Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Elvida Yosefi Suryandari
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BANJAR Iis Alviya; Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2009.6.1.%p

Abstract

Eksploitasi hutan alam produksi secara besar-besaran yang telah berlangsung sejak tahun 1969, telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional melalui produk utamanya kayu dan hasil hutan non-kayu. Di lain pihak eksploitasi hutan alam telah memberikan dampak negatif bagi kelestarian sumberdaya hutan sendiri. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, maka seluruh kawasan hutan akan dibagi ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya. Tujuan penelitian ini secara khusus adalah : (1) mengidentifikasi permasalahan yang meliputi faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan KPH Banjar dan (2) mengkaji implementasi dan strategi pembangunan KPH Banjar. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei lapangan dan wawancara secara mendalam di KPH Model Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan data tersebut diolah dengan analisis deskriptif dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembangunan KPH Banjar, masih terdapat perbedaan persepsi di antara para pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dari hasil análisis SWOT yang menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dalam memahami beberapa kasus permasalahan dalam pembangunan KPH antara Dishut propinsi, Dishut kabupaten dan BPKH. Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan dalam pembangunan KPH Banjar ke depan adalah: adanya dukungan dan komitmen Pemda dengan merumuskan perundangan (PERDA) maupun penyusunan RTRW yang sesuai, pengembangan SDM melalui kerjasama perguruan tinggi, dan peningkatan koordinasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka sinkronisasi kegiatan dalam kawasan KPH Banjar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan KPH.
ANALISIS TATANIAGA DAN PASAR KAYU SENGON DI KABUPATEN WONOSOBO DAN KABUPATEN TEMANGGUNG, JAWA TENGAH Ismatul Hakim; Indartik Indartik; Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2009.6.2.99-115

Abstract

Produksi kayu sengon rakyat di Wonosobo mengalami peningkatan terutama hingga tahun 2007 diiringi dengan peningkatan harga pada berbagai tingkat pelaku usaha sengon. Peningkatan permintaan kayu sengon diduga disebabkan oleh semakin berkurangnya pasokan kayu dari luar jawa, menurunnya produksi kayu dari kawasan hutan negara (Perum Perhutani) dan semakin meningkatnya pangsa pasar dan jumlah unit industri yang membutuhkan bahan baku kayu sengon untuk berbagai jenis produk seperti kayu bangunan, moulding, papan lamina dan kayu lapis. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga kayu sengon di setiap titik daripada rantai tata niaga kayu semgon di Kabupaten Wonosobo dan Temanggung, dimana pelaku pemasaran kayu sengon terdiri atas petani, penebas, depo, supplier dan industri. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa share keuntungan paling rendah diterima oleh petani. Guna menjaga ksinambungan usaha hutan rakyat sengon, maka diperlukan upaya perlindungan kepada petani dari pihak pemerintah dan upaya penguatan kelembagaan petani misalnya dengan membentuk kelembagaan usaha bersama (mitra) antara petani dengan pihak pengusaha industri pengolahan kayu sengon. Dalam kaitannya dengan dengan Permenhut tentang tata usaha kayu rakyat No P.51/2006, P. 62/2006 dan P 33/2007 disarankan agar dibangun koordinasi yang baik antara pemerintah pusat (Dephut) dan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) masing-masing dan Dinas Kehutanan Kabupaten dalam meningkatkan penataan dan pembinaan pengusahaan hutan rakyat sengon.
Co-Authors Iis Alviya Indartik Indartik Ismatul Hakim