningkat. Kajian ini bertujuan untuk melihat tingkat profitabilitas usaha pembangunan hutan tanaman kepada dunia usaha dan lembaga keuangan/perbankan sehingga dapat memberikan rangsangan kepada mereka untuk mau berivestasi dan membiayai usaha di bidang ini. Dari aspek profitabilitas, bisnis hutan tanaman dalam jangka menengah (5-10 tahun) dan jangka panjang menguntungkan para investor. apalagi tingkat profitabilitas pengusahaan hutan alam jauh lebih menguntungkan dibandingkan pengusahaan hutan lainnya. Namun demikian, pelaku usaha HPH umumnya belum/kurang memiliki ”budaya menanam”, sekalipun menanam merupakan jaminan kesinambungan usaha jangka panjang. Adapun tingkat profitabilitas pengusahaan Hutan Tanaman adalah dapat kita lihat bahwa dari tiga indikator yaitu NPV, IRR dan B-C ratio memperlihatkan bahwa usaha/investasi pembangunan HTI cukup layak untuk dilaksanakan. Nilai IRR untuk tiap rayon dan teknik pengolahan lahan memperlihatkan nilai IRR yang lebih besar dari tingkat suku bunga bank yang diperhitungkan (yaitu 12%), juga nilai B/C yang lebih besar dari satu yang berarti tiap Rp 1,00 yang diinvestasikan dalam pembangunan HTI dapat ditutup oleh penerimaan usahanya. Adanya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 di sektor Keuangan membuka peluang pembiayaan melalui Program Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (PPK-BLU) membukan peluang pembiayaan usaha penmbangunan hutan tanaman sebagai sebuah usaha yang menjanjikan.
ANALISIS TATANIAGA DAN PASAR KAYU SENGON DI KABUPATEN WONOSOBO DAN KABUPATEN TEMANGGUNG, JAWA TENGAH Ismatul Hakim; Indartik Indartik; Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2009.6.2.99-115

Abstract

Produksi kayu sengon rakyat di Wonosobo mengalami peningkatan terutama hingga tahun 2007 diiringi dengan peningkatan harga pada berbagai tingkat pelaku usaha sengon. Peningkatan permintaan kayu sengon diduga disebabkan oleh semakin berkurangnya pasokan kayu dari luar jawa, menurunnya produksi kayu dari kawasan hutan negara (Perum Perhutani) dan semakin meningkatnya pangsa pasar dan jumlah unit industri yang membutuhkan bahan baku kayu sengon untuk berbagai jenis produk seperti kayu bangunan, moulding, papan lamina dan kayu lapis. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga kayu sengon di setiap titik daripada rantai tata niaga kayu semgon di Kabupaten Wonosobo dan Temanggung, dimana pelaku pemasaran kayu sengon terdiri atas petani, penebas, depo, supplier dan industri. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa share keuntungan paling rendah diterima oleh petani. Guna menjaga ksinambungan usaha hutan rakyat sengon, maka diperlukan upaya perlindungan kepada petani dari pihak pemerintah dan upaya penguatan kelembagaan petani misalnya dengan membentuk kelembagaan usaha bersama (mitra) antara petani dengan pihak pengusaha industri pengolahan kayu sengon. Dalam kaitannya dengan dengan Permenhut tentang tata usaha kayu rakyat No P.51/2006, P. 62/2006 dan P 33/2007 disarankan agar dibangun koordinasi yang baik antara pemerintah pusat (Dephut) dan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) masing-masing dan Dinas Kehutanan Kabupaten dalam meningkatkan penataan dan pembinaan pengusahaan hutan rakyat sengon.
Co-Authors Elvida Yosefi Suryandari Indartik Indartik